Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Menghadapi gelaran Pemilihan Kepala Daerah 2018 dan Pemilu 2019 yang semakin dekat, Bawaslu melakukan rapat koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo di Kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (9/1/2018). Rapat yang berlangsung lebih dari satu jam tersebut membahas berbagai hal terkait pelaksanaan dan pengawasan pemilu serta rencana kerjasama Bawaslu-Kementerian Dalam Negeri kedepannya.
"Ini dalam konteks koordinasi. Bawaslu koordinasi dengan seluruh stakeholder, bagaimana kesiapan Bawaslu hadapi Pilkada dan Pemilu 2019," kata Ketua Bawaslu, Abhan usai pertemuan. Dalam pertemuan itu, dari pihak Bawaslu hadir pula Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo, Mochammad Afifuddin, Rahmat Bagja, Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro, Kepala Biro H2PI Ferdinand Eskol Tiar Sirait, dan Kepala Bagian Humas dan Antar Lembaga Hengky Pramono.
Rapat koordinasi tersebut membahas sejumlah hal terkait Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 mulai dari daftar pemilih, kampanye pilkada, netralitas ASN, hingga politik uang. Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, hasil dari pertemuan ini Kemendagri akan menandatangani Nota Kesepahaman (memorandum of understanding) dengan Bawaslu terkait Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Pilkada 2018. Penandatanganan MoU rencananya akan dilaksanakan pada 15 Januari 2018.
"Kami sudah MoU dengan KPU dan menyerahkan DP4, termasuk akses semuanya. Dan mudah-mudahan tanggal 15 (Januari) kami akan MoU dengan Bawaslu, kami menyerahkan semua. Sama yang ada dengan KPU," kata Tjahjo.
Selanjutnya, Kemendagri dengan Bawaslu juga akan melakukan pemantauan kesiapan pelaksanaan Pilkada 2018 melalui video conference dengan daerah. Rentang waktu pelaksanaan kegiatan tersebut antara selesainya tahapan kampanye sampai dengan hari pemungutan suara. Selain Kemendagri dan Bawaslu, pemantauan kesiapan Pilkada juga akan diikuti oleh Kepolisian serta Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Tadi masih ada kekurangan staf Bawaslu di tingkat Panwas Kabupaten/Kota. Segera kami dalam waktu sesingkatnya akan memenuhi dari ASN yang ada di daerah," Tjahjo menambahkan.
Ia menuturkan, kedepan koordinasi antara akan terus dilakukan. Tidak hanya untuk Pilkada 2018, akan tetapi juga dalam persiapan Pemilihan Umum serentak 2019.
Ini komunikasi pertama dan seterusnya kami akan lakukan komunikasi, tidk ahanya pilkada, tapi sampai pileh pilpres serentak.
 |
 |
Webmail
