Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

Dari Bawaslu Kita Selamatkan Pemilu Indonesia

Berita Terkini

Sabtu, 30 Juli 2016 17:15 WIB

Semarang, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Bawaslu RI, Muhammad mengharapkan agar semua staf  Bawaslu di setiap tingkatan agar bisa bekerja dengan nyaman dan bahagia. Menurut dia, penting bagi semua staf untuk menjadikan tugas dan pekerjaannya sebagai sebuah kebutuhan.

 

Sabtu, 30 Juli 2016 16:49 WIB

Semarang,  Badan Pengawas Pemilu - Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia berkerja sama dengan Universitas Diponogoro (Undip) menerbitkan Jurnal Bawaslu dengan mengusung tema Modus Pelanggaran Dalam Pemilukada dan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pilkada,  Kamis (28/7). Jurnal akademis tersebut diharapkan bisa menjadi salah satu referensi dalam pengawasan penyelenggaraan Pilkada di Indonesia.

 

Sabtu, 30 Juli 2016 16:21 WIB

Semarang, Badan Pengawas Pemilu – Bagian Hukum Bawaslu RI pada tanggal 27 hingga 29 Juli lalu melakukan penyusunan sekaligus finalisasi Peraturan Bawaslu terkait keterbukaan informasi publik di Lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu. Peraturan tersebut merupakan pengganti Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pengawasan Pemilihan Umum di Bawaslu.

 

Sabtu, 30 Juli 2016 15:47 WIB

Semarang, Badan Pengawas Pemilu – Penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak Tahun 2017 tinggal hitungan bulan. Bawaslu ingin Pilkada Serentak gelombang kedua itu tidak hanya menjadi milik peserta dan penyelenggara Pilkada, namun sepenuhnya menjadi hajatan milik masyarakat.

 

Rabu, 27 Juli 2016 20:31 WIB

Ambon, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Pimpinan Bawaslu RI Endang Wihdatiningtyas menjadi narasumber pada kegiatan Bimbingan Teknis Terpadu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, di Hotel Natsepa Ambon, Maluku, Selasa (26/7).

 

Dalam forum Bimtek bersama ini, Endang memperesentasikan materi bertema logic frame pengawasan pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2017.

Selasa, 26 Juli 2016 21:21 WIB

Ambon, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2017 harus lebih baik dari Pilkada sebelumnya.  Terdapat 5 (lima) syarat supaya pelaksanaan Pilkada 2017 nanti berjalan sesuai yang diharapkan bersama. Pertama regulasi yang jelas dan tegas. Kedua peserta pemilu yang kompeten. Ketiga pemilih yang cerdas. Keempat Birokrasi yang netral. Dan yang kelima penyelenggara pemilu yang independen dan netral.

 

Senin, 25 Juli 2016 20:25 WIB

Bogor, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Bawaslu RI Muhammad mengatakan  pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) harus digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tugas fungsi masing-masing. Selain itu, semuanya meski memiliki komitmen dan tanggung jawab untuk menjaga, menggunakan, mengelola, dan melaporkan BMN tersebut.

 

Sabtu, 23 Juli 2016 21:08 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2017 dilakukan melalui satu atap. Pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Panwaslu yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu harus menghilangkan ego masing-masing ketika ada hal-hal yang tidak prinsip. Mari kita lebur dalam sentra Gakkumdu satu atap ini.

 

Rabu, 20 Juli 2016 16:48 WIB

 

Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Tim Reviewer, berikut 10 artikel terbaik yang dapat diterbitkan ke dalam jurnal Bawaslu edisi 1 tahun 2016. 10 artikel terbaik ini didapatkan dari hasil penilaian terhadap  artikel yang masuk ke panitia. Tim reviewer tersebut adalah:

1. Dr. Kushandajani, MA

2. Yuwanto, Ph.D,

3. Dr. Teguh Yuwono.,M.Pol.Admin.

 

No

Selasa, 19 Juli 2016 17:27 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Setelah penambahan kewenangan terhadap Bawaslu ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Bawaslu  melakukan serangkaian kegiatan untuk menjalankan amanat yang tertuang dalam UU tersebut dengan tepat. Bawaslu berdiskusi dengan Redaksi Harian Kompas, Selasa (19/7), untuk berbagi informasi sekaligus meminta masukan terkait tambahan kewenangan yang dimiliki Bawaslu dalam pengawasan pemilihan kepala daerah.

 

Halaman