Batam, Badan Pengawas Pemilu - Pimpinan Bawaslu RI Nelson Simanjuntak, mengajak seluruh personil yang terlibat dalam pengawasan Pemilu, baik Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panita Pengawas Lapangan, Panitia Pengawas Kecamatan, hingga Pengawas TPS untuk tetap semangat dalam melakukan pengawasan menuju Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pilkada) serentak 2015 meski banyak pihak yang melakukan upaya untuk memundurkan jadwal Pilkada serentak.
Nelson mengatakan bahwa Bawaslu tidak akan mundur untuk melanjutkan pelaksanaan Pilkada serentak sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. “Bawaslu tidak akan mundur untuk terus mengupayakan pelaksanaan Pilkada serentak, ” tegas Nelson dalam Acara Pembukaan Rapat Kerja Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahap II di Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (1/7). Bawaslu sudah siap untuk mengawal Pilkada. Dan mengenai anggaran, Nelson memastikan sudah siap 85 persen.
Dalam menangani pelanggaran, lanjutnya, pengawas Pemilu harus lebih dulu memahami pasal apa yang dilanggar. "Begitu pun jika pelanggaran berbentuk tindak pidana yang ditindaklanjuti ke pihak kepolisian juga harus benar-benar diproses," tandasnya.
Menurutnya, akan lebih banyak masalah jika Pilkada serentak mundur dari jadwal yang seharusnya. “Satu bulan saja pelaksanaan Pilkada mundur, negara akan mengalami kerugian yang besar terutama dalam hal anggaran. Untuk pengawas Pemilu saja ada honor yang harus dibayarkan, bayangkan jika mundur berapa anggaran yang mesti ditambah untuk membayar honor. Belum yang lainnnya,” ujarnya.
Sementara terkait dengan upaya penanganan pelanggaran, Nelson juga mengarahkan kepada semua jajaran pengawas Pemilu untuk aktif berkoordinasi dengan KPU. “Sejauh ini koordinasi ke KPU mengenai penanganan pelanggaran administrasi Pemilu sudah cukup baik. Semua ini harus kita lanjutkan. Begitupun di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Antara Bawaslu dan KPU harus terjalin koordinasi yang baik, jangan terkesan kejar-kejaran seperti kartun anak-anak Tom & Jerry,” jelasnya.
Rapat Kerja Teknis Penanganan Pelanggaran Tahap II ini dihadiri oleh peserta dari beberapa Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota yang daerahnya akan melaksanakan Pilkada pada desember mendatang.
Penulis: Pratiwi EP
Editor : Ali Imron
 |
 |
Webmail
