• English
  • Bahasa Indonesia

Berita

Penulis : Reyn Gloria
pada : Jumat, 6 Desember 2019 - 19:25 WIB
Dilihat : 525 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu melakukan pertemuan dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) terkait syarat bebas narkoba untuk seleksi Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam). Ketua Bawaslu Abhan menyatakan, hal ini bisa meningkatkan kualitas para calon Panwascam.

Abhan yang didampingi Anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin disambut langsung oleh Kepala BNN Komjen Heru Winarko. Abhan mengakui adanya sambutan positif dari BNN dalam memberikan kemudahan salah satunya soal biaya surat bebas narkoba.

Penulis : Bhakti Satrio
pada : Jumat, 6 Desember 2019 - 17:56 WIB
Dilihat : 209 kali

Tangerang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Petalolo mengungkapkan harapannya agar Bawaslu meningkatkan intensitas pertemuan dengan KPU. Menurutnya hal ini bertujuan menyatukan pandangan antara dua lembaga penyelenggara pemilu tersebut.

Penulis : Muhtar
pada : Jumat, 6 Desember 2019 - 13:17 WIB
Dilihat : 166 kali

Pontianak, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan, pengaturan sistem penegakan hukum di Indonesia sangat berbeda dengan praktik pemilu di negara-negara demokrasi lainnya. Bawaslu menurutnya sebagai pusat sistem penegakan hukum pemilu di Indonesia.

Penulis : Jaa Pradana
pada : Jumat, 6 Desember 2019 - 11:26 WIB
Dilihat : 292 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan memandang, solusi perbedaan kewenangan dalam pilkada dan pemilu bisa diselesaikan lewat kodifikasi UU. Terlebih, revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum saat ini masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun depan.

“Kodifikasi ini penting supaya tidak terjadi tumpang tindih dalam pengawasan pilkada dengan pemilu,” sebutnya kepada wartawan disela-sela Acara Konferensi Nasional di Jakarta, Kamis (5/12/2019).

Penulis : Jaa Pradana
pada : Jumat, 6 Desember 2019 - 08:50 WIB
Dilihat : 403 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu M Afifuddin menyatakan, fungsi pencegahan dan penindakan Bawaslu harus sejalan. Hal ini menurutnya penting supaya tercipta keadilan pemilu bagi semua pihak.

"Makna keadilan pemilu sangat luas, tak sekadar diwujudkan melalui penegakan hukum. Kegiatan pencegahan yang dilakukan Bawaslu sejatinya merupakan keadilan pemilu," katanya dalam Konferensi Nasional di Jakarta, Kamis (5/12/2019).

Penulis : Muhtar
pada : Kamis, 5 Desember 2019 - 21:06 WIB
Dilihat : 99 kali

Pontianak, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, salah satu faktor penyumbang suksesnya Pemilu 2019 adalah proses penegakan hukum yang baik dalam Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) yang terdiri dari unsur Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan. Namun, dia menegaskan dalam penegakannya masih terdapat berbagai kendala seperti norma regulasi yang multitafsir.

Penulis : Jaa Pradana
pada : Kamis, 5 Desember 2019 - 19:00 WIB
Dilihat : 69 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu meluncurkan buku evaluasi penyelenggaraan Pemilu 2019 dengan tujuh topik utama. Buku tersebut disusun secara komperehensif mengenai seluk beluk Pemilu 2019 dan diluncurkan di sela-sela Konferensi Nasional: Pengawasan dan Penegakan Hukum Pemilu 2019 di Jakarta, Kamis (5/12/2019).

Penulis : Rama Agusta
pada : Kamis, 5 Desember 2019 - 17:27 WIB
Dilihat : 86 kali

Bawaslu, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menilai, penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 memiliki dinamika yang berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Dinamika Pemilu 2019 menurutnya sangat terkait dengan dimensi keserentakan untuk pemilihan legislatif dan pemilihan presiden.

Abhan menjelaskan, perbedaan yang dimaksud meliputi aspek kerangka regulasi teknis, model pendaftaran peserta pemilu, pola kontestasi, pembiayaan pemilu, sistem penghitungan suara dan penentuan hasil pemilu, dan kelembagaan penyelenggara pemilu.

Penulis : Rama Agusta
pada : Kamis, 5 Desember 2019 - 15:27 WIB
Dilihat : 49 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu akan mengembangkan sistem penegakan hukum pemilu yang menjadi ranah kewenangan Bawaslu. Menurut Ketua Bawaslu Abhan, pengembangan ini guna mewujudkan efektivitas penegakan hukum pemilu sebagai prasyarat untuk menghasilkan pemilu yang berintegritas dan legitimasi.

Dia menjelaskan, melalui rencana strategis (renstra) Bawaslu periode 2020-2024 akan memprioritaskan program peningkatan kapasitas aparatur dalam pengawasan, penindakan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa pemilu.

Penulis : Robi Ardianto
pada : Kamis, 5 Desember 2019 - 11:31 WIB
Dilihat : 68 kali

Tarakan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu akan membuka proses perekrutan tiga calon anggota Bawaslu Kalimantan Utara (Kaltara) yang akan segera habis masa jabatannya pada Mei 2020 tahun depan. Ketua Bawaslu Abhan berharap dapat menemukan calon anggota Bawaslu yang berintegritas.

Halaman

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Minggu, 3 November 2019 WIB
Tempat :
Lombok
Waktu:
Jumat, 25 Oktober 2019 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 22 Oktober 2019 WIB
Tempat :
Batam
Waktu:
Rabu, 30 Oktober 2019 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 29 Oktober 2019 WIB
Tempat :
Jakarta

Video Bawaslu

Konferensi Nasional Pengawasan dan Penegakan Keadilan Pemilu
Konferensi Nasional Pengawasan dan Penegakan Keadilan Pemilu

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu