Makassar, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu RI bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar Sulawesi Selatan menyelenggarakan kegiatan seminar internasional bertema “Democracy and Election : Solution For Establishing Good Governance”.
Seminar diadakan pada 17 - 18 Maret 2015 di gedung IPTEKS Unhas. Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan secara luas mengenai demokrasi dan pemilihan umum yang terkontrol dengan baik akan menghasilkan kualitas kepemimpinan yang baik. Peserta Seminar internasional diantaranya para akademisi, mahasiswa dan Bawaslu Provinsi se-Indonesia.
Acara dibuka oleh Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu. Dalam sambutannya ia memberikan apresiasi dan sangat mendukung seminar internasional ini dan berharap kegiatan tersebut bisa memberikan pandangan dan gagasan yang dapat meningkatkan kualitas demokrasi dan pemilu ke depan. “Saya yakin seminar semacam ini dengan narasumber yang kompeten, kita bisa belajar pengalaman dari negara lain tentang bagaimana mengelola faktor atau kendala agar tidak mengganggu proses pemilu” imbuhnya.
Pada kesempatan itu, Prof. Dr. Muhammad, ketua Bawaslu RI yang juga guru besar Unhas dalam sambutannya mengatakan bahwa perguruan tinggi memiliki peran penting dan paling strategis dalam rangka pengembangan pengawasan partisipatif. Bawaslu memiliki sejumlah program yang telah disiapkan dalam rangka pengembangan pengawasan partisipatif. Seminar ini rencananya juga akan diselenggarakan di sejumlah perguruan tinggi dan negara untuk memperkenalkan pemilu dan pengawasannya.
Muhammad mengajak kepada mahasiswa dan para dosen untuk mengembangkan kreatifitas menulis, karena Bawaslu berencana membuat jurnal ilmiah. Hasil seminar ini juga akan diseleksi dan dibuat prosiding secara ilmiah yang selanjutnya didaftarkan ke Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk mendapatkan akreditasi, “ini alasan dan bukti bahwa Bawaslu juga peduli tehadap perguruan tinggi” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa pemilu adalah hajatan masyarakat, bukan hajatan pemerintah atau partai politik. Jadi masyarakat harus diberikan pendidikan politik yang baik. “Kami melihat partai politik agak lalai disitu (pendidikan politik,red). Sehingga fungsi utama untuk mendidik masyarakat menjadi pemilih cerdas yang bertanggungjawab itu terabaikan” tandasnya. Untuk itu Bawaslu berharap peran aktif perguruan tinggi dalam rangka memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.
Seminar internasional ini dihadiri oleh narasumber dari dalam dan luar negeri. Tampil sebagai pembicara utama yakni Prof. Dr. Nazaruddin Syamsuddin (mantan anggota KPU RI periode 2004 -2009), Craig L. Hall (Deputy Political Counselor for Domestic Political Affairs U.S Embassy), Endang Wihdatiningtyas (Pimpinan Bawaslu RI Bidang SDM dan Organisasi) dan Nelson Simanjuntak (Pimpinan Bawaslu RI Bidang Hukum dan Pencegahan Pelanggaran). Sejumlah pembicara dari mancanegara juga memberikan makalah. Mereka mewakili akademisi lintas negara seperti Vietnam, Malaysia, Thailand, Laos, dan Kamboja.
Sementara pembicara nasional berasal dari kalangan akademisi yaitu dari Universitas Hasanuddin dan universitas yang ada di Indonesia timur. Sejumlah pejabat juga didaulat untuk memberikan pandangannya, diantaranya wakil walikota Makassar, wakil Bupati Luwu Utara dan pemangku kepentingan lainnya.
Penulis : Ahmad Ali Imron
Foto : Hendru Wijaya
 |
 |
Webmail
