Penutupan Pembekalan PHPU Tahap VIII
Minggu, 15 Agustus 2010
 | Pembekalan Persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahap VIII di Bandung, Jawa Barat yang berlangsung Kamis (12/8) hingga Sabtu (14/8) yang dihadiri 32 panwas dari Provinsi dan Kabupaten/Kota ditutup secara resmi oleh Ketua Bawaslu Nur Hidayat Sardini. |
Diskusi Kelompok Pembekalan PHPU Tahap VIII
Sabtu, 14 Agustus 2010
 | Diskusi kelompok dalam pembekalan PHPU ini bertujuan agar setiap panwas meyampaikan data-data dan persoalan-persoalan yang muncul dalam Pemilu Kada untuk dikaji dalam diskusi kelompok. |
Dari Mana Potensi Tidak Netralnya Bila KPU dan Bawaslu Diisi Unsur Parpol?
Sabtu, 14 Agustus 2010
Menurut Ketua Bawaslu Nur Hidayat Sardini, lebih baik lembaga penyelenggara Pemilu diisi oleh mereka yang dikualifikasi sebagai nonpartisan. Dalam ukuran netralitas, memang tidak dijamin bahwa orang yang bukan anggota parpol tidak akan netral sama sekali, seperti yang pernah dicontohkan seorang petinggi KPU yang belakangan loncat ke sebuah parpol sehingga Bawaslu rekomendasikan pemberhentiannya dengan tidak hormat dari badan penyelenggara Pemilu.
Prof. Jimly: Mengapa KPU dan Bawaslu Harus Terbebas dari Parpol?
Sabtu, 14 Agustus 2010
Mengapa lembaga penyelenggara Pemilu harus diisi oleh mereka-mereka yang dikualifikasi independen? Jawabnya jelas, karena penyelenggara Pemilu itu harus bersifat netral atau tidak boleh memihak. KPU dan Bawaslu itu tidak boleh dikendalikan oleh partai politik ataupun oleh pejabat negara yang mencerminkan kepentingan partai politik atau peserta atau calon peserta Pemilu.
Prof. Jimly: Penyelenggara Pemilu Mesti Nonpartisan
Sabtu, 14 Agustus 2010
 | Sistem politik Indonesia yang harus dijalankan sesuai dengan UUD 1945 adalah sistem politik demokrasi berdasarkan hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD dan negara Indonesia adalah negara hukum. |
Diskusi Panel dengan Bambang Widjojanto dan Iskandar Sonhadji
Jumat, 13 Agustus 2010
 | Dalam pembekalan PHPU Tahap VIII, Prosedur Beracara di Mahkamah Konstitusi adalah materi yang dibawakan oleh pendamping hukum Bawaslu, Bambang Widjojanto. Materi lainnya yaitu Persiapan Pembuktian dalam Persidangan PHPU di Mahkamah Konstitusi dan Peranan Panwaslu Kada dalam Proses Pembuktian disampaikan oleh Iskandar Sonhadji. |
First | Previous | 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | Next | Last