Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Hasil kajian Bawaslu terhadap laporan dugaan pelanggaran pemberian imbalan dalam Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Pemilu 2019 tidak ditemukan jenis dugaan pelanggaran Pemilu yang dilanggar oleh terlapor. Hal tersebut dinyatakan Ketua Bawaslu RI Abhan pasca rapat pleno di Jakarta, Kamis (30/8/2018) malam.
Seperti diketahui, pada tanggal 14 Agustus 2018 Bawaslu menerima Laporan dari Frits Bramy Daniel (Wakil Ketua Umum LSM Federasi Indonesia Bersatu) terkait dugaan pelanggaran pemberian imbalan kepada Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atas dugaan pelanggaran pemberian imbalan pada pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu tahun 2019.
Abhan menjelaskan, berdasarkan Ketentuan Pasal 454 ayat (3) UU Pemilu Bawaslu menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan pemeriksaan berkas laporan terkait dengan keterpenuhan syarat formil dan materil. Dari hasil kajian awal menyatakan laporan pelapor memenuhi syarat formil dan materil kemudian dilakukan registrasi dengan laporan Nomor 01/LP/PP/RI/00.00/VIII/2018 pada tanggal 16 Agustus 2018.
“Sesuai dengan tata cara dan mekanisme penanganan pelanggaran, setelah dilakukan registrasi, Bawaslu melakukan pemeriksaan dengan mengundang terlapor dan saksi-saksi untuk dilakukan klarifikasi untuk mendengarkan keterangan terhadap peristiwa yang dilaporkan,” terang Abhan.
Dari tiga saksi yang diajukan oleh pelapor, sambungnya, satu saksi atas nama Andi Arif tidak dapat didengarkan keterangannya karena tidak memenuhi undangan yang telah disampaikan oleh Bawaslu Ketidakhadiran saksi ini, menjadikan laporan yang dilaporkan tidak mendapatkan kejelasan terjadinya peristiwa pemberian uang.
“Karena keterangan pelapor dan saksi lain tidak memiliki kekuatan pembuktian, maka laporan dugaan pelanggaran pemberian imbalan pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat dibuktikan secara hukum,” pungkas Abhan.
Humas Bawaslu
 |
 |
Webmail
