• English
  • Bahasa Indonesia

Berita

Penulis : Jaa Pradana
pada : Sabtu, 18 Mei 2019 - 15:54 WIB
Dilihat : 71 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan menghormati peserta pemilu yang berencana mengadukan penyelenggara pemilu di Papua Barat ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Hal ini menanggapi adanya saksi Partai Demokrat yang mengklaim menemukan indikasi pelanggaran kode etik dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten di Papua Barat.

Penulis : Ranap Tumpal HS
pada : Kamis, 16 Mei 2019 - 18:54 WIB
Dilihat : 1,880 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Penetapan rekapitulasi suara nasional provinsi Jawa Barat (Jabar) berjalan lancar, Ketua Bawaslu optimistis penetapan hasil pemilu selesai sesuai target. Pasalnya, penetapan rekapitulasi sudah mencapai 27 provinsi, sehingga tersisa tujuh provinsi lagi.

Proses penetapan rekapitulasi suara untuk Jabar sendiri dimulai pukul 10.00 WIB hingga 16.00 WIB. Menurut Abhan, Jabar merupakan provinsi dengan suara terbanyak dengan sebelas daerah pemilihan (dapil).

Penulis : Dinar Safa
pada : Kamis, 16 Mei 2019 - 16:02 WIB
Dilihat : 1,932 kali

Jakarta, Badan Pengawas PemiliUmum – Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengapresiasi partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan dan pemantauan proses pemilu dengan mendokumentasikan formulir C1 plano.

Fritz mencontohkan yang dilakukan lembaga dan komunitas yang tergabung dalam Gerakan Ayo Nyoblos Ayo Pantau dalam aplikasi 'Kawal Pilpres' berhasil menghimpun foto formulir C1 plano sebanyak 41,52 persen dari total tempat pemungutan suara (TPS) secara nasional.

Penulis : Jaa Pradana
pada : Kamis, 16 Mei 2019 - 15:35 WIB
Dilihat : 1,831 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menegaskan, jalannya proses pemilu 2019 masih panjang. Karena itu, dia meyakini, mekanisme evaluasi belum bisa dilaksanakan lantaran saat ini masih tahap rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional.

Penulis : Hendi Purnawan
pada : Kamis, 16 Mei 2019 - 11:00 WIB
Dilihat : 5,268 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Terkait laporan pelanggaran administrasi quick count, Bawaslu memutuskan KPU terbukti secara sah melanggar tata cara dan prosedur pendaftaran dan pelaporan lembaga survei. KPU diperintahkan untuk segera memperbaiki tata cara lembaga survei yang melalukan penghitungan cepat pemilu 2019 tersebut.

Penulis : Hendi Purnawan
pada : Kamis, 16 Mei 2019 - 10:14 WIB
Dilihat : 5,485 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menyatakan KPU telah melanggar prosedur dalam melakukan input data ke Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng). Karenanya, Bawasu memerintahkan KPU segera melakukan perbaikan sesuai proseudur dan tata cara yang berlaku.

"Memerintahkan KPU untuk memperbaiki tata cara dan prosedur dalam input data dalam situng," kata Ketua Majelis, Abhan dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran administratif pemilu nomor 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019, di kantor Bawaslu, Kamis (16/5/2019).

Penulis : Jaa Pradana
pada : Rabu, 15 Mei 2019 - 22:23 WIB
Dilihat : 1,747 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Lagi-lagi Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Fritz Edward Siregar mempertanyakan KPU tingkat provinsi yang tak melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU). Kali ini, KPU Sumatera Barat (Sumbar) tak menjalankan PSU di tujuh TPS, dari total 108 TPS hasil rekomendasi Bawaslu Sumbar.

"Ada tujuh TPS yang tidak dilaksanakan PSU. Apakah kami boleh diberitahu dasar kenapa 7 TPS tidak dilaksanakan," tanya Fritz dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara nasional di kantor KPU Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Penulis : Hendi Purnawan
pada : Rabu, 15 Mei 2019 - 19:37 WIB
Dilihat : 1,509 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Ketua Bawaslu, Abhan mempersilakan para peserta pemilu untuk melakukan koreksi terhadap rekapitulasi penghitungan perolehan suara nasional hasil Pemilu 2019. Menurutnya, pengajuan koreksi sebagai salah satu hak peserta pemilu.

"Jika ada keberatan, silakan lapor kepada kami (Bawaslu). Gunakan mekanisme yang ada," katanya di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Penulis : Jaa Pradana
pada : Rabu, 15 Mei 2019 - 16:08 WIB
Dilihat : 1,518 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mempertanyakan mekanisme pengesahan rekapitulasi penghitungan suara nasional yang terapkan KPU. Sebab, pimpinan rapat dari KPU mengesahkan rekapitulasi suara untuk pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pileg) secara terpisah.

Penulis : Jaa Pradana
pada : Rabu, 15 Mei 2019 - 15:50 WIB
Dilihat : 1,437 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengajukan keberatan dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara nasional untuk provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Keberatan diajukan lantaran KPU Sultra tidak melaksanakan pemungutan suara ullang (PSU) di 11 TPS dari 73 TPS yang direkomendasikan Bawaslu Sultra. Menurut Fritz, pengajuan keberatan nantinya bakal dituangkan dalam form DD2.

Halaman

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Selasa, 14 Mei 2019 - 09:00 WIB
Tempat :
KPU RI
Waktu:
Senin, 13 Mei 2019 - 09:00 WIB
Tempat :
KPU RI
Waktu:
Minggu, 12 Mei 2019 - 09:00 WIB
Tempat :
KPU RI
Waktu:
Sabtu, 11 Mei 2019 - 09:00 WIB
Tempat :
KPU RI
Waktu:
Jumat, 10 Mei 2019 - 09:00 WIB
Tempat :
KPU RI

Video Bawaslu

Video Pelatihan Pengawas TPS Pemilu 2019 dilengkapi dengan Bahasa Isyarat
Video Pelatihan Pengawas TPS Pemilu 2019 dilengkapi dengan Bahasa Isyarat