• English
  • Bahasa Indonesia

Koalisi Kawal Pilkada Pertanyakan Kesiapan Bawaslu

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Koalisi Kawal Pilkada yang terdiri dari beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang punya perhatian dalam hal peningkatan demokrasi di Indonesia mendatangi gedung Bawaslu, di Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (30/6). Tujuannya, mempertanyakan kesiapan pengawasan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Direktur Perludem Titi Anggraini, Koordinator JPPR Masykurudin Hafidz, Pengamat Hukum Tata Negara Refly Harun, Direktur IPC Sulastio, dan beberapa pegiat lainnya. Sementara itu, dari jajaran Bawaslu hadir Pimpinan Bawaslu, Endang Wihdatiningtyas, Kepala Bagian Humas dan Kerjasama Antar Lembaga Hengky Pramono, dan jajaran Bawaslu lainnya.

Direktur Perludem, Titi Anggraini mengatakan bahwa, koalisi ini ingin mengetahui persiapan Pengawasan Bawaslu karena banyaknya hal baru dalam Pilkada ini dibandingkan dengan pilkada sebelumnya. Bukan tidak mungkin, koalisi ini juga ingin berkontribusi dalam mendukung tugas dan kinerja Bawaslu.

“Sejak awal kami bentuk koalisi ini untuk menggolkan pilkada langsung. Namun, kami berkomitmen untuk melanjutkan koalisi ini untuk mengawal pilkada ke depan, terutama dengan berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu,” ujarnya.

Menurut pandangannya, kesiapan penyelenggara pilkada tidak terlalu terekspose ke publik dan cenderung dikesampingkan. Padahal, mengawal kesiapan penyelenggara juga penting, terutama agar tidak tenggelam dengan isu-isu politis lainnya.  “Gegap gempita Pilkada terpinggirkan oleh konflik internal partai,” tegasnya.

Sementara itu Koordinator JPPR, Masykurudin Hafidz mengatakan, walaupun masih banyak tantangan yang dimiliki oleh Bawaslu, namun ia berharap Bawaslu menjadi sumber informasi penting terutama dalam rangka hasil-hasil pengawasan pemilu/pemilihan. Sumber informasi tersebut dapat dikolaborasikan dengan sumber data yang dimiliki oleh koalisi masyarakat sipil untuk diekspose ke publik.

Selain itu, ia berharap Bawaslu punya teknis pengawasan yang lebih mendetail terhadap hal –hal baru dalam pilkada, seperti pembiayaan kampanye oleh penyelenggara pemilu. Karena menurutnya, ini berpotensi terjadi pelanggaran yang besar.

“Dalam konteks ini (biaya kampanye lewat penyelenggara ,-Red) bisa terjadi terjadi penyalahgunaan yang besar. Karena dalam hal ini, produksi dan distribusi berada di KPU,” tutur Masykurudin.

Selain itu, ia mendorong Bawaslu agar menempatkan pengawas TPS yang memiliki keberanian, wibawa, netralitas, dan kapasitas yang baik. Karena menurutnya, tidak bisa dipungkiri bahwa tekanan di TPS akan sangat besar nantinya.

Menanggapi hal itu, Pimpinan Bawaslu Endang Wihdatiningtyas mengatakan  bahwa Bawaslu sudah mempersiapkan jajaran pengawas Pilkada sejak akhir 2014 lalu. Rekrutmen Panwas di tingkat kabupate/kota dipersiapkan dengan baik, bahkan Bawaslu sendiri yang turun langsung melaksanakan supervisi dalam rekrutmen tersebut.

Bawaslu juga melaksanakan sosialisasi di 50 titik, dalam rangka memberikan pemahaman bagi masyarakat dalam pengawasan pilkada. Pihaknya, berharap keterlibatan masyarakat dalam pilkada bisa berbuah hasil positif.

“Selain itu, kami juga sudah melakukan pemetaan terhadap titik rawan dalam Pilkada. Kami juga bertemu dengan bupati petahana dan memberikan pemahaman dan mengingatkan mereka untuk tidak melakukan pelanggaran. Karena mereka memiliki potensi besar dalam melakukan pelanggaran dalam pilkada,” jelas Endang.

Penulis                         : Falcao Silaban

Share

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu