• English
  • Bahasa Indonesia

Pertahankan WTP, Bawaslu Susun Buku Saku Pajak

Jambi, Badan Pengawas Pemilu - Salah satu pendukung kinerja penyelenggara pengawas pemilu adalah tertib melaporkan penggunaan anggaran. Buku saku pajak merupakan panduan bagi bendahara untuk memberlakukan pajak sesuai jenis transaksi. Terlebih lagi, peraturan pajak sangat dinamis, mesti update setiap waktu sesuai Undang-Undang nomor 7 Tahun 1983.

“Kegiatan ini merupakan upaya Bawaslu mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam mengelola keuangan. Selain itu, kami menerima dan mempertimbangkan masukan peserta untuk merevisi buku saku pajak,” ujar Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro dalam acara Sosialisasi Revisi Pedoman Evaluasi Penilaian Ketertiban Pelaksanaan Anggaran dan Buku Saku Pajak Serta Validasi Data Capaian Indikator Pelaksanaan Anggaran Triwulan I Tahun 2018 (21/04).

Selain menyempurnakan buku saku pajak sebagai pedoman mengelola keuangan, juga dilakukan validasi data capaian indikator triwulan 1 tahun 2018. “Semua provinsi telah mendapatkan nilai. Hasil penilaian bersifat umum dan beberapa indikator berdasarkan sample yang dibawa masing-masing provinsi,” ujar Kepala Biro Administrasi Dermawan Adhi Santoso (22/04). Peserta acara yang berlangsung selama dua hari ini ialah Koordinator Divisi SDM dan Organisasi, Kepala Sekretariat, dan Bendahara Pengeluaran Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia sejumlah 102 orang.

Perkembangan selanjutnya, pengawas pemilu (panwas) yang daerahnya melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) harus melakukan monitoring jika anggaran belum cair. “Provinsi harus melakukan advokasi terhadap hal ini, karena akan menghambat tahapan-tahapan pengawasan. Kami dan Pak Sekjen juga melakukan advokasi dengan Kemendagri dan instansi terkait. Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dan pengawas di level bawah jangan sampai terlambat hak-hak nya,” tegas Ketua Bawaslu RI Abhan (22/04).

Kini, Bawaslu RI sedang melaksanakan kegiatan untuk melengkapi anggota Bawaslu Provinsi di 27 provinsi. Telah dilaksanakan pembekalan bagi tim seleksi (timsel) untuk menyeleksi tambahan anggota Bawaslu Provinsi. Dalam minggu ini mereka akan melaksanakan proses awal kegiatan penambahan ini. “Semua jajaran Bawaslu Provinsi mohon menyesuaikan, agar tambahan ini menghasilkan Anggota baru yang berkualitas. Timsel harus mendapatkan orang yang langsung bisa bekerjasama dengan tiga orang Anggota yang sudah ada. Panwas kabupaten/kota yang baik bisa dipromosikan sebagai anggota yang baru di Bawaslu Provinsi,” ujar Abhan.

Dalam kesempatan ini, Abhan menghimbau supaya jajaran Bawaslu meningkatkan sinergitas antara pimpinan dan sekretariat. “Tantangan penyelenggara pemilu ke depan sangat berat. Kita terus menerus membangun soliditas internal sebagai modal utama,” pungkas Abhan (22/04) sekaligus menutup acara.

 

Penulis dan Foto-foto: Anastasia

Share

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Agenda Bawaslu

Waktu:
Kamis, 12 Juli 2018 - 13:00 WIB
Tempat :
KPU RI, Jakarta
Waktu:
Senin, 9 Juli 2018 - 10:00 WIB
Tempat :
Kantor DPP Parpol
Waktu:
Kamis, 5 Juli 2018 - 10:00 WIB
Tempat :
Kantor DPP Parpol
Waktu:
Rabu, 4 Juli 2018 - 10:00 WIB
Tempat :
Kantor DPP Parpol
Waktu:
Selasa, 3 Juli 2018 - 10:00 WIB
Tempat :
Kantor DPP Parpol

Video Bawaslu

Mars Pengawas Pemilu
Mars Pengawas Pemilu