Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

Dari Bawaslu Kita Selamatkan Pemilu Indonesia

Bawaslu Menempati Posisi ke 5 Dalam Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Kategori Lembaga Non Struktural Tahun 2016 Dari Komisi Informasi Pusat Bawaslu Menerima Penghargaan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 Dengan Predikat Nilai "B"(Baik) Dari Kemenpan-RB Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan 2015 BAWASLU RI Awasi Dan Kawal Pilkada Agar Jujur Adil Aman Dan Berintegritas Dari Bawaslu Kita Selamatkan Pemilu Indonesia

Press Release

Rabu, 9 Desember 2015 17:45 WIB

Berdasarkan laporan Bawaslu Provinsi dan tim supervisi Bawaslu RI terkait informasi awal Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Sabtu, 5 Desember 2015 12:12 WIB

POTRET HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2015.

Senin, 30 Maret 2015 15:02 WIB

Jakarta, BAWASLU – Dalam rangka menghadapi gelaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota ya

Regulasi

Perbawaslu No.1 Tahun 2017
Tentang:
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.
Unduhan
151/KPU/II/2017
Tentang:
Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara
Unduhan
Perbawaslu No. 14 Tahun 2016
Tentang:
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
Unduhan
Perbawaslu 13 TAHUN 2016
Tentang:
LAMPIRAN I PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTARSI TERKAIT LARANGAN MEMBERIKAN DAN/ATAU MENJANJIKAN UANG DAN/ATAU MATERI LAINNYA YANG DILAKUKAN SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF DALAM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA
Unduhan
Perbawaslu No. 8 Tahun 2016
Tentang:
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILU NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PENGAWASAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.
Unduhan
Perbawaslu No. 11 Tahun 2016
Tentang:
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.
Unduhan
Perbawaslu No. 13 Tahun 2016
Tentang:
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA CARA PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI TERKAIT LARANGAN MEMBERIKAN DAN/ATAU MENJANJIKAN UANG ATAU MATERI LAINNYA YANG DILAKUKAN SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF DALAM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA.
Unduhan
Perbawaslu No. 9 Tahun 2016
Tentang:
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PENGAWASAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.
Unduhan
Perbawaslu No. 10 Tahun 2016
Tentang:
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PENGAWASAN PERENCANAAN, PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.
Unduhan
0360/KBAWASLU/HK01.00/xr/2016
Tentang:
PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PEMBERITAAN, PENYIARAN, DAN IKLAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MELALUI LEMBAGA PENYIARAN
Unduhan
Kamis, 30 Maret 2017 19:29 WIB

UngaranBawaslu Jateng – Penyelenggaraan dan pengawasan Pi

Kamis, 30 Maret 2017 18:23 WIB

Lampung, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Pimpinan Bawaslu RI, Nasrullah mengatakan dalam rangka melaksanakan Pemilihan Umum ataupun Pemilihan Kepala Daerah kita harus pastikan bahwa rakyat diposisikan sebagai subyek.

 

Peserta, penyelenggara atau pihak lainnya dalam Pemilu atau Pilkada harus paham posisi Rakyat sebagai apa. Rakyat ini tentu sebagai subyek, bukan kita peralat sebagai obyek. Pemilu atau Pilkada untuk Rakyat, bukan Rakyat untuk Pemilu atau Pilkada.

 

Kamis, 30 Maret 2017 18:18 WIB

Lampung, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Fakultas Hukum Universitas Malahayati Bandar Lampung melaksanakan Seminar Nasional dengan tema ‘Mewujudkan Pemilu yang Jujur, Adil, Bersih dan Transparan’ di Aula Graha Bintang Universitas Malahayati, Lampung, Kamis (30/3).

 

Rabu, 29 Maret 2017 23:19 WIB

Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu RI menggelar Rapat Penyusunan Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2017. Kegiatan ini bertujuan untuk mendokumentasikan segala kegiatan penanganan pelanggaran pada pemilihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2017.

 

Rabu, 29 Maret 2017 23:14 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Bertempat di Hotel Mercure Ancol Jakarta Utara, Rabu (28/3), Tim Sentra Gakkumdu DKI Jakarta yang terdiri dari Bawaslu DKI Jakarta, Polda Metro Jaya, dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta kembali bertemu dalam rangka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu Provinsi DKI Jakarta). Kegiatan ini bertujuan menyamakan visi dan misi guna menghadapi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta putaran kedua tahun 2017.

 

Selasa, 28 Maret 2017 23:12 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Jelang perhelatan Bawaslu Award 2017, Bawaslu gelar FGD Koordinasi Pemaparan dan Penilaian Bawaslu Award di Hotel A One Jakarta, (28/3) malam. Tujuan diadakannya acara FGD ini adalah untuk mengoordinasikan persiapan Bawaslu Award 2017 antara Bawaslu RI dengan Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia. Selain itu juga untuk melakukan penilaian terhadap nominator di setiap kategori dalam Bawaslu Award tersebut.

Rabu, 10 September 2014 02:33 WIB

Medan, Badan Pengawas Pemilu –  Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2015, Bawaslu RI, Mabes Polri dan Kejaksaan Agung, perlu mengkaji dan mengevaluasi bersama keberadaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Sebab, mengacu pada pengalaman Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden 2014, keberadaan Sentra Gakkumdu dinilai belum efektif dan maksimal dalam menegakkan pelanggaran pidana pemilu.

Selasa, 14 Juli 2015 09:43 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Menjelang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Pilkada) serentak 2015 yang sudah di depan mata, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI terus mematangkan persiapan.

Minggu, 28 Februari 2016 15:12 WIB

Banten, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) Prof. Muhammad mengapresiasi kinerja jajaran pengawas pemilu ditingkat Kabupaten/Kota serta Panwas ditingkat Kecamatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2015 yang lalu.

 

Kamis, 5 Juli 2012 00:00 WIB

Bawaslu meluncurkan posko pengawasan pemilu terpadu (Awaslupadu) di 33 provinsi di Tanah Air. Pembuatan posko menelan anggaran senilai Rp 132 miliar. "Dalam pembuatan posko ini bernilai 132 miliar disebar di 33 Provinsi," ujar Ketua Bawaslu, Muhammad di kantornya, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (5/7/2012).

Kamis, 16 Februari 2017 09:39 WIB

Pati, Badan Pengawas Pemilu - Pimpinan Bawaslu Endang Wihdatiningtyas hadir memantau langsung pengawasan Pilkada Tahun 2017 di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Rabu (15/2). Untuk Pati, selain Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah juga memandang perlu memberi perhatian lebih ke Kabupaten Pati. Pertama karena di Kabupaten Pati hanya ada calon tunggal yaitu pasangan calon Haryanto dan Saiful Arifin, dan kedua ada elemen masyarakat yang mendorong atau mengkampanyekan agar sebagian masyarakat mau memilih  kotak (kolom) kosong.

 

Jumat, 12 Juni 2015 12:50 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Kabupaten Pekalongan telah siap melaksanakan sekaligus mengawasi jalannya penyelenggaraan Pemilihan Bupati di Kabupaten Pekalongan pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Pilkada) serentak 9 Desember 2015 mendatang.

 

Rabu, 28 September 2016 22:33 WIB

Ambon, Badan Pengawas Pemilu - Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon akan dilaksanakan pada 15 Februari 2017 mendatang. Ketua Bawaslu Muhammad berharap agar Walikota dan Wakil Wakil Walikota Ambon yang terpilih nanti bukan ditentukan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah Konstitusi).

Sabtu, 17 September 2016 09:17 WIB

Semarang, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan kegiatan media gathering Bawaslu dengan awak media, Jumat (16/9) di gedung kuliah bersama Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) Semarang. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Bawaslu RI Muhammad, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Abhan, bersama pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Teguh Purnomo dan Ibu Juhana, serta Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Tengah Amir Machmud NS.

Jumat, 9 September 2016 23:51 WIB

Banda Aceh, Badan Pengawas Pemilu - Aceh menjadi salah satu provinsi yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 mendatang. Namun dibandingkan dengan provinsi lain Aceh memiliki tingkat kesulitan sendiri, karena selain Pemilihan Gubernur, Aceh akan melaksanakan Pemilihan Bupati serta Walikota di 20 Kabupaten/Kota.

Jumat, 2 September 2016 00:03 WIB

Depok, Badan Pengawas Pemilu - Jelang pemilihan kepala daerah serentak (Pilkada Serentak) bulan Februari 2017, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) membuat sebuah terobosan, dengan membuka sekolah partai calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang bertempat di aula Wisma Kinasih, Tapos Depok Jawa Barat pada selasa 30 Agustus 2016.

Selasa, 30 Agustus 2016 11:36 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarul Zaman menegaskan bahwa amanat UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU Pilkada memberikan kewenangan yang lebih kuat kepada Bawaslu dalam proses menciptakan demokrasi yang lebih baik dalam Pilkada mendatang.

“Kita tempatkan Bawaslu sebagai jangkar terdepan dalam mengawal dari awal tahapan hingga akhir tahapan,” ujar Rambe saat memberikan sambutan saat peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), di Jakarta, Senin (29/8).

Senin, 29 Agustus 2016 17:56 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2017 mendatang, di Jakarta, Senin (29/8). Berdasarkan penilaian IKP, tiga dari tujuh provinsi yakni provinsi Aceh, Banten, dan Papua Barat masuk kategori Pilkada dengan tingkat kerawanan yang tinggi.

  • Menuju Bawaslu Awards 2017
    Menuju Bawaslu Awards 2017
  • Bawaslu Raih PR Indonesia Awards 2017
    Bawaslu Raih PR Indonesia Awards 2017
  • Tutorial Layanan Informasi Publik Bawaslu
    Tutorial Layanan Informasi Publik Bawaslu
  • ILM BAWASLU JABAR - PENGAWASAN PILKADA 2017
    ILM BAWASLU JABAR - PENGAWASAN PILKADA 2017
  • ILM BAWASLU JABAR - PENGAWASAN PARTISIPATIF PILKADA 2017
    ILM BAWASLU JABAR - PENGAWASAN PARTISIPATIF PILKADA 2017
  • Profil Pilkada Sulbar 2017
    Profil Pilkada Sulbar 2017
  • Seminar Internasional Semarang 2016
    Seminar Internasional Semarang 2016
  • Launching Indeks Kerawanan Pemilu 2017
    Launching Indeks Kerawanan Pemilu 2017
  • Tutorial Layanan Informasi Publik
    Tutorial Layanan Informasi Publik