Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

Mendagri Lantik Irwandi-Nova Sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh

Rab, 05/07/2017 - 20:27 -- haryo sudrajat

Banda Aceh, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo melantik Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Aceh masa Jabatan 2017 – 2022 di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Banda Aceh, Rabu (5/7/2017).

“Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada Hari ini, Rabu 5 Juli 2017, saya Mendagri, Tjahjo Kumolo atas nama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan resmi melantik H. Drh. Irwandi Yusuf sebagai Gubernur Aceh, dan H. Ir. Nova Iriansyah sebagai Wakil Gubernur Aceh Periode 2017 – 2022,” ujar Tjahjo dihadapan hampir 1.200 tamu undangan.

Pasca melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh masa Jabatan 2017-2022, Tjahjo Kumolo mewakili pemerintah pusat mengucapkan selamat dan sukses dalam mengemban amanah untuk memimpin daerah dan masyarakat Aceh, khususnya dalam mempercepat pemerataan pembangunan di Aceh dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Aceh lima Tahun kedepan.

Tjahjo juga berpesan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh yang baru saja dilantiknya untuk dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya. Pesan singkat saya, lanjut Tjahjo, kita semua harus memahami bahwa setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin kelak akan dimintai pertanggung jawabannya dihadapan Tuhan Yang Maha Esa.

“Sekecil apapun yang diperbuat oleh seorang Gubernur dan Wakil Gubernur harus mampu mempertanggung jawabkan pada rakyat, daerah dan negara, serta pada Tuhan kelak nanti,” pungkas Tjahjo.

Pada kesempatan ini juga Tjahjo menyampaikan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, bahwa pemerintahan ini satu, dari Presiden sampai kepala desa atau adat. Oleh karenanya bagaimana membangun hubungan tata kelola pemerintah pusat sampai daerah yang harus semakin efektif, efisien dan taat pada aturan yang ada dalam upaya untuk mempercepat reformasi birokrasi dan memperkuat otonomi daerah.

Menurut Tjahjo, suksesnya pemerintahan daerah Aceh ini tidak hanya tergantung bagaimana cara memimpin Gubernur dan Wakil Gubernur, melainkan harus juga menjaga hubungan baik dengan DPRA dalam menyusun perencanaan anggaran, menyusun perencanaan daerah, dan menghargai pengawasan yang dilakukan oleh DPRA.
Ia menambahkan, dalam pengambilan kebijakan politik pembangunan daerah Aceh nantinya harus melibatkan semua elemen, mulai dari elemen partai politik, pihak kepolisian, tokoh masyarakat, agama, adat, ataupun stakeholder lainnya.

Hadir pada Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Periode 2017-2022 ini diantaranya, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Menteri Agraria Sofyan Djalil, Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo, Anggota KPU RI Ilham Saputra, Kepala BNN Budi Waseso, Anggota DPR RI, Anggota DKPP Alfitra Salamm, Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Periode 2012-2017, Ketua dan seluruh Anggota DPRA, Kedutaan besar Indonesia untuk Malaysia, Bupati dan Walikota se-Aceh, para tokoh Agama, Adat, dan tokoh Masyarakat.
Penulis/foto: Irwan