Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menyelenggarakan program pertukaran pengetahuan tentang pengawasan pemilu bertajuk Electoral Studies Program 2018 dengan tema “Electoral Supervisory to Enhance Electoral Justice in the 2018 Indonesia Local Elections” yang diselenggarakan selama tiga hari sejak Selasa (26/8/2018). Program ini diikuti penyelenggara pemilu di Asia, lembaga pemantau pemilu internasional, praktisi dan ahli pemilu.
“Program ini juga akan menjadi platform untuk pertukaran pengetahuan di antara para praktisi pemilu untuk mengidentifikasi potensi masalah yang mungkin timbul selama pemilu terutama karena meningkatnya intoleransi dan perpecahan dalam masyarakat Indonesia melalui penegakan keadilan pemilu,” kata Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (28/6/2018) sore. Hadir pula dalam konferensi pers ini, Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu, Mochammad Afifuddin.
Sebagai bagian dari kegiatan (ESP) yang diselenggarakan Bawaslu, sebanyak 55 Anggota Badan Penyelenggara Pemilu, Organisasi Pemantau Pemilu Internasional, dan perwakilan Kedutaan Besar Negara Sahabat pada Rabu (27/6/2018) kemarin telah melakukan pemantauan secara langsung terhadap proses penghitungan dan pemungutan suara di lima daerah. Penyelenggaraan Pilkada tahun 2018, secara umum dinilai telah berjalan dengan baik.
Selain berdiskusi, pada program ESP seluruh peserta juga diajak melakukan kegiatan pemantauan pelaksanaan Pilkada 2018 secara langsung pada Rabu, 27 Juni 2018. Peserta dibagi menjadi lima kelompok dan telah melakukan kegiatan pemantauan di lima lokasi yaitu Kota Tangerang, Kota Serang (Banten), Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Bekasi (Jawa Barat), melakukan pemantauan sejak dimulainya pemungutan suara hingga penghitungan suara.
Forum ini telah dapat mencapai hasil, di antaranya peningkatan pemahaman tentang pemilu Indonesia dan peran Bawaslu dan lembaga pengawasan/pemantauan lainnya di Asia dalam memberikan keadilan pemilu. Kedua, penguatan kerjasama di antara para peserta, penyelenggara pemilu dan organisasi masyarakat sipil.
Kegiatan selama tiga hari tersebut mampu menyerap beberapa hal, di antaranya gagasan untuk membangun aliansi stretegis di level Asia dan global dalam memperkuat keadilan pemilu dengan melibatkan negara-negara tetangga dan masyarakat sipil. Membuka peluang kerja sama bilateral dan multilateral dalam bidang IT dan manajemen pengawasan terkait partisipasi masyarakat serta pengembangan basis data (data base).
“Usulan untuk mengembangkan alat dan indikator atau indeks yang dimilki oleh Bawaslu agar dapat juga digunakan oleh pengguna di Asia dan mendukung kegiatan pemantauan dan pengawasan pemilu di negara lainnya,” kata Fritz.
Gagasan lainnya adalah usulan agar Bawaslu membuka peluang untuk pelatihan dalam pemantauan/pengawasan pemilu, pembuatan basis data, pengawasan dana kampanye dan pemantauan media sosial. Terdapat pula usulan untuk Bawaslu agar memfasilitasi riset-riset, diskusi, workshop dan sebagainya yang berkenaan dengan pengembangan pengawasan dan pemantauan.
“Mengusulkan agar Bawaslu meningkatkan peran dalam promosi penegakan keadilan pemilu dan pengawasan pemilu,” Fritz menambahkan.
Dalam konferensi ini, sambung Koordinator Divisi Hukum Bawaslu, juga mengemuka beberapa hal yakni delegasi mengungkapkan apresiasi terhadap inisiasi Bawaslu dalam menyelenggarakan ESP 2018, dan mengakui peran unik dari tugas dan kewenangan Bawaslu. “Delegasi memuji dan mengagumi hubungan baik antara Bawaslu dengan LSM pemangku kepentingan pemilu yakni dalam penyelenggaraan ESP 2018 dan program-program pemantauan pemilu yang berjalan selama ini,” pungkasnya.
 |
 |
Webmail
