• English
  • Bahasa Indonesia

Petahana dan Komunikasi Politik Jadi Masukan Variabel untuk IKP

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP)dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015, di Jakarta, Selasa (1/9).  Apresiasi terhadap IKP disampaikan oleh berbagai pihak, yang dianggap berhasil menyediakan peta kerawanan Pilkada sebagai acuan awal dalam mengambil kebijakan soal Pilkada ke depan.

“Ini sebagai acuan dan gambaran awal tentang potensi pelanggaran Pilkada, walaupun Indeks harus dilihat kembali apakah itu valid dan bisa dipakai. Ke depan  sifatnya tinggal memberbaiki metodologinya saja,” tutur Peneliti Senior P2P LIPI, Syamsuddin Haris, ketika diminta menanggapi IKP yang dirilis oleh Bawaslu.

Menurutnya, IKP ini bisa digunakan oleh berbagai pihak dalam rangka menyukseskan Pilkada sebagai agenda strategis nasional tahun ini. Namun, ia menekankan faktor keamanan dan stabilitas politik pasca Pilkada juga harus menjadi aspek penting.

Namun, ia memberi masukan terhadap IKP untuk mempertimbangkan variable soal petahana. Petahana dianggap sebagai salah satu potensi masalah tersendiri dalam proses Pilkada, apalagi jika petahana tidak memiliki kinerja yang baik.

“Petahana yang punya kinerja tidak baik, bisa menimbulkan potensi kerawanan yang tinggi. Ini bisa dijadikan salah satu variabel, selain memperhatikan Indeks Kesehjateraan Sosial dan Indeks Konflik Sosial,” tambahnya.

Hal senada disampaikan Dosen UIN Syarif Hidayatullah, Gun Gun Heryanto yang mengungkapkan bahwa hendaknya variabel dalam IKP ini diperluas. Ia memberi masukan, IKP harus memperhatikan komunikasi politik sebagai salah satu variabel penting dalam riset-riset semacam ini.

Sementara itu, perwakilan dari Intelkam Mabes Polri AKBP Novanto mengatakan bahwa IKP yang dirilis oleh IKP hampir sama dengan data yang dimiliki oleh Mabes Polri. Bahkan, IKP ini juga bisa menjadi tambahan informasi bagi Kepolisian, terutama dalam merumuskan strategi keamanan dalam Pilkada nanti.

“Sebaiknya, Bawalu dan jajarannya saling berkomunikasi dengan kepolisian di setiap tingkatan. Pertukaran informasi pun dapat dilakukan untuk memperkaya data-data yang ada,” ungkapnya.

Dalam IKP Pilkada serentak 2015, Maluku, Kalimantan Utara, NTT, Papua, dan Sumatera Utara menjadi lima besar daerah yang memiliki nilai IKP tertinggi alias paling rawan dibandingkan provinsi lainnya. IKP tersebut dinilai berdasarkan 5 aspek diantaranya, Profesionalitas Penyelenggara, Politik Uang, Akses Pengawasan, Partisipasi Masyarakat, dan Keamanan Daerah.

 

Penulis               : Falcao Silaban

Foto                     : Hendru Wijaya

Share

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu