Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

Dari Bawaslu Kita Selamatkan Pemilu Indonesia

Bawaslu Sosialisasikan Permenkeu dan Pedoman Bawaslu di Aceh

Jum, 17/03/2017 - 13:43 -- haryo sudrajat

Aceh Besar, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyosialisasikan Peraturan Kementerian Keuangan dan Pedoman Bawaslu Tahun 2017 antara lain sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 33/PMK02/2016 tentang standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017, Penggunaan Layanan Perbankan secara elektronik pada Bendahara Pengeluaran sesuai dengan PMK no 230/PMK.05/2016 dan sosialisasi pedoman Perjalanan Dinas Bawaslu Tahun 2017 dan pembahasan terkait pengenaan pajak di lingkungan Bawaslu, yang dilaksanakan di Aceh Besar, Kamis (16/3).

Latar belakang diselenggarakannya acara ini adalah dari pengamatan dilapangan mengenai belum cukupnya pemahaman terhadap ketentuan PMK. “Pada saat kami mengamati ternyata kebanyakan pemahaman terhadap ketentuan itu yang belum memadai. Sehingga saya meminta ijin kepada pimpinan untuk menyelenggarakan kegiatan sosialisasi ini,” jelas Kepala Bagian Keuangan, Pakerti Luhur saat pembukaan kegiatan sosialisasi permenkeu dan pedoman Bawaslu yang diikuti Koordinator Divisi Organisasi dan SDM, Kepala Sekretariat, Kepala Sub Bagian Administrasi, Bendahara Pengeluaran dari Bawaslu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung dan Banten. Sedangkan narasumber kegiatan sosialisasi ini berasal dari Pimpinan Bawaslu, Sekjen Bawaslu, Direktur Sistem Penganggaran Dirjen Anggaran Kemenkeu, Direktorat Perpajakan II Dirjen Pajak Kemenkeu, dan pejabat struktural di lingkungan Bawaslu.

Dengan diadakannya sosialisasi peraturan Kepala Bagian Keuangan Pakerti Luhur berharap agar semakin tertibnya pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, adanya pemahaman yang utuh dan menyeluruh dari Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Bawaslu Provinsi terhadap tugas, fungsi, wewenang dan tata kerja sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku.
“Pengelola keuangan semakin tertib dalam mengelola keuangan, memiliki motivasi handal dan berkualitas,” harap Luhur.

Sementara itu, Pimpinan Bawaslu RI sekaligus Koordinator Divisi Organisasi dan SDM Bawaslu RI Endang Wihdatiningtyas juga menekankan akan pentingnya sosialisasi. “Sosialisasi kesannya mendengarkan hal hal yang menjemukan. Tetapi kalau kita tidak melaksanakan akibat lanjutannya tidak sederhana apalagi menyangkut keuangan. Idealnya sosialisasi dilakukan diawal. Saya memberikan apresiasi kepada Kabag Keuangan yang sudah mencermati kinerja kita semua. Nanti sepulang dari sini dikumpulkan teman-teman di Bawaslu apa yang telah disampaikan dalam sosialisasi ini,” kata Endang.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu RI Muhammad mengingatkan agar jajaran di Bawaslu mempunyai komitmen untuk mempertahankan opini laporan keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Beliau mencontohkan Mahkamah Konstitusi yang mendapat predikat Laporan Keuangan WTP lima kali berturut-turut. Selain itu Muhammad mengingatkan kepada jajaran di Bawaslu agar hati-hati dalam mengelola uang negara.

“Dengan segala fasilitas negara yang sudah diberikan, saya harap kita bisa mengemban amanah. Dalam hal bendahara memakai internet banking itu adalah kemudahan dalam siklus pengelolaan keuangan, tetapi hati-hati jangan sampai kemudahan melenakan kita. Laporan harus tepat waktu, tolong diperhatikan mengenai pajak agar taat azas. Untuk bendahara, hati-hati terhadap uang negara, agar dijaga dengan baik, jangan sampai disalah gunakan,” harapnya.
Penulis: Christina Kartika
Foto: Christina/Irwan