• English
  • Bahasa Indonesia

Dua Ahli Dari PBB Anggap Tak Perlu Verifikasi 12 Parpol

9 Nopember 2017


Jakarta, Badan Pengawas Pemilu -Dalam sidang lanjutan penanganan pelanggaran administrasi Pemilu dengan agenda mendengarkan keterangan ahli, Kamis (9/11/2017), Partai Bulan Bintang (PBB) menghadirkan dua ahli, yakni Prof Zainal Arifin Husain sebagai ahli Administrasi Negara dan Nasrullah sebagai Ahli Pemilu. Dua ahli dari PBB berpendapat, berdasarkan Pasal 173 ayat 3 UU Nomor 7 Tahun 2017, partai politik yang telah mengikuti Pemilu sebelumnya (2014,red) tidak perlu diverifikasi ulang dalam pendaftaran menjadi peserta Pemilu 2019.


"Dari pasal 173 ayat 3 UU 7 Tahun 2017 sebenarnya mengamanatkan bahwa partai politik yang sudah diverifikasi di Pemilu sebelumnya cukup melalui verifikasi administrasi pada Pemilu 2019. Sementara untuk partai yang belum diverifikasi mesti dilakukan verifikasi seperti yang dilakukan terhadap 12 partai sebelumnya yang sudah pernah diverifikasi," jelas Nasrullah.


12 partai yang dimaksud yakni Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Bulan Bintang (PBB), serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).
Menurut Nasrullah, seharusnya ada perbedaan perlakuan terhadap partai politik yang telah diverifikasi sebelumnya dengan partai politik yang memang belum sama sekali diverifikasi.


"Bisa saja KPU meminta tinggal lengkapi administrasinya dan bisa tetapkan sebagai peserta Pemilu tanpa verifikasi yang berulang-ulang. Harus ada perlakuan yang berbeda terhadap 12 partai politik yang sudah ikut serta di Pemilu sebelumnya," tegas Nasrullah.


Hal senada diungkapkan Prof Zainal. Ia mengatakan, 12 partai politik tersebut, termasuk PBB, tidak perlu diverifikasi lagi. "Pasal 173 ini secara tidak langsung mengatakan adanya pengecualian terhadap 12 partai politik peserta Pemilu 2014," ujarnya.


Selain itu, Zainal menganggap SIPOL bertentangan dengan undang-undang. "Undang-Undang ini nilainya lebih superior (kuat,red) dibandingkan peraturan KPU. Kewenangan atributif yang dimiliki KPU seharusnya tidak mengeluarkan aturan yang justru tidak berpihak pada keadilan dengan adanya ketentuan SIPOL ini," jelas Zainal.


Penulis/Foto: Pratiwi/Nurisman



Informasi Publik

Regulasi

Link Bawaslu Provinsi

Agenda Bawaslu

Bawaslu Live Stream

Hubungi Kami