• English
  • Bahasa Indonesia

Pemerintah Hentikan Pembahasan Dana Saksi

Jakarta, Awaslupadu.Com - Sikap Pemerintah terkait dengan rencana pengucuran dana saksi partai politik pada Pemilu 2014 mulai melunak karena jika penyelenggara Pemilu menolak bertanggung jawab dalam pendistribusiannya, pemerintah tidak akan mencairkan dana tersebut. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan pihaknya siap menghentikan pembahasan rancangan Perpres tentang dana saksi tersebut. Dengan begitu, dana saksi sebesar Rp700 miliar tak bakal dicairkan.

 

“Jika penyelenggara Pemilu, baik Bawaslu maupun KPU, tidak mau bertanggung jawab dalam pendistribusian, ya pembahasan dihentikan. Berarti tidak ada dana saksi parpol,” ujar Gamawan. Pada prinsipnya dana saksi parpol harus didistribusikan oleh Bawaslu atau KPU kepada setiap saksi dari 12 parpol di TPS sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Menurut Mendagri, pembahasan tersebut dilakukan bersamaan dengan anggaran perlindungan masyarakat dan mitra PPL dan baru menyelesaikan merancang mekanisme pencairan dana mitra PPL.

Ketua Bawaslu Muhammad menegaskan pihaknya menolak mendistribusikan dana saksi sebab waktunya sangat sempit. Bawaslu mengimbau pemerintah segera menghentikan pembahasan Perpres dana saksi karena Pemilu legislatif tinggal dua bulan lagi. Apalagi melihat kondisi sekarang, semakin agak sulit dari segi manajemen. "Kami tidak mungkin mengelola dana saksi Parpol karena fungsi Bawaslu yang sangat potensial akan terbengkalai".

Rencana Pemerintah mengucurkan dana saksi mendapat penolakan banyak kalangan karena dapat diartikan sebagai bentuk intervensi ke partai peserta pemilu. Dana tersebut juga rawan dikorupsi, apalagi tidak ada payung hukum yang kuat sebagai landasan pencairan dana tersebut. Namun, dari 12 partai peserta Pemilu 2014, cuma Partai NasDem dan PDIP yang dengan tegas menolak dana saksi. Bagi Partai NasDem, akan lebih bijak jika dana ratusan miliar itu dialokasikan untuk membantu anak-anak bangsa di berbagai daerah yang ditimpa bencana.

Share

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu