Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Kinerja Pengawas tempat pemungutan suara (TPS) sebagai ujung tombak pengawasan memiliki peran penting dalam menentukan kualitas hasil pengawasan sebuah pemilihan umum. Karena itu guna memastikan meningkatnya kualitas pengawasan, salah satu strategi yang akan dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah menguatkan kualitas dari Pengawas TPS.
“Saya andaikan ujung tombak kita di Pengawas TPS. Tetapi Pengawas TPS juga yang kelihatannya pembekalannya paling minim. Kita akan lakukan penguatan di Pengawas TPS,” kata Anggota Bawaslu Mochammad Afiffudin saat Bincang Sore bersama wartawan di Media Center Bawaslu, Jakarta, Rabu (26/4).
Bentuk penguatan nantinya, sambungnya, pertama adalah memastikan Pengawas TPS memahami dengan benar apa yang diawasi. Pengawas TPS mesti mampu menyasar hal-hal yang selanjutnya dapat dikategorikan sebagai temuan. Selanjutnya, dikarenakan seluruh TPS sudah terawasi maka diharapkan data diseluruh TPS dapat diketahui pada hari-H pemilihan.
“Sehingga di hari-H, orang tidak hanya fokus calon A B C dapat berapa, tetapi bagaimana orang bisa menilai bagaimana proses pemilunya. Berapa banyak pelanggarannya, dan karena semua TPS terawasi, maka kita harapkan laporan dari 100 persen TPS juga masuk,” paparnya. Ia mengungkapkan, guna memastikan terdongkraknya kualitas dari Pengawas TPS maka kedepan bakal dilakukan pembekalan yang masif terhadap Pengawas TPS.
Hal lain, mantan Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) ini mengatakan Bawaslu juga fokus terhadap rekrutmen Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota. Selain terhadap 25 Bawaslu Provinsi yang masa jabatan anggotanya akan habis pada September mendatang, rekrutmen juga akan dilakukan terhadap Panwas Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pilkada 2018. Rekrutmen paling lama dilakukan Juni 2017.
“Dan karena tahun ini juga akan bersinggungan dengan tahapan Pileg Pilpres 2019 dimana Agustus sudah masuk verifikasi partai, maka memang ada daerah-daerah yang tidak pilkada di 2018 tetapi itu juga harus kami siapkan rekrutmen panwas. Jangan sampai ketika verifikasi faktual partai nanti, kita tidak punya panwas,” kata Afiffudin.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan sejumlah evaluasi pelaksanaan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Menurutnya penyelenggaraan pemilihan masuk kategori berhasil. Meski begitu, ia memberi catatan terhadap penanganan dugaan tindak pidana pemilu.
Pertama terkait status sembilan temuan laporan terkait dugaan tindak politik uang yang terjadi pada masa tenang. Bawaslu RI menurutnya tengah menanti klarifikasi kenapa dugaan politik uang tersebut dihentikan. Bagja menuturkan terhadap dugaan politik uang tersebut sebelumnya dilaporkan oleh pengawas telah dinyatakan memiliki cukup alat bukti.
“Kami juga sedang meminta laporan lengkap karena ada tiga kasus masuk Sentra Gakkumdu yakni kasus penggunaan form C6 orang lain untuk memilih. Saat ini masuk proses penyidikan,” katanya.
Penulis: Haryo
Foto: Nurisman
 |
 |
Webmail
