Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memastikan, penegakan hukum atas praktik politik uang pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) akan dilakukan secara tegas. Bawaslu bahkan mendorong pemberian sanksi administrasi berupa diskualifikasi sebagai peserta pemilihan bagi pasangan calon yang terbukti melakukan politik uang.
“Kami tidak bisa menjamin tidak ada praktik money politic. Tapi kami menjamin penegakan hukum akan dilakukan secara mutlak. Malah kami mendorong adanya daya jera bagi pelaku politik uang dengan pemberian sanksi administrasi, yaitu diskualifikasi. Jangan lagi kita hanya terpaku pada sanksi pidana,” ujar Pimpinan Bawaslu Nasrullah di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (29/9/2015).
Ia mengatakan, pengawas pemilu dapat merekomendasikan pemberian sanksi administrasi bagi pelaku praktik politik uang dalam pemilihan. Sanksi tersebut ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Lebih lanjut ia mengatakan, untuk menelusuri adanya kemungkinan penyimpangan dana kampanye, Bawaslu bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Nasrullah menuturkan, PPATK akan menyampaikan kepada Bawaslu, setiap transaksi mencurigakan yang melibatkan pasangan calon kepala daerah, terutama terkait dana kampanye. Hasil analisis PPATK tersebut, kata dia, akan ditindaklanjuti Bawaslu sebagai dugaan pelanggaran dana kampanye.
Menurut Nasrullah, penagwasan dana kampanye adalah salah satu fokus terbesar Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pilkada.
Sebagaimana diketahui, peraturan perundang-undangan memperbolehkan pasangan calon kepala daerah menerima sumbangan dana kampanye dari individu sebesar makisimal Rp 50 juta. Adapun jumlah sumbangan yang boleh diterima dari badan hukum maksimal sebesar Rp 500 juta.
Penulis: Deytri Aritonang
 |
 |
Webmail
