Sidang Uji Materi UU 22/2007 Mulai Mendengarkan Keterangan Saksi pada Kamis (11/3)
Selasa, 09 Maret 2010
 | Jakarta, Bawaslu - Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi (MK) RI mengenai uji materi (judicial review) Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan memasuki babak baru dengan mendengarkan keterangan saksi dari pemohon. |
Bawaslu Akan Lakukan Klarifikasi Terhadap Panwaslu Kada Kabupaten Sumbawa
Selasa, 09 Maret 2010
 | Jakarta, Bawaslu- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan melakukan klarifikasi terhadap Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilu Kada) di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). |
MK : KPU Pusat Tak Miliki Kewenangan Dalam Pemilu Kada
Senin, 08 Maret 2010
 | Ketua Hakim Panel Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, menegaskan KPU pusat tidak memiliki kewenangan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilu Kada). Untuk Pemilu Kada, berdasarkan pelimpahan kewenangan dari undang-undang, merupakan kewenangan dari KPU di daerah. |
DPRD Kota Samarinda dan Kabupaten Sumbawa Bentuk Panwaslu Kada
Senin, 08 Maret 2010
 | Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memaparkan saat ini sudah ada dua daerah yang Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah (Panwaslu Kada) dibentuk oleh DPRD setempat. Dua daerah tersebut yakni Kota Samarinda dan Kabupaten Sumbawa. Padahal, di dua daerah tersebut, sudah ada Panwaslu Kada yang dilantik oleh Bawaslu. |
Bawaslu Tambahkan Dua Ayat Dalam Uji Materi
Senin, 08 Maret 2010
 | Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menambahkan dua ayat dalam permohonan uji materi Undang-undang 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal yang ditambahkan yaitu Pasal 111 ayat (2) dan pasal 112 ayat (2) dalam UU 22/2007. Saat perbaikan berkas, Bawaslu menambahkan dua ayat tersebut. |
Berita Foto
Senin, 08 Maret 2010
 | Jakarta, Bawaslu - Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) tengah melakukan Sidang Panel II Uji Materi (Judicial Review) UU 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan pemohon Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Gedung MK, Jakarta (8/3). |