Kamis, 03 September 2015

Berita Terkini

Rabu, 2 September 2015 18:02 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Setelah KPU menetapkan pasangan calon yang berhak maju di Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pilkada) serentak 2015 pada 24 Agustus silam, Bawaslu mulai disibukkan dengan adanya temuan maupun laporan terkait sengketa pemilihan.

 

Rabu, 2 September 2015 16:10 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Dalam waktu dekat Pilkada serentak tahun 2015 di 269 daerah akan diselenggarakan, namun beberapa hambatan/masalah yang muncul perlu menjadi perhatian bersama. Dari mulai masalah anggaran, persoalan daftar pemilih, rasa ketidakpuasan calon/pendukung karena tidak lolos verifikasi, netralitas birokrasi, terlibatnya pegawai negeri sipil (PNS), dan masih adanya calon tunggal di beberapa daerah.

Rabu, 2 September 2015 13:43 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu ­ Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dalam Pilkada serentak 2015, di Jakarta, Selasa (1/9). Berdasarkan hasil indeks tersebut, lima provinsi menjadi provinsi paling rawan dalam pelaksanaan Pilkada 2015, yakni NTT, Kaltara, Maluku, Papua, dan Sumatera Utara.

Selasa, 1 September 2015 19:55 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP)dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015, di Jakarta, Selasa (1/9).  Apresiasi terhadap IKP disampaikan oleh berbagai pihak, yang dianggap berhasil menyediakan peta kerawanan Pilkada sebagai acuan awal dalam mengambil kebijakan soal Pilkada ke depan.

Jumat, 28 Agustus 2015 16:02 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) sangat dipertaruhkan dalam perhelatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Pilkada) 2015. Sudah banyak temuan Bawaslu di lapangan maupun laporan dari masyarakat terkait adanya keterlibatan ASN dalam proses pencalonan di beberapa daerah.

 

Kamis, 27 Agustus 2015 19:48 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendorong bagi penyandang disabilitas mempunyai hak politik dan akses yang sama dalam melakukan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015. Hal ini diupayakan adanya kesamaan hak dan kesetaraan perlakuan bagi penyandang disabilitas untuk menyampaikan hak politik untuk memilih dan dipilih.

Kamis, 27 Agustus 2015 11:21 WIB

Maros, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Muhammad melakukan inspeksi mendadak di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Kamis (27/8). Dalam inspeksi yang didampingi Pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Azry Yusuf dan Fatmawati, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Maros dan Kepolisian Resor Maros itu Muhammad menemukan masih banyak alat peraga calon kepala daerah terpasang di beberapa titik di Kabupaten Maros.

Rabu, 26 Agustus 2015 19:59 WIB

SEMARANG, BAWASLU JATENG - Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang berasal dari 20 Kabupaten/Kota menyatakan akan melakukan kampanye damai melalui pendandatanganan deklarasi yang diinisiasi oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Peristiwa penandatangan tersebut terjadi dalam Rapat Koordinasi dengan Mitra Kerja dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 pada Rabu 26 Agustus 2015 di Hotel Semesta Semarang.  

Rabu, 26 Agustus 2015 19:01 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden, serta Pemilihan kepala daerah yang terjadi di Indonesia merupakan Pemilu yang bisa dikatakan sebagai pemilu yang paling rumit dan kompleks di dunia. Kenapa dikatakan demikian? karena didalamnya terdapat limpahan uang yang banyak, selain itu pemain dan pelaku, serta pemilihnya juga banyak, dan kursi yang diperebutkan juga tidak kalah banyak.

Rabu, 26 Agustus 2015 15:06 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad mengatakan menjelang penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serantak 2015 akan berdampak pada iklim politik yang lebih besar pada tataran lokal di tiap - tiap daerah. Menurutnya hal tersebut diakibatkan adanya arus besar yang melibatkan seluruh lapisan elit politik kelas menegah hingga tingatan akar rumput.

Halaman

Sekretariat Jenderal

Badan Pengawas Pemilu RI

Jl. M.H. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat

Telepon : 021- 3905889 / 021 - 3907911