Semarang, Badan Pengawas Pemilu - Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia berkerja sama dengan Universitas Diponogoro (Undip) menerbitkan Jurnal Bawaslu dengan mengusung tema Modus Pelanggaran Dalam Pemilukada dan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pilkada, Kamis (28/7). Jurnal akademis tersebut diharapkan bisa menjadi salah satu referensi dalam pengawasan penyelenggaraan Pilkada di Indonesia.
Ketua Bawaslu, Muhammad mengatakan, kajian pemilu yang melibatkan akademisi merupakan hal yang sangat penting. Riset dan kajian dari akademisi dinilai sebagai referensi objektif dalam pembangunan demokrasi di Indonesia.
"Biasanya kajian - kajian dari para dosen dan mahasiswa masih tidak ada kepentingan yang membonceng. Semuanya karena analisis yang objektif, dan semua karena adanya kepentingan untuk bangsa dan negara ini, " kata Muhammad di Gedung FISIP Undip, Semarang.
Di hadapan para dosen dan mahasiswa Undip, Muhammad meyakini keterlibatan akademisi dan mahasiswa melalui kajian mendalam terkait persoalan kepemiluan akan membuahkan formula dan terobosan dalam mengatasi persoalan kepemiluan. Akademisi dan mahasiswa menurutnya sangat relevan dalam memberikan masukan atas persoalan kepemiluan.
"Dengan dibentuknya forum ini dan dengan adanya kajian - kajian akademik, biasanya yang membuat aturan seperti DPR agak sulit untuk membantah. Perhatikan juga apabila anggota DPR pada saat reses, pasti yang dikunjungi adalah Perguruan Tinggi untuk meminta pendapat termasuk Undang - undang Pemilu, " ungkapnya.
Lebih lanjut, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Hasanuddin itu mengatakan, penerbitan Jurnal Bawaslu tersebut sekaligus diharapkan dapat mumbuka partisipasi dari para peneliti, akademisi, pegiat kepemiluan, mahasiswa serta masyarakat umum dalam menyukseskan Pilkada.
"Diharapkan Jurnal ini dapat mengundang parsitipasi publik untuk melengkapi penelitian dan meningkatkan kontribusi pada penyeleggaraan pemilu, "kata dia.
Sementara itu, Dekan FISIP Undip, Sunarto mengapresiasi penerbitan Jurnal Bawaslu. Menurutnya, jurnal tersebut merupakan salah satu langkah dalam membedah persoalan kepemiluan di Indonesia. Dia mendorong agar Jurnal Bawaslu dapat membuka ruang seluas-luasnya bagi para akademisi.
"Tentu Bawaslu dalam hal ini membuat kualitas demokrasi di Indonesia kearah yang lebih baik dan semoga penerbitan jurnal ini juga membantu tugas kami untuk membangun indikator kinerja di Undip, " ujar Sunarto.
Kepala Bagian Analisis Teknis Pengawasan dan Potensi Pelanggaran Bawaslu RI, Feisal Rachman mengatakan, Jurnal Bawaslu akan diterbitkan empat kali dalam setahun dengan tematik yang berbeda setiap penerbitannya. Pada Tahun 2015 Bawaslu menerima tulisan dalam bentuk call for Paper Jurnal Bawaslu dengan tema tulisan Dirkursus Pengawasan Pemilu, Evaluasi Pilkada Serentak 2015 dan Perbaikan UU Politik Khususnya Terkait Pengawasan Pemilu dan Kelembagaan Pengawasan Pemilu.
"Untuk tahun 2016 kami menggunakan pola yang berbeda yaitu berkeja sama dengan sebelas perguruan Universitas yang menjalin MoU bersama Bawaslu dan KPU," jelas Feisal.
Feisal menjelaskan, untuk Jurnal Bawaslu di tahun 2016 ada sembilan tulisan terpilih. Tulisan terpilih tersebut diseleksi berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Tim Reviewer.Tim reviewer tersebut terdiri atas Dr. Kushandajani, MA, Yuwanto, Ph.D, Dr. Teguh Yuwono.,M.Pol.Admin.
Dia mengharapkan Jurnal Bawaslu tersebut adapat menjadi masukan komperhensif bagi stakeholders dan Pimpinan Bawaslu RI dalam penyelenggaraan pengawasan Pilkada Serentak tahun 2017. Tak hanya itu, Feisal juga berharap Jurnal Bawaslu dapat menjadi referensi bagi lembaga lain untuk turut serta menyukseskan pemilu di Indonesia.
Penulis/Foto : Hendru Wijaya
Editor : Ira Sasmita
 |
 |
Webmail
