Ambon, Badan Pengawas Pemilu - Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon akan dilaksanakan pada 15 Februari 2017 mendatang. Ketua Bawaslu Muhammad berharap agar Walikota dan Wakil Wakil Walikota Ambon yang terpilih nanti bukan ditentukan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah Konstitusi).
"Saya ingin menantang masyarakat di Kota Ambon supaya Walikota yang terpilih besok bukan Walikota yang ditentukan oleh Hakim yang ada di MK. Sebagai masyarakat Ambon kita malu, jika yang menentukan Bupati/Walikota kita adalah 9 orang hakim MK," kata Muhammad di hadapan sekitar 200 orang pemangku kepentingan se-Kota Ambon, dalam Rapat Koordinasi Stakeholders dalam rangka Pendidikan Pengawasan Partisipatif Selasa (27/9).
Menurut Muhammad Pilkada akan terasa sempurna dan lebih berintegritas jika pemimpin yang terpilih dengan cara damai, dan walaupun ada perbedaan sebelumnya namun ketika pemimpin tersebut terpilih, maka semua masyarakat bersatu untuk mendukungnya.
"Hakim MK tidak tahu pemimpin seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Ambon. Untuk itu, jangan sampai justru MK yang berada di Jakarta menentukan siapa pemimpin masyarakat Ambon," tambah Muhammad.
Selain itu, Guru Besar FISIP Unhas itu juga mengingatkan agar Pilkada Kota Ambon menjadi pesta masayrakat Kota Ambon, dan bukan sebaliknya menjadi ajang perpecahan antara masyarakat yang bersaudara di Kota Ambon.
"Pilkada bukan eksklusif atau milik-milik orang tertentu saja, pilkada ini punya rakyat. Hendaknya Pilkada itu jangan membuat pilu masyarakat dan membuat kita terbelah-terbelah. Kalau seperti ini sebaiknya tidak perlu ada Pemilu/Pilkada," pungkasnya.
Sementara itu, Gubernur Maluku yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku mengatakan bahwa bersih dan damai menjadi syarat mutlak dalam Pilkada. Sebab menurutnya, Pilkada yang sebaliknya akan menimbulkan polarisasi di masyarakat.
"Kepada masayrakat jadikanlah ini pesta masyarakat. "Katong semua besaudara" (Kita Semua Bersaudara) maka jangan ada konflik akibat Pilkada dan justru semakin mendewasakan kita untuk menjadi masyarakat yang memilki peradaban yang tinggi," ajak Gubernur.
Ia juga mengapresiasi Bawaslu yang telah melaksanakan acara ini, karena menurutnya sangat penting agar semua stakeholders memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya melaksanakan pilkada yang demokratis sesuai dengan asas pemilu.
"Saya juga apresiasi karena perangkat pengawasan pilkada sudah terbentuk dengan baik di seluruh tingkatan di daerah. Saya berharap agar panwas dapat menindak lanjuti pelanggaran secara cepat dan tepat," tambahnya.
Penulis/Foto : Falcao Silaban
 |
 |
Webmail
