Cilacap, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu RI bersama Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menggelar sosialisasi tatap muka kepada stakeholder dan masyarakat, dalam rangka persiapan pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan wakil Walikota Tahun 2017.
Sosialisasi dibuka oleh Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Teguh Purnomo, di Hotel Fave, Selasa (28/06) siang. Sosialisasi dihadiri oleh Pimpinan Bawaslu RI Daniel Zuhron, Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji, yang juga sebagai narasumber pada kegiatan tersebut.
Dalam pembukaan, Teguh Purnomo mengatakan, karena terbatasnya personil dari Bawaslu, maka pengawasan Pilkada tidak mungkin dilakukan oleh para pengawas dari Bawaslu saja, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Apalagi melihat kabupaten Cilacap yang wilayahnya begitu luas dibandingkan daerah lain di Jawa Tengah.
Sementara itu pimpinan Bawaslu RI, Daniel Zuchron, menilai jika dalam proses pemilihan nanti yang sibuk hanya KPU, Panwas dan pasangan calon maka proses pemilihan nanti akan berjalan biasa saja. Karena itu peran serta maasyarkat dalam Pilkada Kabupaten Cilacap sangat dibutuhkan.
"Seharusnya, proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap adalah hajatnya masyarakat Cilacap, jadi di sini masyarakat ikut andil banyak dalam proses tersebut, banyak stakeholder yang harusnya terlibat dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilihan", kata Daniel.
Dalam kesempatan itu, Bupati Cilacap, Tatto Suwarto Pamuji meminta Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar netral dan tidak limbung jelang pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap tahun 2017. Netralitas ini harus menjadi komitmen seluruh birokrasi mulai dari perangkat desa, kepala desa sampai PNS di SKPD. "Masalah fasilitas negara dan PNS, saya sudah buat garis. PNS tidak boleh terlihat dalam kampanye Pilkada," kata dia.
Bupati menegaskan PNS harus benar-benar netral. "Jangan sampai menjadi masalah, yang pasti jangan dukung-mendukung, fokus kepada pekerjaan dan tugas masing-masing, secara proporsional dan profesional," ujarnya.
Bupati juga sering mengatakan hal tersebut kepada para PNS. Yakni, agar para PNS bekerja dengan tenang, tidak mengurusi kampanye dan mendukung siapa yang akan menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati. Bupati menekankan agar para PNS menunjukkan prestasi. Masyarakat bisa mengawasi. Kalau saat ini (PNS) mau ikut saya ya silakan, kalau nanti saat kampanye ya jangan," tandasnya.
Sosialisasi diikuti peserta dari KPU, DPRD, unsur Pemerintah, Kejaksaan Negeri, Kepolisian, Pengadilan Negeri, Panwas Kabupaten, serta simpul masyarakat yang terdiri dari ormas, tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM, media , perguruan tinggi/mahasiswa dan pelajar SMA.
Kegiatan tersebut diharapkan mampu melahirkan simpul masyarakat melalui partisipasi dan kepedulian sehingga dapat berperan aktif dalam pengawasan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.
Penulis/Foto: Ali Imron