Ungaran, Bawaslu Jateng – Penyelenggaraan dan pengawasan Pilkada serentak tahap II di Provinsi Jawa Tengah digadang-gadang menjadi model untuk menjaga kualitas pelaksanaan gawe demokrasi di Indonesia. Hal itu berkontribusi memunculkan persepsi positif dari negara lain terkait pelaksanaan Pemilu di tanah air.
Hal itu disampaikan Pimpinan Bawaslu RI, Daniel Zuchron saat kegiatan Potret Pengawasan Pilkada Tahun 2017 di Jawa Tengah yang digelar di The Wujil Resto, Ungaran, Kabupaten Semarang, Kamis (30/3). Hadir dalam kegiatan ini Pimpinan Bawaslu Jateng Teguh Purnomo, Komisioner KPU Jateng Ichwanuddin, Peneliti Percik – anggota Dewan Pengarah JPPR Heri W Trisaksono dan berbagai stakeholder terkait mulai dari unsur Satpol PP, Kesbangpol, Diskominfo, Panwas hingga KPU tujuh kabupaten/kota yang menggelar Pilkada serentak tahap II. Kegiatan ini juga disemarakkan dengan penyerahan apresiasi dan piagam penghargaan kepada Pemkab/Pemkot tujuh kabupaten/kota yang mendukung pelaksanaan gawe demokrasi di wilayahnya.
Menurut Daniel, Jateng sudah berhasil menyelenggarakan pilkada secara kolosal dengan baik. Pihaknya berharap capaian itu bisa dipertahankan. Terlebih dalam waktu dekat ada lagi perhelatan beberapa gawe demokrasi. Mulai dari Pilgub Jateng 2018, pemilihan legislatif hingga pemilihan presiden tahun 2019.
“Jateng ini jadi model atau potret karena sudah berhasil saat Pilkada tahun 2015 dan 2017. Jadi capaian ini harus dijaga karena sebentar lagi ada juga pilkada dan pemilu,” kata Daniel.
Kualitas demokrasi di Indonesia, lanjutnya, terus tumbuh dan berkembang. Hal itu dipengaruhi oleh berbagai persepsi terkait penyelenggaraan Pemilu di berbagai daerah.
“Dibanding negara di Asia atau dunia kualitas demokrasi kita lebih baik. Kestabilan pelaksanaan Pemilu di Indonesia sudah diakui dunia,” jelasnya.
Hanya saja, menurut Daniel, tetap perlu perbaikan di beberapa lini. Ia mencontohkan soal mandat diskualifikasi paslon yang kewenangannya dimiliki Bawaslu hingga kini belum terbukti.
“Lalu soal bagaimana memberantas money politic, ini terus kita upayakan salah satu caranya bekerjasama dengan Bank Indonesia. Ternyata lembaga instansi yang berperan utama menjaga ketahanan moneter itu juga punya persepsi terkait pemilu,” terangnya.
Sementara itu, Pimpinan Bawaslu Jateng Teguh Purnomo mengatakan secara umum, kerja-kerja pengawasan pilkada sudah berjalan maksimal. Saat gawe pilkada tahap I ada pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang atas rekomendasi dari jajaran panwas. Namun saat pilkada tahap II tahun ini hal itu terjadi. Menurut Teguh, itu bagian dari maksimalnya upaya pencegahan terjadinya pelanggaran yang dilakukan jajaran pengawas pemilu.
Soal adanya gugatan perselisihan hasil pilkada (PHP) ke Mahkamah Konstitusi yang diajukan paslon bukan indikator kegagalan pengawasan. Justru hal itu menjadi bagian untuk menguji kualitas pengawasan pilkada yang telah dilakukan.
“Hal ini merupakan peran serta berbagai stakeholder. Kita berani mengklaim kerja-kerja pengawasan sudah berhasil. Tapi kita tetap butuh evaluasi, saran dan masukan dari berbagai pihak agar ke depan lebih baik lagi,” ucapnya.
Berdasarkan data, kata Teguh ada 269 pelanggaran selama pelaksanaan pilkada di tujuh kabupaten/kota di Jateng. Rinciannya, yang bersumber dari temuan jajaran panwas sebanyak 215 pelanggaran. Sedang dari laporan masyarakat hanya 54 pelanggaran. Menurut Teguh, jika melihat fakta tersebut maka partisipasi masyarakat khususnya terkait pengawasan pilkada belum sepenuhnya maksimal.
“Ini bagian dari yang harus digenjot karena pengawasan yang paling efektif justru oleh masyarakat,” tandasnya.
Penulis: Humas Bawaslu Jawa Tengah
Editor: Ali Imron
 |
 |
Webmail
