Pengawas Pemilu Harus Mampu Deteksi Dini Potensi Pelanggaran

Manado, Badan Pengawas Pemilu – Menjelang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang akan diselenggarakan serentak di Indonesia pada 9 Desember 2015, Badan Pengawas melaksanakan program sosialisasi tatap muka stakeholders dan masyarakat dalam rangka pengawasan dan penanganan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2015.

 

Program sosialisasi ini adalah salah satu upaya dari Bawaslu pusat maupun daerah berlomba-lomba melakukan hal-hal yang baik dalam penyelenggaraan Pemilu sehingga kepercayaan baik dari masyarakat maupun peserta Pemilu untuk penyelenggara pemilu senantiasa ada. 

 

Demikian dikatakan Pimpinan Bawaslu, Endang Wihdatiningtyas dalam Sosialisasi Tatap Muka kepada Stakeholders dan Masyarakat yang dilaksanakan di Aula Pemerintah Kota Manado, Minggu (26/4). Hadir dalam sosialisasi tersebut antara lain Walikota Kota Manado Vicky Lumentut, Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Herwyn Malonda, Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Johnny Alexander Suak dan Syamsurizal Musa beserta jajaran Panwas Kota Manado, anggota Bawaslu Provinsi Bangka Belitung dan anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, KPU Kota Manado, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat (LSM), mahasiswa dan media massa. 

 

Dalam kesempatan tersebut Endang mengingatkan bahwa pemilihan kepala daerah bukan yang pertama kali dilakukan, tetapi tidak tertutup kemungkinan terdapat potensi pelanggaran dalam tahapan pemilihan kepala daerah, sehingga perlu dilakukan pemetaan atau deteksi dini terkait potensi pelanggaran. 

 

“Seorang Pengawas Pemilu ketika sudah masuk tahapan pemilihan harus mampu melakukan pemetaan atau deteksi dini terkait potensi pelanggaran yang mungkin terjadi. Kalau sudah bisa melakukan deteksi dini dia akan mencari solusi bagaimana potensi pelanggaran itu jangan sampai terjadi. Itu tugas utama seorang pengawas Pemilu. Dengan demikian harus dipahami dan diketahui oleh pengawas Pemilu seluruh rangkaian tahapan menjelang pemilihan,” tegasnya.

 

Selanjutnya Endang menyampaikan bahwa tanggung jawab, sukses tidaknya pemilihan kepala daerah itu tidak semata-mata ada dipundak penyelenggara Pemilu. Kewajiban untuk mengajukan protes maupun nanti hasil siapa pemimpin yang terpilih ini adalah tanggung jawab kita bersama, tidak hanya tanggung jawab penyelenggara pemilu. Dengan demikian pengawas pemilu harus menyampaikan apa yang menjadi tupoksinya. 

 

“Proses yang dilakukan pengawas pemilu harus dipahami kita bersama. Sehingga pengawas pemilu bisa bekerja optimal dibantu bapak ibu sekalian bahkan proses-proses itu perlu diawasi masyarakat. Jadi jangan biarkan pengawas pemilu berjalan sendirian, perlu diawasi oleh bapak/ibu sekalian. Bila ada oknum yang berniat untuk pelanggaran akan berpikir beribu-ribu kali sebelum melakukan niat itu karena banyak pasang mata memandang pada orang yang bertugas atau lembaga Bawaslu yang terlibat dalam proses pemilihan kepala daerah,” katanya. ­­­

 

Sehari sebelumnya, Bawaslu juga melakukan sosialisasi di Kabupaten Minahasa Utara, Sabtu (25/4). Pada acara sosialisasi ini terbagi dalam tiga kelas yaitu kelas sosialisasi tatap muka yang secara umum menyampaikan kerja-kerja pengawas Pemilu dan peran-peran yang dapat dilakukan sebagai warga negara dalam pengawasan Pemilu, kedua yaitu kelas Pendidikan Pengawasan Partisipatif, dalam kelas ini akan diberi pengetahuan bagaimana melakukan deteksi serta investigasi ketika ada potensi pelanggaran, yang ketiga adalah kelas penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Pemilu.