Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Pemilihan Umum Anggota Legislatif dan Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 telah berlalu. Fakta yang terjadi yaitu terbelahnya pandangan dari unsur Masyarakat, Pengamat, Media dan Peserta Pemilu itu sendiri terkait hasil Pemilu tahun 2014. Pandangan yang pertama mengatakan “ Selamat “ bahwa pemilu tahun 2014 merupakan pemilu yang paling baik, demokratis dan transparan dibandingkan pemilu pemilu sebelumnya.
Saat pertemuan KPU seluruh dunia, Pemilu tahun 2014 di Indonesia mendapatkan apresiasi yang sangat luar biasa dari seluruh Komisi Pemilihan Umum di berbagai belahan dunia. Ada pengakuan secara jujur dari Ketua KPU Amerika Serikat bahwa Indonesia bisa dijadikan contoh dalam penyelenggaraan Pemilu. Indonesia bisa mengelola Pemilu kurang lebih 190 juta pemilih dengan suku, tantangan geografis, namun Indonesia bisa menyelesaikan pemilu tahun 2014 dengan baik tanpa sebuah konflik yang ekstrim. Hal ini dikatakan Ketua Bawaslu, Muhammad saat menjadi narasumber Rapat Koordinasi Nasional KPU RI, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota di Jakarta, Rabu (17/12).
Menurut Muhammad, dunia internasional mengakui KPU di Indonesia kali ini menjadi penyelenggara Pemilu yang paling baik dibanding KPU yang ada, dan itu berarti bukan 7 orang terhormat yang ada di pusat yang berhak menyandang penghargaan itu. “Penghargaan patut diberikan kepada kawan-kawan ditingkat Kabupaten/Kota, Panitia ad hock dan panitia KPPS, mereka yang sejatinya didengar oleh dunia internasional” tambah Muhammad.
Selain itu Muhammad menyampaikan beberapa pengantar salah satunya terkait hasil Pemilu tahun 2014 yang secara umum dianggap mengalami kemajuan di berbagai aspek dibandingkan Pemilu sebelumnya. Seperti kesiapan kerangka hukum yang lebih awal terbentuk, kesiapan penyelenggara pemilu yang lebih baik, terutama karena undang-undang penyelenggara Pemilu yang telah ditetapkan 3 tahun sebelum Pemilu. Kinerja penyelenggara Pemilu yang transparan dan menjamin aksesibilitas publik serta semakin meningkatnya kesadaran politik, hukum peserta Pemilu dan masyarakat.
Untuk Pemilu ke depan, Bawaslu menghimbau kepada KPU untuk membuka semua proses tahapan Pemilu secara transparan. Sehingga Jika ada sedikit saja yang berfikir negatif kepada KPU maka yang pertama menjadi tamengnya adalah Bawaslu RI.
Selain itu, bilamana ada data atau fakta yang mengcounnter yang bisa di dapat KPU maka, Bawaslu bisa melakukan verifikasi atau melihat data-data itu. “Ini kan permainan yang harus dilihat sebagai sebuah pendidikan politik, tidak semuanya kami harus ikuti dengan apa yang ditetapkan oleh KPU” tandas Muhammad.
Ia juga menyatakan bahwa ada saatnya Bawaslu mesti mengeluarkan rekomendasi kepada KPU, misalnya ada TPS yang harusnya selesai di desa tapi faktanya ada pelanggaran yang tidak bisa dibiarkan. Bila KPU dapat melihat pelanggaran itu, maka bisa di kroscek oleh Bawaslu. Walaupun idealnya harus selesai secara berjenjang.
Bawaslu berharap ke depannya dalam mengawal pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, hirarki ini harus dihidupkan secara cerdas dan fokus. “Jangan sampai problem di tingkat bawah naik ke Jakarta, kalau ada problem di tingkat bawah ya selesaikan di bawah jangan sampai dibawa ke pusat” kata Muhammad
Karena faktanya ada beberapa persoalan yang harus diselesaikan oleh KPU RI yang semestinya diselesaikan di tingkat bawah. “Jadi ke depan harus diperbaiki, kalau ada problem di TPS ya selesaikan di TPS” tegasnya.
Penulis: Irwan
Editor: Ahmad Ali imron
 |
 |
Webmail
