Bawaslu dan Komnas HAM Upayakan Hak Konstitusi Terpenuhi

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang peduli pada pemenuhan hak konstitusi warga negara memberikan perhatian khusus kepada terpenuhinya hak pilih dan hak dipilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Sama seperti halnya Komnas HAM, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun juga memiliki perhatian serupa. Dalam setiap kesempatan, Bawaslu selalu berupaya untuk bisa memperjuangkan hak pilih setiap warga negara yang berhak untuk dapat memilih. Satu saja warga negara yang tidak bisa memilih, maka sudah merupakan ‘dosa’ bagi penyelenggara Pemilu.

Bawaslu yang melakukan konteks pengawasan pada Pileg lalu dan untuk Pilpres menilai bahwa persoalan daftar pemilih menjadi salah satu titik rawan. Ada persoalan yang sangat mendesak karena mandat Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 dianggap tidak progresif dan mengalami berbagai kendala yang tidak mampu dijawab.

Peraturan KPU seharusnya bisa mendesain persoalan hak warga Negara Indonesia dalam hak dipilih dan memilih. Hal ini dikatakan oleh Pimpinan Bawaslu RI, Nasrullah saat Audiensi dengan Komnas HAM di Kantor Bawaslu RI Jakarta, Kamis (5/6)

“Bawaslu sendiri tentu melakukan pengawasan baik itu melakukan pengawasan yang melekat ataupun memberi ruang terkait hak warga negara untuk menyampaikan persoalan kepada Bawaslu.

Pada prinsipnya, Bawaslu punya pendirian yang mungkin sama dengan Komnas HAM untuk menjamin hak warga negara terpenuhi untuk memilih dan dipilih. Selain itu, KPU dan Bawaslu merupakan representasi dari negara yang harus hadir di tengah warga Negara Indonesia untuk memastikan dan menjamin agar tidak ada satupun warga Negara yang terabaikan pada persoalan hak memilih.

“Bawaslu akan merasa berdosa besar kalau ada satu saja Warga Negara Indonesia tidak mendapatkan hak memilih,’’ tambah Nasrullah.

Rekomendasi dari Audiensi ini yaitu: