Selasa, 02 September 2014

Berita Terkini

Senin, 1 September 2014 - 10:47pm

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Komisi II DPR RI merekomendasikan membentuk pembentukan panitia khusus (Pansus) Pilpres 2014 untuk melakukan evaluasi dan penelusuran terhadap masalah yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Hal itu tertuang dalam Rapat Dengar Pendapat yang dilakukan oleh Komisi II DPR RI bersama KPU dan Bawaslu, Senin (1/9).

Senin, 1 September 2014 - 10:04pm

Ternate, Badan Pengawas Pemilu - Warga kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara melaksanakan Pemungutan suara ulang Pemilu Legislatif untuk Calon Anggota DPR RI di 15 kecamatan antara lain Bacan, Kepulauan Botang Lomang, Bacan Barat, Kasiruta Timur, Kasiruta Barat, Bacan Selatan, Bacan Timur, Bacan Timur Tengah, Mandioli Selatan, Gane Barat Utara, Gane Timur, Gane Timur Tengah, Gane Timur Selatan, Kayoa Utara, dan Kecamatan Makian Barat pada 30 Agustus 2014.

Senin, 1 September 2014 - 8:41pm

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Tim Asistensi Bawaslu Sapparudin menilai adanya pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 merupakan hal yang sah dalam rangka mengevaluasi Pemilu Pilpres 2014. Menurutnya dengan adanya Pansus merupakan ruang untuk memperbaiki proses Pemilu kedepan.

“Karena Pansus merupakan upaya membuka ruang sebagai regulasi Pemilu ke depan,” ujarnya pada saar diskusi KJPP di Gedung Bawaslu, Jumat (29/8).

Senin, 1 September 2014 - 2:46pm

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Komisi II DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum ( KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam rangka evaluasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, di Jakarta, Senin, (1/9).

Dalam pembukaan rapat, Ketua Komisi II DPR, Agun Gunanjar Sudarsa mengapresiasi kerja keras KPU dan Bawaslu dalam rangka menyelenggarakan dan mengawasi Pilpres 2014. Namun, walau begitu ada beberapa catatan dalam Pemilu yang masih harus diperbaiki ke depan.

Senin, 1 September 2014 - 10:58am

Ternate, Bawaslu RI – Partisipasi masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara (Malut) pada pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu legislatif, Sabtu (30/8), menurun dibandingkan dengan Pemilu legislatif 9 April 2014 lalu. Kendatipun, Pemkab Halmahera Selatan (Halsel) telah membuat edaran meliburkan hari pelaksanaan PSU tersebut, tidak menyamai atau mendongkrak partisipasi masyarakat seperti Pemilu 9 April 2014.

Jumat, 29 Agustus 2014 - 6:34pm

Jakarta, Bawaslu – Ketua Bawaslu RI, Muhammad mengatakan evaluasi program-program kerja di Bawaslu perlu dilakukan, kita harus meningkatkan kinerja kerja kita pada tahun yang akan datang dengan mempelajari yang sudah dilakukan pada tahun 2014. Jika menemukan masalah kita sharing bersama, dengan sharing dan komunikasi yang baik Insya Allah kita bisa menemukan solusi yang lebih konferehenshif dan menyehatkan organisasi Bawaslu.

Kamis, 28 Agustus 2014 - 4:24pm

Semarang, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah mengecam tindakan Kapolres Purbalingga yang melakukan penghentian penyidikan terhadap kasus dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Wakil Bupati Purbalingga Tasdi. Kecaman tersebut disampaikan oleh Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jawa Tengah Teguh Purnomo di Semarang Senin siang.

Rabu, 27 Agustus 2014 - 11:15am

Semarang, Bawaslu Jateng - Perusak surat suara Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2014 di tempat pemungutan suara (TPS) 01 Desa Dukuh, Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo, Sukini, 54, pada sidang Rabu siang kemarin, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Sukoharjo memvonis Sukini dengan hukuman 1 tahun penjara dengan denda Rp 12 juta. Ketua Manjelis Hakim PN Sukoharjo, Edwin Yudhi Purwanto menilai Sukini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perusakan surat suara pada penghitungan surat suara Pilpres 2014 hingga mengakibatkan surat suara milik orang tidak sah.

Selasa, 26 Agustus 2014 - 2:41pm

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dinilai sangat penting dalam membangun demokrasi di Indonesia, terutama dalam rangka mengawasi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.  Namun, perannya selama ini masih bersifat parsial.

Senin, 25 Agustus 2014 - 8:00pm

Depok, Badan Pengawas Pemilu – Tidak dapat dipungkiri pada saat pelaksanaan Pemilu 2014 lalu, banyak suara partai yang masuk bukan dilihat dari visi dan misi yang diusung oleh partai tersebut, melainkan adanya sosok atau figur yang dipilih masyarakat, terlepas dari latar belakang apapun partai politik pendukungnya.

Halaman

Sekretariat Jenderal

Badan Pengawas Pemilu RI

Jl. M.H. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat

Telepon : 021- 3905889 / 021 - 3907911