Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

Evaluasi Kinerja, Bawaslu Gelar Rapat Penilaian Kinerja

Sen, 05/12/2016 - 10:18 -- pratiwi eka putri

Bandung, Badan Pengawas Pemilu – Dalam rangka meningkatkan kontrol kinerja Bawaslu provinsi guna mewujudkan penyelenggaraan pengawasan Pilkada yang efektif, efisien, akuntabel, profesional, dan harmonis, Bawaslu RI menggelar Rapat Kerja Penilaian Kinerja Bawaslu Provinsi dalam Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 di Bandung, Jumat (2/12) hingga Minggu (4/12).

 

Kegiatan ini dibuka oleh Pimpinan Bawaslu Koordinator Divisi SDM dan Organisasi. Endang Wihdatiningtiyas. Dalam kesempatan ini, Endang mengatakan bahwa rapat ini adalah untuk mengukur kinerja Bawaslu provinsi yang meliputi dua aspek, yakni kinerja individu (jajaran pengawas) dan kinerja institusi (Bawaslu).

 

“Berkaitan dengan dua hal tersebut, pada intinya setiap pengawas harus mengutamakan kepentingan lembaga dibandingkan kepentingan pribadi,” ujar Endang.

 

Ketua Bawaslu RI Muhammad yang juga turut hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan, perlunya mengevaluasi kinerja guna mendapatkan hasil yang terbaik.  Muhammad menjelaskan, Bawaslu semakin dipandang dan dipercayai oleh pemerintah maupun masyarakat sehingga harus bisa membuktikan sebagai lembaga kepercayaan yang mengawal Pemilu.

 

“Supaya lembaga ini tetap eksis mengawal demokrasi Pemilu di Indonesia, maka yang harus dibangun adalah sistem yang baik dan optimal. Semua yang ada di lembaga ini harus berkomitmen membangun lembaga ini lebih baik. Kita jaga harapan publik yang sangat besar terhadap lembaga ini,” jelas Muhammad.

 

Lebih lanjut Muhammad mengatakan, seandainya nanti jajaran pengawas di tingkat kabupaten dan kota sifatnya sudah permanen, tugas pembinaan dari pusat maupun provinsi jangan sampai lepas. Hal ini sebagai upaya untuk mendukung kinerja Bawaslu lebih baik lagi.

 

“Jika memang DPR setuju adanya Bawaslu di tingkat kabupaten dan kota permanen, maka ada tugas berat bagi Bawaslu provinsi. Intinya kita harus tingkatkan pengelolaan organisasi, semua urusan pencegahan, serta penanganan dan penindakan pelanggaran,” tegasnya saat menutup kegiatan rapat, Minggu (4/12).

 

Penulis/Foto: Erleine

Editor: Pratiwi