• English
  • Bahasa Indonesia

Tingkatkan Kualitas Pegawai, Bawaslu Sosialisasikan E-Kinerja dan Gelar Bimtek Penyusunan SKP

Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Gunawan Suswantoro saat membuka Bimtek Penyusunan IKP dan Sosialisasi E-Kinerja, di Hotel Ina Garuda, Yogyakarta, Kamis (8/12).

Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu RI terus melakukan upaya penguatan kelembagaan sebagai pengawas penyelenggaraan pemilu, khususnya peningkatan kualitas pegawai di Sekretariat Jenderal Bawaslu. Mengakhiri tahun anggaran 2016, Bawaslu RI menyosialisasikan perangkat E-Kinerja dan menggelar Bimbingan Teknis Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (Bimtek SKP) untuk meningkatkan kualitas pegawai di Bawaslu RI dan seluruh Bawaslu provinsi.

 

Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Gunawan Suswantoro mengatakan, Bimtek Penyusunan SKP dan sosialisasi E – Kinerja merupakan kegiatan yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pembinaan PNS berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier. Dengan telah diterapkannya  Sistem Computer Assisted Test (CAT) terhadap rekrutmen pegawai oleh Lembaga dan Kementerian dia menilai pola rekruitmen selama ini telah teruji.

 

“Kini dengan disempurnakannya lagi sistem penilaian pegawai  metode SKP yang menggunakan pendekatan penilaian prestasi kerja diharapkan  obyektifitas dalam  mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat di lingkungan Bawaslu RI dan Bawaslu Propinsi akan lebih terjamin,” ujar Gunawan saat membuka Bimtek Penyusunan IKP dan Sosialisasi E-Kinerja, di Hotel Ina Garuda, Yogyakarta, Kamis (8/12).

 

Salah satu keistimewaan dalam SKP, lanjut Gunawan, jika sistem penilaian sebelumnya adalah penilaian kinerja yang subyektifitas dari atasan kepada staf maka dengan SKP ini sistemnya dibuat terbalik. Penilaian selama setahun merupakan hasil dari target kinerja yang ditetapkan oleh pegawai yang bersangkutan.

 

Menurut Gunawan, setelah melalui daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan DP-3 yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 menunjukkan proses penilaian pelaksanaan pekerjaan ASN cenderung terjebak kedalam proses formalitas. Sehingga secara substantif tidak dapat digunakan sebagai penilaian dan pengukuran seberapa besar produktivitas dan kontribusi ASN terhadap organisasi dan seberapa besar keberhasilan atau kegagalan ASN dalam melaksanakan tugas pekerjaannya.

 

Setelah melewati proses evaluasi dan kajian yang mendalam mengenai DP3 ASN, maka dirumuskan metode baru dalam melihat kinerja ASN ditetapkan melalui pendekatan metode SKP dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011. Gunawan berharap dengan metode SKP tersebut, kepegawaian di Bawaslu dapat melakukan akselerasi untuk membenahi kualitas dan kinerjanya dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

 

“Kita belajar untuk mewujudkan birokrasi di Bawaslu juga maju seperti di Kementerian/Lembaga lainnya. Meskipun kita (lembaga) kecil, tapi kita mampu,” tegas Gunawan.

 

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bagian SDM dan TUP Bawaslu RI Agung B.G.B. Indra Atmaja mengatakan, tujuan dilaksanakannya Bintek SKP dan sosialisasi E – Kinerja untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan kinerja pegawai serta memberikan apresiasi dan pengakuan atas kinerja pegawai dalam mewujudkan merit sistem.

 

“Sehingga kelak tidak ada lagi pegawai yang tidak tahu akan apa yang harus dikerjakan olehnya atau tidak hanya sekedar menunggu perintah atasa,” ujar Agung.

 

Bimtek diikuti pegawai dari jajaran biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu RI dan Kepala Sekretariat serta Kepala Sub Bagian Administrasi di lingkungan Sekretariat Bawaslu Propinsi. Kegiatan yang berlangsung sampai 10 Desember tersebut juga menghadirkan Narasumber Plt. Direktur Kinerja ASN-BKN, Anjaswari Dewi.

 

Anjaswari menjelaskan, selain melakukan kegiatan tugas jabatan yang sudah menjadi tugas dan fungsi, apabila seorang pegawai memiliki tugas tambahan terkait jabatan, maka kegiatan tersebut dapat dinilai dan ditetapkan menjadi tugas tambahan. Tugas tersebut diberikan oleh pimpinan/pejabat penilai karena berkaitan dengan tugas pokok jabatan sehingga hasilnya pun dinilai sebagai bagian dari capaian SKP.  

 

 

Penulis                      : Nurmalawati Pulubuhu / Fara Dilla

Photo                        : Nurmalawati Pulubuhu

Editor                       : Ira Sasmita

Share

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu