Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

Dari Bawaslu Kita Selamatkan Pemilu Indonesia

Berita Terkini

Jumat, 12 Februari 2016 15:15 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu mendukung langkah-langkah efisiensi anggaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun anggaran 2016. Langkah efisiensi dilakukan melalui efektivitas alokasi anggaran dengan program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan Pilkada serentak 2017.

 

Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro mengingatkan program dan kegiatan yang kurang efisien dengan tupoksi Bawaslu agar di sesuaikan atau diganti menjadi program dan kegiatan prioritas sesuai arahan Presiden RI.

 

Kamis, 11 Februari 2016 11:12 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Pada pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Pilkada) serentak tahun 2015 lalu menyisakan banyak catatan. Persoalan yang pertama muncul yaitu kurang menggaungnya suara pelaksanaan Pilkada yang digelar di 269 daerah yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia pada 9 Desember kemarin.

 

Rabu, 10 Februari 2016 20:41 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) Prof. Muhammad mengatakan bahwa penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU, Bawaslu dan DKPP seharusnya menjadi cabang kekuasaan tersendiri dalam menjalankan asas-asas Pemilu, dan terpisah dari kekuasaan Ekskutif, Legislatif dan Yudikatif.

 

Selasa, 9 Februari 2016 18:15 WIB

JAKARTA, Badan Pengawas Pemilu – Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  secara bertahap terus meningkatkan penilaian reformasi birokrasi di jajarannya. Terbukti, penilaian reformasi birokrasi mengalami peningkatan, dari nilai 37 persen pada tahun 2014, menjadi 57,27 persen pada tahun 2015. Selanjutnya, Bawaslu mengejar penilaian reformasi birokrasi dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) meningkat menjadi 70 persen di tahun 2016.  

 

Sabtu, 6 Februari 2016 22:34 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2015 telah usai. Meskipun secara umum pelaksanaan Pilkada berjalan baik, namun ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki untuk kedepannya.

 

Sabtu, 6 Februari 2016 22:09 WIB

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu RI tak ingin berlama-lama mengganti 4 (empat) komisioner Bawaslu provinsi yang diberhentikan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena berbagai kasus dalam Pilkada serentak tahun 2015 lalu.

 

Sabtu, 6 Februari 2016 20:47 WIB

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Jajaran pengawas pemilu di semua tingkatan berupaya memaksimalkan penanganan dan solusi pelanggaran dalam Pilkada serentak tahap II tahun 2016.

Jumat, 5 Februari 2016 19:23 WIB

 

Bogor, Badan Pengawas Pemilu -- Bawaslu RI kembali akan memberikan reward Bawaslu Award kepada jajaran pengawas pemilu provinsi dan kabupaten/kota yang dinilai berhasil dalam pengawasan pilkada tahap I tahun 2015 lalu. Ada 5 (lima) kriteria penilaian untuk memperoleh Bawaslu Award yakni tingkat penyelesaian sengketa pilkada,  pengawasan terhadap tahapan pilkada, penanganan pelanggaran, pengawasan partisipatif dan partisipasi pemerintah daerah.

 

Jumat, 5 Februari 2016 10:37 WIB

 

Bogor,  Badan Pengawas Pemilu – Ketua Bawaslu RI Prof Muhammad mengingatkan jajaran pengawas pemilu untuk benar-benar melakukan advokasi dan pendekatan kepada pemerintah daerah dan DPRD setempat agar mengakomodir kebutuhan dana penyelenggaraan Pilkada serentak tahap II pada tahun 2016/2017. Sebab pengalaman pada Pilkada tahap I tahun 2015, cukup banyak pemerintah daerah yang lambat memberikan dana hibah pengawasan pilkada, kendati sudah diamanatkan undang-undang . 

 

Jumat, 5 Februari 2016 01:16 WIB

Bogor, Badan Pengawas Pemilu -- Rendahnya serapan anggaran Bawaslu Provinsi pada Pilkada tahun 2015 menjadi perhatian serius Pimpinan Bawaslu RI. Pasalnya program dan kegiatan pengawasan pemilu di daerah cukup banyak yang tidak optimal bahkan urung dilaksanakan  dikarenakan seringnya pengawas pemilu di daerah menghadiri undangan rapat koordinasi ke Jakarta.

 

Halaman