• English
  • Bahasa Indonesia
  • Perkecil
  • Normal
  • Perbesar

Konferensi Internasional, Bawaslu Paparkan Tantangan Pilkada 2018

7 September 2017

Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menjadi salah satu pembicara dalam konferensi internasional yang bertajuk Legal Reform in Indonesia: Towards Justice di University Club Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Kamis (7/9/2017). Dalam konferensi hasil kerja sama UGM, Universiteit Leiden, The University of Melbourne, dan The University of Sydney ini, Fritz menjabarkan tantangan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018.

Ia menyebut, salah satu yang harus diwaspadai adalah penggunaan politik identitas. Dimana, terdapat pihak yang akan membenturkan sentimen suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) untuk kepentingan pemenangan dalam pemilihan. Fritz mengingatkan bahwa hal tersebut adalah pelanggaran dan akan berdampak luas serta panjang bagi kelangsungan kehidupan berbangsa.

"Kenapa itu jadi permasalahan, karena populisme kanan adalah sebuah kegiatan dimana membentuk identitas kelompok dan membenturkannya kepada kepentingan politik. Masalahnya, pada saat dia membenturkannya itu, akan muncul namanya intonasi kebencian, membandingkan kita dan meraka, serta muncul intoleransi," kata Fritz saat menyampaikan presentasinya yang berjudul "Recalibrating The Supervision of Local Election In The Right Wing Populism Era of Indonesia".

Larangan penggunaan politik identitas diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pilkada. Ketentuan itu menjelaskan dalam kampanye dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik.

Koordinator Divisi Hukum Bawaslu ini mengatakan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 lalu yang menyedot banyak perhatian menjadi "wake up call" bagi semua pihak. Tentang ancaman, sambung Fritz, menguatnya penggunaan politik identitas dalam pemilihan. Terlebih lagi penggunaan politik identitas sebenarnya tidak hanya terjadi di DKI Jakarta namun juga di daerah-daerah lain pada pemilihan-pemilihan baik di tahun yang sama maupun sebelumnya.

Setidaknya telah tercatat terjadi penggunaan isu suku di Kalimantan, isu etnis di Banjarnegara, isu agama di Solo, maupun isu etnis dan agama di Medan. Jelang gelaran Pilkada Tahun 2018 sendiri, Fritz mengatakan gejala penggunaan politik identitas sudah terasa seperti yang tengah terjadi di Jawa Barat.

Berdasarkan regulasi, Bawaslu merupakan lembaga yang diberi mandat untuk mengawasi seluruh tahapan pemilihan termasuk kampanye. Ia menegaskan Bawaslu dipastikan tidak hanya pasif menunggu laporan namun juga proaktif menangkal segala materi hujatan yang didasari semangat kebencian dalam spektrum demokrasi elektoral. Dalam rangka mencegah meluasnya isu-isu politik identitas Bawaslu juga akan melakukan kerja sama baik dengan kementerian maupun perusahaan layanan jejaring sosial serta perusahaan penyedia jasa dan produk internet.

Kendati demikian menurutnya pengawasan dalam konteks yang lebih luas tidak boleh hanya dibatasi pada satu lembaga saja. Ia menegaskan bahwa seluruh elemen bangsa berkepentingan untuk ikut mengawasi.

"Narasi yang dibawa oleh para pendukung populisme sayap kanan harus dibalas dengan narasi solidaritas bangsa. Saat gambar besar bangsa kita sudah mulai kabur, maka tidak ada cara lain, pengawasan dalam pemilihan lokal, dalam pilkada, selain narasi dalam kontestasi politik haruslah dalam bingkai kebhinekaan dan platform program bagi kemajuan daerah," tandasnya.

Fritz pun mengajak para kontestan pemilihan untuk menghilangkan opsi penggunaan politik identitas menjadi bagian dari strategi pemenangannya. "Seharusnya identitas yang digunakan adalah identitas kebangsaan, bukan identitas sektarian atau primordialisme," tutup Fritz.

Penulis/foto: Haryo

Informasi Publik

Regulasi

Link Bawaslu Provinsi

Agenda Bawaslu

Bawaslu Live Stream

Hubungi Kami