Bawaslu dan KPU Sepakati Empat Indikator Penyisiran Panwaslu Kada
Rabu, 17 Pebruari 2010
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pertemuan tertanggal 16 Februari 2010 di Kementerian Dalam Negeri menyepakati empat indikator penyisiran Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Panwaslu Kada) yang prosesnya akan dilakukan selama sepekan.
Anggota DPR Pertanyakan Pembentukan Dewan Kehormatan KPU
Rabu, 17 Pebruari 2010
Ketika Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Umum Presiden (Pilpres), Bawaslu telah merekomendasikan pembentukan DK untuk memproses dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh KPU, yakni dalam kasus surat-surat tertukar, kasus logistik pemilu, kasus ketidakakuratan Daftar Pemilih Tetap (DPT), kasus keterlibatan fihak asing dalam pungut hitung Pilpres, dan kasus spanduk sosialisasi Pilpres yang terindikasi menguntungkan salah satu pasangan calon.
Komisi II DPR Minta KPU dan Bawaslu Jamin Kepastian dan Kelancaran Pemilu Kada
Rabu, 17 Pebruari 2010
Komisi II DPR meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjamin kepastian dan kelancaran penyelenggaraan tahapan Pemilu Kepala Daerah yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
Temuan Panwaslu Kada pada Tahapan Penetapan DPT
Selasa, 16 Pebruari 2010
Bawaslu menghimbau kepada Panwaslu Kada yang sudah memasuki tahapan pencalonan, agar memberikan perhatian pada pembuatan KTP dalam jumlah besar yang sering dijadikan modus untuk menggelembungkan dukungan fiktif.
Bawaslu Terbitkan Peraturan Pengawasan di Luar Tahapan Pemilu Kada
Selasa, 16 Pebruari 2010
Dalam rangka memperkuat pengawasan dan penanganan pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilu Kada), Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) menerbitkan peraturan pengawasan di luar tahapan untuk Pemilu Kada.
Bawaslu Terbitkan 5 Peraturan Pengawasan Tahapan Pemilu Kada
Selasa, 16 Pebruari 2010
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menerbitkan lima peraturan yang terkait dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilu Kada). Dimana kelima peraturan ini merupakan peraturan Pemilu Kada yang terfokus pada pengawasan dalam tahapan Pemilu Kada mulai dari Pemutakhiran Daftar Pemilih hingga Pengadaan Barang pada Pemilu Kada.