Senin, 03 Agustus 2015

Berita Terkini

Senin, 3 Agustus 2015 13:52 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Syarifuddin mengatakan bahwa Pemerintah Daerah  (Pemda) berpegang pada undang-undang sebelum keluarnya Undang-Undang No. 8 Tahun 2015, sehingga Pemda tersebut masih beranggapan bahwa pendanaan Pilkada itu dari APBN dan didukung oleh APBD.

Senin, 3 Agustus 2015 11:58 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Kewenangan yang diberikan kepada Bawaslu untuk mengawasi jalannya Pemilu didukung dengan anggaran negara yang berasal dari APBN dan APBD untuk Bawaslu provinsi maupun Panwas kabupaten/kota serta APBD yang melalui dana hibah.

Sabtu, 1 Agustus 2015 20:38 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Dalam pengelolaan dana hibah Pilkada harus ada komitmen yang sama antara Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota. Karena kalau tidak ada komitmen yang sama, Bawaslu akan terakumulasi dari seluruh pengelolaan dana hibah di 269 daerah otonom yang melaksanakan Pilkada. Demikian disampaikan oleh Sekjen Bawaslu RI, Gunawan Suswantoro saat penutupan Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pilkada untuk Pengawasan, di Mercure Convention Centre Ancol, Jakarta, (1/8).

Jumat, 31 Juli 2015 17:59 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Hibah adalah suatu pemberian uang, barang atau jasa dari pemerintah pusat/daerah kepada perusahaan daerah atau masyarakat. Permasalahan hibah memang sensitif dan sangat riskan. Pada dasarnya dana hibah merupakan uang daerah atau Negara.

Jumat, 31 Juli 2015 09:23 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah Kabupaten/Kota, dan Provinsi seluruh Indonesia gelombang II di Mercure Convention Centre Ancol Jakarta, Kamis (30/7). Sebelumnya Bimtek gelombang I dilaksanakan di Hotel Arya Duta Jakarta beberapa waktu lalu.

Kamis, 30 Juli 2015 10:51 WIB

Barru, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap calon kepala daerah petahana. Lantaran hasil penelusuran di beberapa daerah, Bawaslu menduga petahana menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pencalonan kepala daerah.

Rabu, 29 Juli 2015 17:32 WIB

Makassar, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu melaksanakan pemantauan terhadap tahapan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Walikota untuk 11 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan untuk  Pilkada serentak  tanggal 9 Desember 2015 mendatang.  Ketua Bawaslu hadir dalam acara pendaftaran tersebut.

Selain melaksanakan pemantauan pendaftaran, Muhammad  juga berkoordinasi dengan Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo untuk mendukung pelaksanaan Pilkada agar berlangsung dengan baik.

Rabu, 29 Juli 2015 14:55 WIB

Sigi, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu mengingatkan pemerintah agar persoalan netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi perhatian dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Hal itu mengemuka saat Ketua Bawaslu RI Muhammad melakukan supervisi langsung tahapan pencalonan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Selasa (28/7).

Rabu, 29 Juli 2015 14:49 WIB

Palu, Badan Pengawas Pemilu -  Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Muhammad didampingi Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Ratna Dewi Pettalolo dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulteng, Asrifai beserta sejumlah staf melakukan supervisi tahapan pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kota Palu, Sulteng, Selasa (28/7).

Selasa, 28 Juli 2015 10:12 WIB

Makassar, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) menemukan beberapa persoalan dalam tahapan pencalonan pemilihan gubernur, bupati dan walikota serentak tahun 2015. Dari peninjauan langsung maupun laporan yang diterima Bawaslu RI dari beberapa daerah di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Timur, masalah kepengurusan di beberapa partai politik ternyata menjadi persoalan serius dalam tahapan pencalonan yang sudah dimulai Minggu (26/7) kemarin.

Halaman

Sekretariat Jenderal

Badan Pengawas Pemilu RI

Jl. M.H. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat

Telepon : 021- 3905889 / 021 - 3907911