• English
  • Bahasa Indonesia

Halaman tidak ditemukan

Halaman yang diminta "/id/berita" tidak dapat ditemukan.
Penulis : Rama Agusta
pada : Senin, 18 Maret 2024 - 22:51 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Jelang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilu Serentak 2024, jajaran Bawaslu diminta untuk siapkan serta kumpulkan laporan hasil pengawasan (LHP) yang bersumber dari temuan dan aduan, selama tahapan pemilu berjalan.

Hal itu disampaikan Anggota Bawaslu Totok Hariyono saat memberikan arahan melalui daring kepada jajaran Bawaslu, dalam forum Rapat Pembahasan Perkembangan Bahan Awal PHPU Tahun 2024, di ruang vidcon Bawaslu, Senin (18/3/2024).

Penulis : Bhakti Satrio
pada : Senin, 18 Maret 2024 - 04:56 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menggelar sidang administrasi perdana terkait dugaan pelanggaran yang terjadi di rekapitulasi nasional dengan nomor registrasi 001/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024 dan 002/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024 dengan agenda mendengarkan pokok laporan pelapor. Sidang tersebut dilaporkan oleh Dedy Ramanta dari partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Harli Muin dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), sedangkan pihak terlapor adalah KPU RI.

Penulis : Robi Ardianto
pada : Minggu, 17 Maret 2024 - 11:33 WIB

Jakarta, Badan Pengawasan Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menginstruksikan Humas Bawaslu se-Indonesia dapat langsung bergerak gesit mewartakan kerja-kerja kelembagaan ke masyarakat menggunakan perspektif undang-undang yang berlaku. Dia mengingatkan humas harus siap menggunakan perspektif UU 7 Tahun 2017 untuk Pemilu, dan perspektif UU 10 Tahun 2016 untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Penulis : Reyn Gloria
pada : Jumat, 15 Maret 2024 - 23:30 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono menyampaikan telah menyurati KPU sebanyak tiga kali perihal penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Menurutnya di tengah rekapitulasi yang berjalan, dia mengimbau KPU memperbaiki konversi penjumlahannya.

"Kami kirim surat kepada KPU tiga kali soal Sirekap, tak apa tetap jalan, tapi konversi penjumlahan dihentikan karena C1 jadi bahan perdebatan karena perbedaan", jelas dia saat Diskusi bersama Tribunnews.com di Palmerah, Jakarta, Jumat (15/3/2024).

Penulis : Ranap Tumpal HS
pada : Kamis, 14 Maret 2024 - 23:27 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu membuka program ‘Ngabuburit Pengawasan’ sebagai upaya mendekatkan diri kepada masyarakat dalam tujuan menguatkan upaya pencegahan pelanggaran pemilu dan pemilihan (Pilkada 2024). Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyebutkan, ngabuburit pengawasan ini sebagai bagian tradisi Ramadhan khas Indonesia yang akan dilaksanakan oleh 15 Bawaslu Provinsi yang terpilih lantaran telah melakukan upaya pencegahan pelanggaran Pemilu 2024 secara baik.

Penulis : Rama Agusta
pada : Kamis, 14 Maret 2024 - 07:47 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengatakan hasil pengawasan Bawaslu selama rekapitulasi suara pemilu di tiap jenjang, dapat menjadi pertanggungjawaban Bawaslu kepada masyarakat.

"Hasil pengawasan Bawaslu selama rekapitulasi suara, dapat menjelaskan sekaligus cara kerja, menyampaikan hasil kerja pengawasan ini dengan benar," kata Lolly saat membuka Rakornas Data Pencegahan Hasil Pengawasan Kampanye, Pemungutan dan Penghitungan Suara Serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu (13/3/2024).

Penulis : Hendi Purnawan
pada : Rabu, 13 Maret 2024 - 21:15 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja berharap rekapitulasi suara tingkat nasional Pemilu 2024 selesai tepat waktu pada 20 Maret 2024. Hal tersebut dia nyatakan meskipun tahapan awal rekapitulasi suara tingkat provinsi melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada 10 Maret 2024 lalu.
 

Penulis : Robi Ardianto
pada : Rabu, 13 Maret 2024 - 18:58 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Dugaan Tindak Pidana Pemilu yang dilakukan eks Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia mulai disidangkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Dugaan tindak pidana pemilu tersebut berasal dari temuan Pengawas Luar Negeri (Panwas LN) terhadap penambahan dan pengurangan daftar pemilih tetap (DPT) di Kuala Lumpur, Malaysia.

Penulis : Reyn Gloria
pada : Rabu, 13 Maret 2024 - 16:17 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan dalam tahapan Pemilu 2024 yang berlangsung, bisa saja angka kerawanan Pilkada 2024 bisa lebih besar dari Pilpres 2024. Hal ini menurutnya dikarenakan persaingan calon kepala daerah (cakada) yang sangat tinggi di masing-masing daerah seluruh Indonesia.

Penulis : Bhakti Satrio
pada : Senin, 11 Maret 2024 - 05:24 WIB

Kuala Lumpur, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu melalukan pengawasan langsung pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia atas temuan pelanggaran administratif dalam pelaksanaan Pemilu 2024 oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN). Anggota Bawaslu Puadi mengatakan PSU berjalan dengan lancar namun masih sarat akan catatan.

Halaman

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu