• English
  • Bahasa Indonesia




Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu melakukan percepatan dalam  kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan Bawaslu harus mencapai target 100 persen dalam pengisian.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menegaskan perlunya melakukan evaluasi penanganan tindak pidana Pemilu 2024 guna mencari solusi atas berbagai kendala dari pengalaman yang ada.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Majelis Sidang Bawaslu memutuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menyampaikan evalusi hasil kerja pencegahan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran Pemilu 2024 kepada Komisi II DPR RI.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Majelis Sidang Bawaslu melanjutkan sidang dugaan pelanggaran administrasi dengan nomor register 003/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024.

Ditulis oleh : Jaa Pradana
pada : Jumat, 5 Maret 2021 - 15:23 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menggelar kegiatan diskusi untuk menyusun standar pelaksanaan pusat pendidikan pengawasan partisipatif. Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin meminta rencana program tersebut dilakukan secara terstruktur dan terukur.

Ditulis oleh : Rama Agusta
pada : Jumat, 5 Maret 2021 - 10:53 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sebagai Wakil Presiden Global Network on Electoral Justice Network (GNEJ), Bawaslu menyampaikan hasil evaluasi pengawasan pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2020. Salah satunya penyesuaian pengawasan dengan standar protokol kesehatan (prokes) pencegahan penyebaran covid-19.

Ditulis oleh : Robi Ardianto
pada : Kamis, 4 Maret 2021 - 17:24 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja berharap pelaksanaan Pemilu 2024 dapat berjalan dengan lebih baik dan tak banyak pelanggaran seperti kampanye hitam, fitnah, atau hoaks seperti pada pemilu sebelumnya.  Maka dari itu, dia meyakinkan perlu adanya evaluasi secara mendalam terhadap pelaksanaan pemilu dan pilkada.

Ditulis oleh : irwan
pada : Kamis, 4 Maret 2021 - 16:45 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyebutkan lima permasalahan yang berpotensi muncul pada Pemilu Serentak 2024 mendatang. Hal tersebut dia ungkapkan saat menjadi pembicara Webinar Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) di Jakarta, Rabu (03/3/2021).

Ditulis oleh : irwan
pada : Kamis, 4 Maret 2021 - 13:37 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Menghadapi Pemilu serentak 2024 yang rencananya diikuti pelaksanaan pilkada, Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menilai harus ada perbaikan dalam kewenangan Bawaslu berdasarkan undang-undang pemilu dan pilkada terkait kewenangan Bawaslu soal penanganan pelanggaran administrasi yang berbeda. Menurutnya ada beberapa hal yang perlu dicermati.

Ditulis oleh : Reyn Gloria
pada : Rabu, 3 Maret 2021 - 18:27 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengapresiasi penerbitan buku yang berjudul 'Pilkada Serentak, Hubungan Pusat & Daerah dan Kebijakan Penanganan Covid-19. Buku ini ditulis oleh Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII), Prof Ni'matul Huda.

Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi
pada : Selasa, 2 Maret 2021 - 21:00 WIB

Serang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan berharap, kantor baru yang menjadi rumah bagi Anggota Bawaslu Banten dan juga staf, harus bisa berimbas terhadap kinerja. Karena sudah ditunjang dengan fasilitas yang memadai.

"Gedung baru, semangat kerjanya juga harus ditambah agar lebih baik,” kata Abhan saat meresmikan kantor Bawaslu Provinsi Banten di Jalan Jendral Sudirman nomor 14, Ciceri, Serang, Selasa (2/3/2021).

Ditulis oleh : Hendi Purnawan
pada : Selasa, 2 Maret 2021 - 16:50 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menilai Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) merupakan ujung tombak lembaga yang harus diikuti semua jajaran Bawaslu. Tetapi dalam penerapannya terkadang ada hal yang kurang tepat, maka Perbawaslu perlu direvisi.

Dia mengatakan beberapa poin dari Perbawaslu yang dianggap kurang tepat perlu diperbaiki. Sedangkan yang sudah cukup dipertahankan.

Ditulis oleh : Hendi Purnawan
pada : Selasa, 2 Maret 2021 - 13:10 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar meminta kepada Bawaslu provinsi kabupaten/kota untuk membuat laporan kehumasan tahun 2020 yang lebih menarik. Laporan tersebut supaya lebih mudah dimengerti dan menarik minat masyarakat yang ingin mengetahui kerja-kerja kehumasan Bawaslu.

Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi
pada : Minggu, 28 Februari 2021 - 10:55 WIB

Jambi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja menekankan agar laporan yang dibuat dapat memuat fakta dan kondisi yang sesuai di lapangan.

 

Halaman

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text