Bukittinggi, Badan Pengawas Pemilu -- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak tahun 2015 sudah memasuki tahapan pelaksanaan. Namun, Badan Pengawas Pemilu Provinsi dan Kabupaten/Kota masih dibayang-bayangi persoalan anggaran.
Dari 269 daerah yang akan menggelar pilkada serentak, masih banyak yang belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk anggaran pengawasan. Selain itu, Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota masih terhambat karena adanya diskresi antara Peratuan Menteri Keuangan Nomor 191 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015.
Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Bawaslu Muhammad meminta bawaslu provinsi dan panwaslu kabupaten/kota tetap bersemangat melaksanakan pengawasan pilkada serentak 2015. "Walaupun ada kendala anggaran, jangan kita skeptis," ujarnya saat menutup Kegiatan Identifikasi Resiko Atas Pengawasan Pelaksnaan Pilkada Serentak Tahun 2015, di Bukittinggi, Jumat (29/5).
Muhammad menyampaikan, Bawaslu RI akan segera bertemu dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membahas penyelesaian persoalan anggaran. Selain itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menurutnya telah mengirimkan radiogram kepada seluruh daerah untuk segera mencairkan anggaran pilkada termasuk anggaran pengawasan.
Meski begitu, Muhammad meminta Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota tidak tinggal diam. Jika masih ada kendala soal pencairan anggaran, panwaslu diminta berkoordinasi dengan bawaslu provinsi secara cepat.
"Edaran Mendagri jangan diabaikan, saya lihat di beberapa bawaslu provinsi agak lelet. Ini juga kesalahan kita, kita tidak kuat, tidak militan," ungkapnya.
Guru Besar Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin itu meminta bawaslu provinsi dan panwaslu bergerak cepat dan taktis. Dia mengingatkan, jangan sekali-kali menggunakan alasan anggaran untuk melemahkan kualitas pengawasan.
"Jangan karena kendala anggaran, lantas semangat kita turun dan koordinasi kita lemah. Ini hanya satu kendala, banyak hal lain serta potensi lain yang bisa kita gerakkan," ujar Muhammad.
Namun Muhammad juga meminta bawaslu provinsi dan panwaslu untuk tetap menjaga martabat dan kehormatan pengawas pemilu. Dia meminta jajarannta untuk tidak terus menerus membandingkan anggaran Komisi Pemilihan Umum dengan Bawaslu.
"Jangan terlalu matematis cara berpikirnya. Yang kita tuntun hanya anggaran yang proporsional," jelasnya.
Tak hanya itu, Muhammad meminta bawaslu provinsi dan panwaslu bijaksana menghadapi pemerintah daerah. "Jangan kayak pengemis, walaupun kita butuh. Kepemimpinan itu seni, ada saatnya harus low profile, ada saatnya high profile," kata dia.
Kegiatan Identifikasi Resiko Atas Pengawasan Pelaksnaan Pilkada Serentak Tahun 2015 diadakan Bagian Pengawasan Internal dan Tata Laksana Bawaslu RI. Acara yang berlangsung dari 28 Mei itu dihadiri Pimpinan Bawaslu RI Endang Wihdatiningtyas, pimpinan Bawaslu provinsi yang akan menggelar pilkada serentak tahun 2015. Serta Panwaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat yang juga akan melaksanakan pilkada serentak. Hadir pula beberapa pejabat struktural dari semua bagian dan biro Bawaslu RI.
Penulis : Ira Sasmita
 |
 |
Webmail
