• English
  • Bahasa Indonesia

Parsindo Sodorkan Bukti Tambahan, PIKA Keluhkan Pelayanan Petugas KPU

9 Nopember 2017

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu menggelar sidang penanganan pelanggaran administrasi pemilu untuk laporan dengan nomor register 009/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 dan dilanjutkan dengan sidang untuk laporan nomor 010/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 di Kantor Bawaslu, Kamis (9/11/2017). Agenda sidang pembuktian ini adalah mendengarkan keterangan saksi fakta yang diajukan oleh Pelapor.

Dalam persidangan, Majelis Pemeriksa lengkap dihadiri lima Ketua/Anggota Bawaslu. Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo) yang menjadi Pemohon untuk laporan dengan nomor register 09/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 menghadirkan lima orang saksi dan juga dua bukti tambahan. Kelima saksi yang dihadirkan adalah Koordinator IT Parsindo untuk input data Sipol Suratno, Ketua DPW Parsindo Jambi Yulianto, Ketua DPW Aceh Syahrial, Ketua Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi Parsindo Abdul Wahab, dan dari DPW DKI Jakarta Kristianto.

Suratno menjelaskan, dalam proses pendaftaran sering menemukan kendala dalam penggunaan Sipol. Parsindo mendapatkan user id dan password Sipol pada 28 September dan mulai menginput data ke Sipol pada 7 Oktober. Suratno mengatakan dalam pengisian Sipol awalnya Parsindo menggunakan metode desentralisasi atau menyerahkan kepada masing-masing pengurus tingkat provinsi.

"Karena saya super admin, daerah-daerah ini pada minta log in user name dan password. Ketika saya harus create sebagai super admin, itu ada kendala. Maka saya langsung laporan pada heldesk, dan itu hampir berlangsung sekitar dua hari tidak terpecahkan. Intinya memiliki banyak kendala, dan sampai pada akhirnya yang sangat krusial, akhirnya kita putuskan ubah jadi metode sentralisasi. Itu tanggal 14 Oktober," kata Suratno.

Tidak hanya itu, sambung Suratno, penginputan data ke Sipol juga terkendala karena sering tidak bisa diakses. Menurutnya kendala juga disebabkan infrastruktur yang tidak mendukung seperti di daerah Timur Indonesia.

"Saya ada empat catatan eror. Pertama error 502 bad gateaway. Penyebab terjadinya error tersebut adalah request yang masuk tidak bisa dihandle oleh server sehingga terjadi timeout.Jika sudah overload atau traffic tinggi, maka yang terjadi eror 502 bad gateaway. Ketika error tersebut, maka pihak admin Sipol merubah templatenya menjadi situs sedang dalam maintenance," paparnya.

Dalam penggunaan Sipol untuk pendaftaran partai politik peserta pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan tiga kali sosialisasi dan bimbingan teknis kepada parpol. Pihak Terlapor yang diwakili Anggota KPU hasyim Asy’ari mengungkapkan, sejak awal parpol sudah mendapatkan gambaran mengenai Sipol dan tantangan dalam pemenuhannya. Atas dasar itu, semestinya parpol mengetahui bahwa terdapat daerah di Indonesia yang kurang dalam hal infrastruktur terkait jaringan internet dan bisa bersiap sejak awal untuk mengatasinya.

"Kenapa didesentralisasikan,?" tanya Hasyim.

Sementara itu pada sidang penanganan pelanggaran administrasi pemilu untuk laporan dengan nomor register 010/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 dengan Pelapor Partai Indonesia Kerja (PIKA), hanya menghadirkan satu saksi, yakni M Zaki, Ketua DPD PIKA Provinsi Jabar. Ia memaparkan bahwa PIKA merasa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas KPU.

"Datang ke KPU tanggal 16 Oktober jam 22.00 bawa dokumen. Dokumen tdk diperiksa, dan mulai diperiksa 17 Oktober sekitar pukul 02.00," katanya.

Saat itu, sambung Zaki, setelah diperiksa pihaknya tidak diinformasikan dimana kekurangan data dari PIKA dan hanya dipersilahkan untuk memperbaiki paling lambat 17 Oktober pukul 24.00 WIB. Pada 17 Oktober, PIKA menurutnya juga kecewa atas pelayanan dari petugas KPU.

"Ketika malam kedua (17 Oktober), kita berbarengan dengan Partai Demokrat dan PBB. Semua partai itu di depan, kami paling belakang. Semua petugas 80 persen ke atas, berada di posisi didepan semua. Kami menunggu cukup lama, bertanya kapan mau diperiksa tetapi petugas lagi konsen ke arah depan. Dan ada semacam ketidakseriusan petugas dalam klarifikasi data entah apa ini karena capek, atau karena ini partai baru, sehingga tidak begitu intens pemeriksaanya," papar Zaki.

Menanggapi hal tersebut, Hasyim menyatakan permohonan maaf apabila terdapat perlakuan atau kata-kata petugas yang kurang mengenakkan. Hanya saja, Hasyim coba meluruskan simpulan dari PIKA bahwa terdapat semacam ketidakberimbangan dalam pelayanan KPU. Menurutnya, jadwal kehadiran Partai Demokrat, PBB, dan PIKA sudah diatur tidak berbarengan.

"Karena kalau sebut didiskriminasi, PD hadir jam 14.00 kemudian PBB hadir jam 9. Jadi memang pemeriksaan menurut urut kehadiran. Dan pada 17 Oktober, menurut petugas kami, mengabarkan bahwa PIKA akan hadir pada pukul 23.00, justru petugas kami yang minta agar lebih cepat (pukul 21.00)," ujarnya.

Informasi Publik

Regulasi

Link Bawaslu Provinsi

Agenda Bawaslu

Bawaslu Live Stream

Hubungi Kami