Pengawas Tidak Bisa Dibentuk oleh DPRD
Rabu, 24 Pebruari 2010
| Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu menegaskan bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah atau Panwas Pilkada tidak bisa dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Fatwa Mahkamah Agung yang menyebutkan Panwas Pilkada bisa dibentuk oleh DPRD hanya merupakan pintu darurat yang bisa digunakan apabila Bawaslu belum membentuknya. |
Bawaslu Segera Ajukan Judicial Review UU 22/2007
Selasa, 23 Pebruari 2010
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) segera mengajukan uji materi (judicial review) Undang-undang 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Pasal yang akan di uji materi adalah Pasal 93, Pasal 94 ayat (1) dan (2), Pasal 95, Pasal 111 ayat (3) dan Pasal 112 ayat (3) dalam Undang-undang 22/2007 itu. Dalam pekan ini, judicial review itu akan didaftarkan di MK.
MA Tegaskan Fatwanya Tidak bersifat Mengikat dan Harus di Implementasikan dengan SEB KPU dan Bawaslu
Selasa, 23 Pebruari 2010
Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia (RI) menegaskan bahwa fatwa yang dikeluarkan MA Nomor 142/KMA/XI/2009 mengenai Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilu Kada) tidak bersifat mengikat, hanya sebagai pintu darurat dan untuk mengimplementasikannya harus ada Surat Edaran Bersama (SEB) antara Bawaslu dan KPU.
Penyalahgunaan Jabatan pada Pemilu Kada 2010 di Kabupaten Serang
Selasa, 23 Pebruari 2010
Panitia Pengawas (Panwas) Kabupatan Serang untuk Pemilu Kepala Daerah (Pemilu Kada) 2010 telah menemukan pelanggaran berupa penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh Sekretaris Kecamatan (Sekmat) Kragilan, Rape’i.
Bawaslu Uji Materiil UU Pemilu
Selasa, 23 Pebruari 2010
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan menguji materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi. "Persoalannya KPU membuat deadlock, makanya kita majukan ke MK," ungkap Ketua Bawaslu Nur Hidayat Sardini saat ditemui di Kantor MK, Jakarta, Selasa (23/2).
Pemuda Gresik Sinyalir Pasangan Calon Gunakan Data KTP PNPM
Senin, 22 Pebruari 2010
Pasangan calon yang akan ikut Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilu Kada) di Kabupaten Gresik, disinyalir menggunakan data KTP dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) untuk memenuhi dukungan masyarakat terhadap pasangan calon tersebut.