Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo bersama pejabat struktural Kemendagri berkunjung ke Bawaslu RI, Jum'at (2/10). Dalam kunjungan tersebut, Ketua Bawaslu RI, Muhammad menyampaikan hasil kajian berupa indeks kerawanan Pemilu (IKP) 2015 kepada Mendagri terkait daerah yang berpotensi rawan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015 ini.
Dalam kesempatan tersebut, ketua Bawaslu mengatakan bahwa dari sejumlah penelitian oleh masyarakat sipil dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), diprediksi Pilkada ini lebih tinggi potensi konfliknya daripada Pemilu nasional. Sehingga penting bagi Bawaslu dan semua unsur untuk mampu menghadirkan deteksi dini terhadap potensi tersebut. "Dengan demikian kita bisa melakukan pencegahan secara lebih optimal terhadap potensi kerawanan dan masalah yang terjadi di setiap Pilkada," jelasnya.
Dalam Hasil kajian IKP 2015 pada Pilkada serentak pertama ini, Bawaslu telah mengkategorikan daerah yang berpotensi rawan, diantaranya Kab. Nias Barat, Kab. Nias Utara, Kab. Nias selatan, Kab. Konawe Selatan, Kab. Sabu Raijua, Kab. Tana Tidung, Kab. Kepulauan Talaud, Kab. Supiori, Kab. Gunung Sitoli, Kab. Kutai Timur, kab. Bulukumba, Kab. Sumba Barat dan Kab. Bima.
Menanggapi hasil IKP, Tjahyo Kumolo mengatakan bahwa ia sepakat nantinya daerah yang masuk kategori paling berpotensi rawan, maka Kemendagri bersama Bawaslu akan datang ke daerah-daerah tersebut, "kami akan membentuk tiga tim sampai 8 Desember mendatang untuk menjamin bahwa daerah tersebut aman," tegasnya.
Hal serupa juga dikatakan Muhammad Bahwa Bawaslu dan Kemendagri akan turun bersama ke daerah untuk melihat persiapan Pilkada. "Selain dalam rangka menindaklanjuti indeks kerawanan juga melihat persiapan penyelenggaraan Pemilu baik dari segi pemerintahan daerahnya maupun dari segi pengawasan Pemilu, jadi akan ada petemuan-pertemuan lanjutan" terangnya.
Tjahyo juga mengapresiasi pemetaan IKP 2015 ini yang menurutnya cukup komprehensif. "kami sepakat nanti pertengahan minggu ini akan rutin ketemu. Data yang diterima oleh Bawaslu apa, data yang dihimpun tim Depdagri apa, kami akan kroscek dengan data kepolisian dan BIN" pungkasnya.
Dia juga mengatakan kepada para wartawan secara keseluruhan Bawaslu dan pemerintah optimis bahwa Pilkada serentak ini lancar dan sukses. Akan ada pertemuan kembali pertengahan Nopember antara komponen Bawaslu,KPU,Kepolisian dan Depdagri untuk duduk bersama supaya ada SOP yang sama, tambahnya.
Perlu diketahui, IKP 2015 ini adalah sebuah kajian untuk memetakan dan memberi skor kerawanan daerah menjelang pelaksanaan Pilkada serentak pertama, Desember 2015. Indeks dipakai sebagai alat baca untuk melakukan pemetaan terhadap daerah yang akan melaksanakan Pilkada dengan beberapa indikator yang disepakati untuk dijadikan alat ukur.
IKP ini terdiri dari lima aspek yang dianggap paling potensial memunculkan kerawanan pelanggaran dalam Pilkada serentak 2015. Kelima aspek itu ialah profesionalitas penyelenggara, politik uang, akses pengawasan, partisipasi masyarakat, dan kondisi keamanan.
Diharapkan IKP ini menjadi semacam pengawasan preventif atau pengingat dini (early warning) pada semua pihak terutama pengawas untuk memetakan daerah yang rawan dalam pelaksanaan Pilkada.
Penulis : Ali Imron
Foto : Hendru Wijaya
 |
 |
Webmail
