Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

Dari Bawaslu Kita Selamatkan Pemilu Indonesia Pengumuman Tentang Penetapan Anggota Tim Seleksi Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Masa Jabatan 2017 - 2022 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan 2016 BAWASLU RI Bawaslu Menempati Posisi ke 5 Dalam Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Kategori Lembaga Non Struktural Tahun 2016 Dari Komisi Informasi Pusat Bawaslu Menerima Penghargaan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 Dengan Predikat Nilai "B"(Baik) Dari Kemenpan-RB Awasi Dan Kawal Pilkada Agar Jujur Adil Aman Dan Berintegritas

Press Release

Jumat, 2 Juni 2017 15:00 WIB

Siaran Pers

 

Senin, 29 Mei 2017 16:58 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu -  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengajak Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) untuk ikutr berpartisipasi menciptakan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Rabu, 9 Desember 2015 17:45 WIB

Berdasarkan laporan Bawaslu Provinsi dan tim supervisi Bawaslu RI terkait informasi awal Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Regulasi

SOP 0081/BAWASLU/SJ/OT.03/IV/2017
Tentang:
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Unduhan
SOP 0080/BAWASLU/SJ/OT.03/IV/2017
Tentang:
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
Unduhan
Keputusan Sekjen Nomor 0154/BAWASLU/SJ/HK.01.00/IV/2017
Tentang:
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum
Unduhan
Perbawaslu No.1 Tahun 2017
Tentang:
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.
Unduhan
151/KPU/II/2017
Tentang:
Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara
Unduhan
Perbawaslu No. 14 Tahun 2016
Tentang:
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
Unduhan
Perbawaslu 13 TAHUN 2016
Tentang:
LAMPIRAN I PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTARSI TERKAIT LARANGAN MEMBERIKAN DAN/ATAU MENJANJIKAN UANG DAN/ATAU MATERI LAINNYA YANG DILAKUKAN SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF DALAM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA
Unduhan
Perbawaslu No. 10 Tahun 2016
Tentang:
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PENGAWASAN PERENCANAAN, PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.
Unduhan
0360/KBAWASLU/HK01.00/xr/2016
Tentang:
PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PEMBERITAAN, PENYIARAN, DAN IKLAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MELALUI LEMBAGA PENYIARAN
Unduhan
Perbawaslu No. 13 Tahun 2016
Tentang:
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA CARA PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI TERKAIT LARANGAN MEMBERIKAN DAN/ATAU MENJANJIKAN UANG ATAU MATERI LAINNYA YANG DILAKUKAN SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF DALAM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA.
Unduhan
  • Minggu, 18 Juni 2017 13:19 WIB

    Medan, Badan Pengawas Pemilu – Jelang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara atau biasa disebut Pilgubsu Tahun 2018, yang tahapannya dimulai pada bulan September mendatang  bersamaan dengan 17 Provinsi dan 381 Kabuapten/Kota lainnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara menggelar Focus Group Discussion (FGD) Aspek Hukum Penanganan Pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) di Medan, Jumat (16/6/2017).

     

  • Minggu, 18 Juni 2017 09:46 WIB

    Lombok, Badan Pengawas Pemilu - Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) sebagai salah satu payung hukum pelaksanaan tugas dan fungsi jajaran Bawaslu dalam melakukan pengawasan Pemilu, perlu disesuaikan dengan perkembangan dinamika kepemiluan agar dapat diimplementasikan secara efektif. Hal tersebut dikatakan Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar dalam Rapat Koordinasi Nasional Bidang Hukum Evaluasi Peraturan Bawaslu Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di Lombok, Sabtu (17/6).

  • Sabtu, 17 Juni 2017 09:15 WIB

    Bogor, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu RI) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (BMN) Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia, di Hotel Savero Bogor, Jawa Barat, Jumat (16/6/2017).

  • Sabtu, 17 Juni 2017 08:15 WIB

    Denpasar, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) menegaskan proses rekrutmen anggota Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota harus bebas dari unsur gratifikasi. Tahapan seleksi harus dipastikan berjalan dengan terbuka, akuntabel dan profesional.

     

  • Jumat, 16 Juni 2017 09:23 WIB

     

     

    Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Maraknya pelanggaran kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah menjadi catatan Penyelenggara Pemilu, baik Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut Anggota Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin, pelanggaran kampanye pada pilkada kemarin modenya bermacam-macam, mulai dari penggunaan isu Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA), maupun kampanye di tempat ibadah dan keikutsertaan Aparatur Sipil Negara dalam mengkampanyekan calon tertentu.

     

  • Jumat, 16 Juni 2017 02:10 WIB

    Bali, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan, untuk menjadi Anggota Bawaslu Provinsi setidaknya harus memiliki integritas, profesionalitas, dan independensi. Menurut Abhan, tidak mudah untuk mendapatkan Anggota Bawaslu Provinsi seperti itu sehingga Tim Seleksi (Timsel) Bawaslu Provinsi mempunyai tugas yang berat.

  • Selasa, 27 Oktober 2015 08:34 WIB

    Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang merupakan forum atas unsur Bawaslu RI, Kepolisian RI, dan Kejaksaan RI yang bertugas menangani tindak pidana pemilu, pelanggaran pidana pemilu presiden dan wakil presiden, dan tindak pidana pemilihan, terus diaktifkan pasca penandatangan Keputusan Bersama di awal Oktober silam. Tim Sentra Gakkumdu yang ada di daerah terus dibekali dengan hal-hal yang berkaitan upaya penanganan pelanggaran Pemilu.

  • Jumat, 1 Juli 2016 14:36 WIB

    Gorontalo,  Badan Pengawas Pemilu -  Pimpinan Bawaslu RI Nelson Simanjuntak menegaskan bahwa politik uang (money politik) bukan lagi tergolong suatu pelanggaran, melainkan suatu kejahatan pemilu. Menurutnya politik uang masih menjadi permasalahan serius dalam penyelenggaraan Pilkada dari tahun ke tahun.

     

  • Sabtu, 23 Agustus 2014 12:32 WIB

    Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Dewan kehormatan penyelenggra pemilu (DKPP) menyatakan bahwa ketua dan komisioner Bawaslu RI tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu serta merehabilitasi nama baik seluruh teradu, yaitu Muhammad (Ketua), Nelson Simanjuntak (Pimpinan), Endang Wihdatingtyas (Pimpinan), Nasrullah (Pimpinan), dan Daniel Zuhron (Pimpinan) dalam sidang Putusan DKPP, Kamis 21/8.

  • Jumat, 2 Juni 2017 13:07 WIB

    Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Pada Jum’at (2/6/2017) pagi, Ketua dan Anggota serta Sekretaris Jenderal Bawaslu RI melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto. Pertemuan dilaksanakan di Ruang Tamu Utama Menko Polhukam, Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Nomor 15 Jakarta Pusat.

     

  • Senin, 6 Juli 2015 15:01 WIB

    Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Menjelang pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pilkada) serentak 9 Desember mendatang, Bawaslu perkuat kerja sama dengan pihak-pihak yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), yang terdiri dari Polri dan Kejaksaan Agung.           

  • Kamis, 18 Februari 2016 19:32 WIB

    Bogor, Badan Pengawas Pemilu – Dalam rangka mengefektifkan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), Bawaslu RI menggelar kegiatan Revisi Standart operational Procedure (SOP) Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang diselenggarakan di Gedung Pelatihan Kesehatan (Gepelkes/Gizi), Jl. Dr. Semeru No.63 Kota Bogor, Jawa Barat.

     

  • Rabu, 28 September 2016 22:33 WIB

    Ambon, Badan Pengawas Pemilu - Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon akan dilaksanakan pada 15 Februari 2017 mendatang. Ketua Bawaslu Muhammad berharap agar Walikota dan Wakil Wakil Walikota Ambon yang terpilih nanti bukan ditentukan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah Konstitusi).

  • Sabtu, 17 September 2016 09:17 WIB

    Semarang, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan kegiatan media gathering Bawaslu dengan awak media, Jumat (16/9) di gedung kuliah bersama Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) Semarang. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Bawaslu RI Muhammad, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Abhan, bersama pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Teguh Purnomo dan Ibu Juhana, serta Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Tengah Amir Machmud NS.

  • Jumat, 9 September 2016 23:51 WIB

    Banda Aceh, Badan Pengawas Pemilu - Aceh menjadi salah satu provinsi yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 mendatang. Namun dibandingkan dengan provinsi lain Aceh memiliki tingkat kesulitan sendiri, karena selain Pemilihan Gubernur, Aceh akan melaksanakan Pemilihan Bupati serta Walikota di 20 Kabupaten/Kota.

  • Jumat, 2 September 2016 00:03 WIB

    Depok, Badan Pengawas Pemilu - Jelang pemilihan kepala daerah serentak (Pilkada Serentak) bulan Februari 2017, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) membuat sebuah terobosan, dengan membuka sekolah partai calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang bertempat di aula Wisma Kinasih, Tapos Depok Jawa Barat pada selasa 30 Agustus 2016.

  • Selasa, 30 Agustus 2016 11:36 WIB

    Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarul Zaman menegaskan bahwa amanat UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU Pilkada memberikan kewenangan yang lebih kuat kepada Bawaslu dalam proses menciptakan demokrasi yang lebih baik dalam Pilkada mendatang.

    “Kita tempatkan Bawaslu sebagai jangkar terdepan dalam mengawal dari awal tahapan hingga akhir tahapan,” ujar Rambe saat memberikan sambutan saat peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), di Jakarta, Senin (29/8).

  • Senin, 29 Agustus 2016 17:56 WIB

    Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2017 mendatang, di Jakarta, Senin (29/8). Berdasarkan penilaian IKP, tiga dari tujuh provinsi yakni provinsi Aceh, Banten, dan Papua Barat masuk kategori Pilkada dengan tingkat kerawanan yang tinggi.

  • Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1438 H
    Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1438 H
  • BAWASLU Memanggil
    BAWASLU Memanggil
  • ILM BAWASLU Mendengar
    ILM BAWASLU Mendengar
  • Konpers dan Pisah Sambut Bawaslu 2017-2022
    Konpers dan Pisah Sambut Bawaslu 2017-2022