• English
  • Bahasa Indonesia

Berita

Penulis : Reyn Gloria
pada : Rabu, 8 Juli 2020 - 11:19 WIB
Dilihat : 47 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam diskusi daring dengan tema Membedah Pemikiran Topo Santoso tentang Penanganan Pelanggaran dan Lembaga Penyelenggara Pemilu, Selasa (7/7/2020), Anggota Bawaslu Rahmat Bagja merasa perlunya pembenahan regulasi hukum pemilu secara komperhensif. Utamanya menurut dia dalam penanganan pelanggaran administrasi dan penyelesaian sengketa pemilu.

Penulis : Hendi Purnawan
pada : Selasa, 7 Juli 2020 - 15:05 WIB
Dilihat : 290 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan ada enam titik rawan dalam tahapan pencalonan Pilkada Serentak 2020. Pendaftaran calon kepala daerah ke KPU akan dilaksanakan pada 4-6 September 2020.

Penulis : Robi Ardianto
pada : Selasa, 7 Juli 2020 - 11:34 WIB
Dilihat : 235 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengikuti peluncuran pengawasan tahapan lanjutan Pilkada Tahun 2020 di Provinsi Maluku secara dalam jaringan (daring). Dia mengingatkan jajarannya di seluruh Maluku agar memaksimalkan fungsi pencegahan dalam mengawasi pilkada yang dilakukan di tengah wabah covid-19.

Penulis : Ranap Tumpal HS
pada : Minggu, 5 Juli 2020 - 15:13 WIB
Dilihat : 147 kali

Denpasar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Kordinator Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi Bawaslu Fritz Edward Siregar melakukan kunjungan pengecekan Bawaslu Kota Denpasar, Bali, Sabtu (4/7/2020). Dia mengimbau jajaran pengawas pemilihan wali kota (pilwalkot) Denpasar bekerja keras dan cerdas dengan menyesuaikan penerapan protokol pencegahan covid-19.

"Kerja keras, kerja cerdas, dan kerja profesional serta berintegritas menjadi salah satu kunci suksesnya pemilihan," tegasnya.

Penulis : Jaa Pradana
pada : Jumat, 3 Juli 2020 - 11:48 WIB
Dilihat : 536 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan Indonesia bisa menjadi contoh negara lain terkait penerapan protokol kesehatan pencegahan covid-19 dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Hal tersebut diungkapkannya dalam diskusi daring bertajuk: Administering Election During Pandemic yang digelar The International Foundation for Electoral System (IFES), Kamis (2/7/2020).

"Saya melihat bahwa Indonesia dapat menjadi contoh yang dapat dipelajari oleh beberapa negara terkait protokol-protokol (kesehatan covid-19) yang kita lakukan," cetusnya.

Penulis : hendru
pada : Rabu, 1 Juli 2020 - 14:44 WIB
Dilihat : 218 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Dalam memperdalam ilmu kepemiluan, mahasiswa Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 (Untag) Surabaya menyambangi kantor Bawaslu pusat, Rabu (1/7/2020). Dosen Hukum Tata Negara Untag Surabaya Widi Cahyo Nugroho menyatakan, kedatangan ini dalam mengajak mahasiswa mengetahu lebih dalam kepemiluan dan aturannya.

“Selain teori, aturan dan permasalahan tentu hal ini menjadi pembelajaran. Sementara terkait demokrasi, mahasiswa juga memiliki peran untuk mengawal proses pemilu,” ujarnya.

Penulis : irwan
pada : Selasa, 30 Juni 2020 - 19:30 WIB
Dilihat : 562 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) supaya tetap netral dalam ajang Pilkada 2020 meski mempunyai hak pilih. Seruan ini diungkapkannya dalam kampanye virtual gerakan nasional netralitas ASN yang digelar Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) secara dalam jaringan (daring).

Penulis : Rama Agusta
pada : Selasa, 30 Juni 2020 - 15:04 WIB
Dilihat : 361 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menghadiri rapat pemetaan daerah rawan pilkada di masa pandemik covid-19 dan pilihan respon kebijakan. Dalam rapat bersama Kantor Staf Kepresidenan (KSP), dia menyoroti masalah syarat kesehatan khususnya infeksi covid-19 bagi calon peserta pilkada dalam tahapan pencalonan Pilkada 2020.

Penulis : Robi Ardianto
pada : Kamis, 25 Juni 2020 - 18:24 WIB
Dilihat : 797 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menyebutkan kondisi pandemik covid-19 tidak menurunkan tingginya jumlah pelanggaran Pilkada Serentak 2020. Salah satunya, dugaan pelanggaran politisasi bantuan sosial (bansos), dia mengusulkan Kementerian Dalam Negeri tegas menerapkan sanksi berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda).

Penulis : Rama Agusta
pada : Kamis, 25 Juni 2020 - 16:08 WIB
Dilihat : 431 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan perlunya kerja sma tiga lembaga negara, yakni KPU, Bawaslu, dan KPK dalam melakukan mitigasi dugaan pelanggaran pidana politik uang dalam pilkada dan pemilu.

Menurutnya, hal ini dilakukan guna memudahkan penindakan dan menghindari tumpang tindih penegakkan pelanggaran pidana pemilu atau pilkada. Sebab selama ini, dia mengakui, seringkali Bawaslu dianggap melangkahi lembaga lain dalam menindak adanya dugaan pelanggaran pidana pemilu.

Halaman

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

SIPS

SAKIP

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Senin, 3 Februari 2020 WIB
Tempat :
Makasar
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 4 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Selatan
Waktu:
Rabu, 5 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Utara

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu