Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

Dari Bawaslu Kita Selamatkan Pemilu Indonesia

Panwaslu Kota Cimahi Susun Laporan Akhir Pengawasan

Sab, 18/03/2017 - 16:22 -- alfa
Pimpinan Panwaslu Kota Cimahi dalan Rapat Kerja Teknis Pembahasan Kinerja Panitia Pengawas Kecamatan se-Kota Cimahi dalam Rangka Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017, Jum’at (17/3). (Kanan ke Kiri) Yus Sutaryadi S.T, Drs. H. Abidin , Jusapuandy S.IP (pegang pensil), dan Cahyadi (moderator).

Cimahi, Badan Pengawas Pemilu – Pasca penetapan Pasangan Calon terpilih Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwali) Kota Cimahi Tahun 2017 dan jelang berakhirnya masa kerja, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwalu) Kota Cimahi persiapkan laporan akhir pengawasan dalam acara yang bertajuk Rapat Kerja Teknis Pembahasan Kinerja Pengawas Kecamatan se-Kota Cimahi. Acara yang dihadiri oleh seluruh Pengawas Kecamatan (Panwascam) di Kota Cimahi dilaksanakan di kantor Panwaslu Jl. Cisangkan Hilir, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Jum’at (17/3).

 

Drs. H. Abidin ketua Panwaslu Kota Cimahi mengungkapkan rasa syukurnya terhadap pelaksanaan Pilwali Kota Cimahi Tahun 2017 yang berjalan lancar. Hal itu diantaranya juga berkat kinerja dari Pengawas Kecamatan, Desa, hingga Pengawas TPS dilapangan yang telah menyelesaikan tugas-tugas sesuai aturan dan juga dukungan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) yang telah berkontribusi pada suksesnya gelaran Pilkada.

 

“Alhamdulillah bahwa dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Cimahi Tahun 2017 apa-apa yang menjadi tugas Pengawas dari tingkat Kota hingga Pengawas TPS dapat diselesaikan dengan baik sehingga berkontribusi kepada hasil Pilwali secara baik pula. Bahwa Pilwali ini oleh masyarakat Cimahi dan diselesaikan oleh masyarakat Cimahi juga, berbeda dengan mereka yang berperkara ke Mahkamah Konstitusi (MK) harus diselesaikan oleh sembilan hakim MK. Hasil ini tentu berkat kinerja dari pengawas, juga tak lupa KPU beserta jajarannya, dan seluruh stakeholder yang telah berkontribusi dalam Pilwali ini”, ujarnya.

 

Karena sifatnya yang ad-hoc Yus Sutaryadi S.T selaku Pimpinan Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga mengingatkan kepada jajarannya di Panwascam bahwa karena masa kerja akan segera berakhir dokumen-dokumen penting dari proses dan hasil Pilwali untuk diamankan dan dikumpulkan di tingkat kota agar dapat diserahkan ke Bawaslu Povinsi Jawa Barat.

 

“Masa kerja Panwascam ini tinggal menghitung hari, dan Panwaslu Kota tinggal sebulan beberapa hari karena kita akan berakhir di akhir April maka dokumen-dokumen penting dari proses dan hasil Pilwali untuk dijilid dan dikumpulkan di Kota untuk kemudian dapat diserahkan ke Provinsi, karena termasuk dalam dokumen negara yang masa berlakunya sampai lima tahun, jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang tidak bertanggungjawab”, tegas Yus.

 

Jusapuandy S.IP selaku Pimpinan Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran mengungkapkan selama proses tahapan menjelang Pemilihan Pilkada Kota Cimahi, terdapat sepuluh pelanggaran yang terjadi pada masa menjelang pemilihan. Dari sepuluh Laporan tersebut enam kasus terkait alat peraga kampanye (APK), empat sisanya terbagi dalam kasus Pelaporan.

 

“Sepuluh pelanggaran yang terjadi kemarin, lima pelanggaran terkait APK, satu soal ketidakcermatan KPU, empat sisanya adalah pertama kasus pelaporan pegawai Pemkot yang dilaporkan karena dianggap tidak Netral, berikutnya adalah kasus pelaporan terkait penghinaan terhadap partai kemudian mereka saling lapor, dan kasus keempat adalah terkait penyebaran pamflet yang dianggap ujaran kebencian dimana penyebar ini adalah anggota kepolisian” jelas Jusa.

 

Semua kasus tersebut sudah terselesaikan, dan yang cukup menyedot perhatian masyarakat adalah empat kasus yang disebut belakangan.

“Kasus pertama terkait Pegawai Pemkot yang dianggap tidak Netral setelah ditelusuri dan klarifikasi terlapor ternyata bukan Pegawai Negeri Sipil namun hanya Tenaga Harian Lepas (THL) sehingga tidak bisa dijerat menggunakan peraturan Netralitas Aparatur Sipil Negara. Kami sudah berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah, bahwa itu akan ditindaklanjuti oleh Badan Kepegawaian Daerah. Untuk kasus kedua yakni saling lapor terkait penghinaan Parpol pada akhirnya mereka saling cabut laporan tersebut dan sepakat berdamai. Kasus terakhir penyebaran selebaran ini kami telah berkoordinasi dengan Propam mereka tindaklanjuti”, tandas Jusa.

Penulis/Foto : Alfa