• English
  • Bahasa Indonesia

Ahli Pelapor: Sipol Belum Bisa Dijadikan Syarat Utama Pendaftaran

9 Nopember 2017

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Sidang pembuktian penanganan dugaan pelanggaran administrasi pemilu dengan nomor register 001 s.d. 010/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 memasuki tahapan mendengarkan keterangan ahli. Ahli pertama yang dihadirkan oleh Pelapor adalah Deris Fajar Hermawan yang memiliki keahlian dibidang teknologi informasi.

Deris yang merupakan ahli yang dihadirkan oleh Partai Kerja Indonesia (PIKA), menjelaskan bahwa Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) belum bisa dijadikan sebagai syarat utama pendaftaran partai politik peserta pemilu sebagaimana saat ini diterapkan. Persoalan jaringaninternet di Indonesia menjadi salah satu alasannya.

"Kalau pertanyaannya layakkah jadi syarat utama pendaftaran, belum layak. Karena Sipol ini masih ketergantungan dengan sistem lain. Sistem internet di Indonesia masih belum stabil dan merata tersebar," kata Deris saat menyampaikan keterangan ahli di Kantor Bawaslu, Kamis (9/11/2017).

Menurutnya apabila ingin diwajibkan menjadi satu syarat pendaftaran, maka seharusnya Sipol merupakan sistem yang mandiri dan tidak bergentung pada sistem lainnya. Belum lagi persoalan koneksi internet yang belum merata di Indonesia. "Contohnya, ketika Sipol ini dirilis KPU, harusnya KPU juga sediakan infrastruktur penunjang untuk akses Sipol seperti apa internetnya, min kecepatannya berapa, kemudian devicenya minimal seperti apa untuk bisa akses Sipol," ujarnya.

Ia menambahkan, KPU sendiri semestinya bekerjasama dengan instansi lain untuk menunjang dari Sipol itu sendiri. "Karena KPU harus jamin ketertunjangan, pemakaian Sipol bisa diakses semua orang dengan sebaik-baiknya," imbuhnya. Salah satu kerjasama dimaksud, adalah dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kelemahan Sipol lainnya, menurut Deris adalah tidka bisa mendeteksi validitas data yang dimasukkan.

Menanggapi keterangan tersebut, Terlapor yang diwakili Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya mengajukan beberapa pertanyaan. Salah satunya, adalah mengenai pendidikan terakhir dari Ahli yang dihadirkan Termohon. Deris yang sejak 2010 lalu bekerja di perusahaan pengembang website itu menjelaskan bahwa pendidikan terakhirnya adalah SMA.

Penulis/Foto: Haryo/Irwan

Informasi Publik

Regulasi

Link Bawaslu Provinsi

Agenda Bawaslu

Bawaslu Live Stream

Hubungi Kami