• English
  • Bahasa Indonesia

Berita

Penulis : Andrian Habibi
pada : Senin, 20 Januari 2020 - 18:05 WIB
Dilihat : 199 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Menghadapi Pilkada Serentak 2020, Bawaslu menyiapkan program penguatan untuk menangani berbagai macam pelanggaran. Salah satu yang kian menjadi momok adalah politik uang, pelanggaran ini masih marak terjadi dari waktu ke waktu walau peserta pemilihan mengetahui adanya jeratan sanksi.

Penulis : Ranap Tumpal HS
pada : Sabtu, 18 Januari 2020 - 22:26 WIB
Dilihat : 845 kali

Pematang Siantar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengungkapkan, hasil pengawasan dalam formulir A (form A) dilakukan dalam laporan berbentuk digital untuk Pilkada Serentak 2020. Menurutnya, para pengawas akan mengunggah form A di www.bawaslu.net.

Penulis : nurisman
pada : Sabtu, 18 Januari 2020 - 21:34 WIB
Dilihat : 365 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretariat Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro melantik dan mengambil sumpah janji 43 orang pejabat administrator di lingkungan Bawaslu di Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Di sela pelantikan tersebut, Gunawan mengingatkan pejabat struktural yang dilantik untuk menempati posisi barunya agar berusaha mempertahankan opini pengelolaan keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah diraih selama empat tahun berturut-turut.

Penulis : Muhtar
pada : Sabtu, 18 Januari 2020 - 17:39 WIB
Dilihat : 610 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu sedang menyusun sistem digitalisasi pengawasan. Dengan sistem ini, temuan dugaan pelanggaran manual oleh pengawas pemilu nantinya akan dituangkan dan didokumentasikan dalam bentuk digital. Hal ini diungkapkan Anggota Bawaslu M Afifuddin saat memantau Try Out Sistem Digitalisasi Pengawasan di Jakarta, Jumat (17/1/2020)

"Sistem ini akan memudahkan jajaran pengawas pemilu untuk melaporkan temuan dugaan pelanggaran (formulir pengawasan/form A)," ujarnya.

Penulis : Jaa Pradana
pada : Sabtu, 18 Januari 2020 - 07:32 WIB
Dilihat : 1,166 kali

Depok, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar meminta istilah pengawas (panwas) tingkat desa/kelurahan dalam Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) harus konsisten mengadopsi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Meski panwas akan mengawasi hajatan pilkada, Fritz mengimbau tetap menggunakan istilah Panwas Desa/Kelurahan, bukan dengan sebutan Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) yang disebutkan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada.

Penulis : Jaa Pradana
pada : Sabtu, 18 Januari 2020 - 07:08 WIB
Dilihat : 1,695 kali

Depok, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan berharap, Pengawas (Panwas) Desa/Kelurahan Pilkada Serentak 2020 menguasai teknologi. Menurutnya, Panwas Desa/Kelurahan setidaknya bisa mengoperasikan telepon seluler guna mendokumentasikan 'form' A pengawasan.

Dia mengatakan, Divisi Pengawasan Bawaslu saat ini tengah merancang digitalisasi form A pengawasan Pilkada 2020. Karena itu, Abhan berharap rekrutmen Panwas Desa/Kelurahan melahirkan tenaga yang melek teknologi.

Penulis : Jaa Pradana
pada : Sabtu, 18 Januari 2020 - 06:54 WIB
Dilihat : 1,866 kali

Depok, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan meminta petunjuk teknis (juknis) perekrutan Panitia Pengawas (Panwas) Desa/Kelurahan yang tengah disusun tidak mempersulit warga yang ingin bergabung. Dia juga menegaskan, juknis tidak boleh bertentangan dengan Undang Undang dan Peraturan Bawaslu.

Penulis : Hendi Purnawan
pada : Jumat, 17 Januari 2020 - 22:09 WIB
Dilihat : 1,686 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Upaya Bawaslu menekan pelanggaran untuk Pilkada Serentak 2020 telah disiapkan sejak dini. Bawaslu berencana menggelar Workshop Penerapan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, kegiatan tersebut rencananya akan dihadiri oleh gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota yang akan melaksanakan pemilihan gubernur bupati dan walikota pada 2020.

Penulis : Hendi Purnawan
pada : Jumat, 17 Januari 2020 - 20:39 WIB
Dilihat : 2,603 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu melakukan audiensi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait pencegahan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pilkada Serentak 2020. Audiensi dilakukan di Kantor Kemendagri Gambir Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Penulis : Robi Ardianto
pada : Jumat, 17 Januari 2020 - 08:02 WIB
Dilihat : 2,070 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar membeberkan sembilan tantangan bagi Bawaslu dalam menegakkan hukum pemilu untuk Pilkada 2020 mendatang.

Halaman

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

SIPS

SAKIP

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Minggu, 3 November 2019 WIB
Tempat :
Lombok
Waktu:
Jumat, 25 Oktober 2019 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 22 Oktober 2019 WIB
Tempat :
Batam
Waktu:
Rabu, 30 Oktober 2019 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 29 Oktober 2019 WIB
Tempat :
Jakarta

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu