• English
  • Bahasa Indonesia

H-13 Pungut Hitung, Anggaran Bawaslu Kepri Tertahan Rp 26 Miliar

Batam, Badan Pengawas Pemilu - Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Kepulauan Riau kurang optimal akibat terlambatnya pencairan anggaran untuk Bawaslu Provinsi Kepri. Untuk itu, Bawaslu mendorong agar Pemda secepatnya mencairkan anggaran tersebut.

"Saya terima kabar bahwa pencairan anggaran untuk Bawaslu Provinsi masih terhambat. Ini berakibat pengawasan dalam setiap tahapan bisa terganggu," kata Ketua Bawaslu Muhammad pada Rapat Stakeholders dalam rangka Pendidikan Pengawasan Partisipatif Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota se-Provinsi Kepulauan Riau, di Batam, Kamis (26/11).

Idealnya, tambah Muhammad, pencairan anggaran hibah Pemda itu disesuaikan dengan tahapan Pilkada. Pemprov Kepri melakukan hal tersebut terhadap KPU sebagai pelaksana, juga kepada Bawaslu, karena tugasnya mengawasi setiap tahapan.

Sekedar informasi, anggaran untuk Bawaslu Provinsi Kepri sebesar Rp 32 Miliar dicairkan melalui dua tahapan. Pada tahap pertama, anggaran sudah dicairkan sebesar Rp 6 miliar, sedangkan sisanya yakni sebesar Rp 26 miliar dicairkan pada tahap kedua. Namun, hingga H-13 anggaran tersebut belum juga cair.

Kepala Kesbangpol Linmas Kepri Syafri Salisman membenarkan hal tersebut. Menurutnya, keterlambatan tersebut terjadi akibat perubahan UU yang mendadak di awal tahun anggaran. Akibatnya, anggaran Pilkada harus menunggu APBD Perubahan disetujui. Selain itu, untuk tahun anggaran 2015, Pemprov Kepri mengalami defisit sebesar Rp 800 miliar dari tahun sebelumnya dan menyebabkan rasionalisasi anggaran untuk SKPD harus dilakukan.

"Namun, sama sekali tidak memotong anggaran untuk KPU dan Bawaslu, justru kami tambah. Anggaran SKPD yang dipotong cukup banyak akibat defisit tersebut," tutur Syafri.

Sementara itu, Kasubdit Ditpoldagri Kementerian Dalam Negeri Akbar Ali mengatakan bahwa, hampir semua daerah mengalami kendala yang sama dalam anggaran pilkada. Namun, ia yakin bahwa kendala tersebut bukan disengaja dilakukan oleh Pemda, melainkan faktor ketidaksiapan Pemda.

"Ini hanya faktor ketidaksiapan saja, kalau niat saya yakin semua pemerintah daerah berkepentingan menyukseskan Pilkada dengan dukungan lewat anggaran," kata Akbar.

Ketua Bawaslu Provinsi Kepri mengatakan bahwa sebenarnya Pemprov sudah menganggarkan dana untuk Bawaslu Provinsi dengan cukup baik. Pihaknya juga terus berkomunikasi dengan Bappeda agar sisa anggaran Bawaslu Provinsi segera dicairkan, dan dijanjikan dalam waktu dekat akan segera cair.

 

Penulis           : Falcao Silaban

Foto                : Wisnu Broto 

Share

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu