• English
  • Bahasa Indonesia

Rawan Pelanggaran, Bawaslu Gelar Rakor di Papua

Jakarta, Awaslupadu.com. Anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak mengungkapkan bahwa Provinsi Papua merupakan salah satu daerah yang rawan terhadap berbagai macam pelanggaran dalam Pemilu. Oleh karena itu, jajaran Pengawas Pemilu se-Provinsi Papua perlu dibekali pemahaman yang baik dalam pengawasan dan penangananan pelanggaran.

“Pengawas Pemilu yang baik dan bagus dalam kapasitasnya, akan memberikan efek pencegahan kepada pihak-pihak yang ingin melakukan pelanggaran,” kata Pimpinan Bawaslu, dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Pemilu 2014, di Jayapura, Selasa (12/11).

Menurut Nelson, ada beberapa kekhususan di Papua yang rawan sekali untuk menjadi pelanggaran Pemilu. Seperti halnya dalam sistem noken, dimana banyak pihak yang memanfaatkan hal tersebut untuk berbuat curang.

Noken sendiri merupakan sistem pencoblosan dengan menggunakan wadah berupa tas rajut yang berasal dari penduduk lokal. Biasanya surat suara dicoblos oleh kepala suku yang mewakili warga masyarakatnya. Sistem seperti ini, masih banyak terjadi di daerah-daerah pedalaman Papua.

Dan bukan rahasia umum lagi, bahwa pembangunan demokrasi di Provinsi Papua sangatlah mahal. Namun, biaya yang mahal tersebut tidak akan sebanding jika para pemimpin yang terpilih ternyata tidak peduli terhadap proses pembangunan di Papua. Nelson mengungkapkan lebih baik, biaya yang sangat mahal tersebut digunakan untuk membangun sarana transportasi di Papua yang masih sangat minim.

“Bahkan disinyalir, banyak pejabat daerah justru menikmati hidup di kota-kota besar dan tidak peduli terhadap pembangunan di daerahnya masing-masing,” ujar Nelson.

Pelaksanaan Pemilu, baik Pemilu Kada maupun Pemilu Legislatif yang dilaksanakan di Provinsi Papua kerap berujung pada masalah. Untuk mengantisipasi pelanggaran tersebut terjadi pada Pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 mendatang, maka Bawaslu merasa perlu untuk memperkuat kapasitas pengawas Pemilu dalam hal penanganan pelanggaran pemilu.

“Salah satu bentuknya dengan mengadakan rapat koordinasi penanganan pelanggaran Pemilu Legislatif 2014. Selain itu, tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman yang mendalam bagi Pengawas Pemilu dalam melakukan penanganan pelanggaran dalam Pemilu,” kata Plt. Kepala Bagian Temuan Laporan Pelanggaran Yusti Erlina.

Share

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu