Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melakukan audiensi dalam rangka koordinasi persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018. Pertemuan tersebut membahas sejumlah, termasuk terkait netralitas Polri dalam Pilkada 2018.
"Ada beberapa agenda yang perlu kami sampaikan dan berkoordinasi kepada Kapolri soal Pilkada terkait fenomena dari anggota Polri yang masih aktif atau menjelang purna akan berkontes di Pilkada," kata Ketua Bawaslu, Abhan kepada wartawan usai pertemuan di Mabes Polri, Selasa (9/1/2018).
Hadir pula dalam pertemuan tersebut diantaranya Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo, Mochammad Afifuddin, Rahmat Bagja, Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro, dan Kepala Biro H2PI Ferdinand Eskol Tiar Sirait. Selain Bawaslu dan Polri, pertemuan juga dihadiri Ketua Komisi II DPR RI, Zainuddin Amali.
Pada gelaran Pilkada 2018 ini, sejumlah Jenderal Polisi akan maju sebagai kandidat calon kepala daerah. Dalam pertemuan, kata Abhan, Kapolri menegaskan bahwa Korps Bhayangkara netral dalam Pilkada. "Saya kira sikap Kapolri tegas, mereka yang mengikuti konstestasi yang memegang jabatan dinonjobkan segera dan mekanisme pengunduran akan diproses segera," ujarnya.
Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, tahapan pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam Pilkada 2018 pada 8-10 Januari 2018 dan penetapan pasangan calon 12 Februari 2018. Abhan mengatakan sesuai ketentuan, pengunduran diri bagi anggota Polri yang akan maju dalam Pilkada dilakukan ketika sudah ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU.
"Kalau berdasarkan UU dan Peraturan KPU sudah jelas, ketika penetapan harus ada surat pengunduran diri," pungkas Abhan.
Photo dan Penulis: Nurisman
 |
 |
Webmail
