Jakarta, Awaslupadu.com. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melantik dan mengambil Sumpah/Janji, sekaligus melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri (PPLN) Kualalumpur, Singapura, Bandar Seri Begawan (Brunai Darussalam), Penang, Kota Kinabalau, Kuching, Johor Bharu dan Tawauw, yang bertempat di Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, Malaysia. Pelantikan dan Bimtek oleh Pimpinan Bawaslu Daniel Zuchron ini, Bawaslu sekaligus melakukan sosialisasi pengawasan pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2013 bagi partai politik dan ormas Indonesia, Selasa (17/12).
Hadir pada acara tersebut, Plt. Kabag Sosialisasi Johnly Pedro Merentek, Plt. Kabag Sengketa Pemilu Agung B.G.D Indra Atmaja, Tim Asistensi Bawaslu, Sukri Samosir dan Staf Kementerian Luar Negeri RI Umar Badarsyah, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Malaysia, Herman Prayitno dan Minister Counsellor Pensosbud Akhmad D. H. Irfan.
Pimpinan Bawaslu Daniel Zuchron dalam kesempatan tersebut menyampaikan tujuan dari kedatangan Tim Bawaslu ke KBRI untuk Malaysia adalah untuk Pelantikan dan Bimtek bagi PPLN Kuala Lumpur, Singapura, Brunai Darusalam, Penang, Kota Kinabalu, Kuching, Johor Bharu dan Tawauw untuk Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
Menurutnya, tugas Pengawas Pemilu di semua tingkatan sebagaimana amanat Undang - undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu antara lain mengawasi penyelenggaraan Pemilu di dalam dan diluar negeri sehingga penting bagi Bawaslu untuk membentuk Pengawas Pemilu Luar Negeri.
“Masih ada persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yang masih bermasalah antara lain tidak ada NIK, serta masyarakat Indonesia baik dalam dan luar negeri yang belum terdaftar dalam DPT sedang dibenahi oleh KPU dan diawasi oleh Pengawas Pemilu,” ujarnya
Terkait hal tersebut Bawaslu berharap KBRI dapat memfasilitasi atau mendukung Bawaslu, yakni:
Pertama menyediakan tempat/ruangan untuk pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji, serta Bimtek Pengawas Pemilu Luar Negeri Kuala Lumpur, Singapura, Brunai Darusalam, Penang, Kota Kinabalu, Kuching, Johor Bharu dan Tawauw. Sekaligus mengundang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Malaysi, Herman Prayitno dalam acara tersebut.
Kedua KBRI dapat menyediakan satu orang Sekretaris PPLN dari staf KBRI di Malaysia serta ruangan sekretariat PPLN bertempat di Kantor KBRI Malaysia.
Sementara itu, Herman Prayitno mendukung suksesnya pengawasan Pemilu di Malaysia serta memfasilitasi permintaan dari Bawaslu. Menurutnya salah satu persoalan yang diprediksikan akan muncul yakni sulitnya pengawasan yang efektif karena terbatasnya jumlah PPLN di Malaysia hanya tiga orang dibanding jumlah pemilih di Malaysia kurang lebih 400 ribu, ditambah lagi dengan persoalan georafis, dan domisili masyarakat Indonesia terpencar di beberapa daerah, hal ini menjadi tantangan PPLN.
Selanjutnya Bimtek bagi PPLN yang diadakan ditempat yang sama, dengan narasumber Daniel Zuchron menyampaikn materi “Pengawasan dan Penangganan Pelanggara Pemilu, Tim Asistensi Bawaslu, Sukri dengan materi SDM dan Pengawasan Pemilu, serta Plt. Kepala Bagian Sosialisasi Johnly Pedro Merentek memberikan materi terkait Keuangan.
Sosialisasi Pengawasan Pemilu
Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu bagi Pengurus Partai Politik dan Pengurus Organisasi Masyarakat Indonesia di Kuala Lumpur juga merupakan kegiatan yang penting, adapun hal-hal yang disampaikan oleh peserta sosialisasi dan dapat menjadi perhatian Bawaslu, antara lain:
Pemungutan suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD di Malaysia diselenggarakan tanggal 6 April 2014 sedangkan di Indonesia tanggal 9 April 2014, hal tersebut di prediksikan dapat menimbulkan terjadinya persoalan dan pelanggaran Pemilu antara lain:
Pertama, mobilisasi suara dari Malaysia ke Indonesia pada tanggal 9 April 2014 berawal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) mensosialisasikan kepada masyarakat Indonesia bahwa pemungutan suara di Malaysia tanggal 9 April akan tetapi mendadak dirubah menjadi tanggal 6 April, hal tersebut belum diketahui banyak orang sehingga bisa terjadi masyarakat akan datang ke TPS pada tanggal 9 April bukan tanggal 6 April. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di sarankan agar Bawaslu dapat merekomendasikan pelaksanaan pemungutan suara di Malaysia tanggal 9 April atau diseragamkan waktunya.
Kedua, pengalaman Pemilu 2009, diduga banyak terdapat terdapat box yang berisi surat suara pemilih terlambat sampai di TPS sehingga dianggap hangus dan tidak dapat dihitung oleh penyelenggara Pemilu, serta terdapat juga box surat suara yang didalamnya berisi surat suara yang dicoblos hanya satu nama calon legislatif. Diharapkan Pengawas Pemilu dapat mencermati dan mengawasi hal tersebut.
Ketiga, masyarakat yang tidak mempunyai ijin tinggal di Malaysia atau ilegal diprediksi tidak dapat memilih karena Penyelenggara Pemilu diduga tidak dapat melayani karena tidak terdata dalam DPT dan masyarakat takut keluar dari tempat tinggal karena akan terjaring razia oleh pemerintah Malaysia.
Keempat, Rekruitmen PPLN Kuala Lumpur diduga tidak jujur dan adil karena PPLN Kuala Lumpur yang terpilih hanya berasal dari satu organisasi pemuda sedangkan organisasi yang lainnya tidak ada perwakilannya.
Narasumber pada acara tersebut adalah Bapak Daniel Zuchron, dan moderator oleh Johnly P Merentek. Peserta yang hadir dari Partai Golkar Muhamad Tohong, Partai Hanura Rusly Nurdin dan Syafri, Partai Nasional Demokrat (NasDem) Muhamad Rais dan Muhammad Masnur, PDI-P E. Maisbah dan Firza, KNPI DR. Sagir Alva, Organisasi PERMAI Ali Zamar Lubis, Ormas Indonesia Ahmad, PPLN Kuala Lumpur Khairul Hamzah, Muhammad Yasar dan Erlinda F. [Humas Bawaslu]
 |
 |
Webmail
