• English
  • Bahasa Indonesia

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyampaikan akan ada 296 laporan perkara Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif (PHPU Pileg) calon anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2024.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono meminta seluruh jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota bisa bekerja lebih cepat dan tepat dalam menyusun keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif (PHPU Pileg) calon anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahu

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Empat pimpinan Bawaslu meminta jajaran Bawaslu daerah bersiap dengan tugas sisa Pemilu 2024 sekaligus mempersiapkan pengawasan Pemilihan (Pilkada) Serentak Tahun 2024.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menggelar puncak rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) ke-16 Bawaslu sekaligus peringatan Hari Kartini Tahun 2024.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengungkapkan, Bawaslu mempunyai tekad tetap eksis dari pemilu ke pemilu dan Pilkada 2024.

Ditulis oleh : Jaa Pradana
pada : Jumat, 18 Desember 2020 - 10:26 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyatakan ada empat pertanyaan kritis terhadap wacana keberadaan badan peradilan khusus pemilu atau pengadilan pemilu dengan berbagai pilihan bentuknya. Menurutnya keempat pertanyaan substansi tersebut sangat penting sebagai bahan pertimbangan dan kajian rencana pembentukan peradilan pemilu.

Ditulis oleh : Robi Ardianto
pada : Rabu, 16 Desember 2020 - 19:18 WIB

Jakarta, Badan Pengawasan Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu tingkat partisipasi pemilihan dalam pemungutan suara ulang (PSU) menurun. Setidaknya, kata dia, ada 103 TPS yang direkomendasikan melakukan PSU.

Ditulis oleh : Robi Ardianto
pada : Rabu, 16 Desember 2020 - 18:08 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Berdasarkan hasil pengawasan proses rekapitulasi penghitungan suara di 3.629 kecamatan, Bawaslu mendapatkan informasi panitia pemilihan kecamatan (PPK) yang melakukan rekapitulasi menggunakan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) hanya sebesar 20 persen atau sebanyak 708 kecamatan. Sisanya, sebanyak 2.921 kecamatan atau 80 persennya masih menggunakan sistem manual.

Ditulis oleh : Robi Ardianto
pada : Rabu, 16 Desember 2020 - 16:40 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu masih menemukan akun resmi atau akun media sosial yang terdaftar di KPU milik peserta pilkada masih berkampanye di masa tenang. Padahal, menurut Pasal 50 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 11 Tahun 2020 mewajibkan partai politik atau gabungan partai politik menonaktifkan akun resmi mereka di media sosial ketika masa tenang. 
 
Ditulis oleh : hendru
pada : Rabu, 16 Desember 2020 - 07:17 WIB

Aceh, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu melaksanakan evaluasi terhadap seluruh proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Pilkada 2020. Anggota Bawaslu Rahmat Bagja meminta Kepada Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melakukan perbaikan regulasi penyelesaian sengketa tahun 2021 mendatang. 

Ditulis oleh : Bawaslu Kabupaten
pada : Selasa, 15 Desember 2020 - 12:56 WIB

Ketapang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro meminta Bawaslu daerah mempertanggungjawabkan penggunaan dana hibah dari pemerintah daerah untuk pengawasan Pilkada 2020. Menurutnya dana satu rupiah pun harus dipertanggungjawabkan.

Ditulis oleh : hendru
pada : Senin, 14 Desember 2020 - 19:40 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu telah membangun sistem integrasi tanda tangan digital pada aplikasi tata naskah dinas di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu. Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyampaikan sistem integrasi persuratan ini bertujuan untuk menerapkan konsep pemerintahan berbasis elektronik. 

Ditulis oleh : Bawaslu Kabupaten
pada : Minggu, 13 Desember 2020 - 20:33 WIB
Sukabumi , Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan mengatakan kasus pelanggaran yang sudah divonis semasa tahapan pilkada mayoritas adalah pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Untuk diketahui bahwa terkait pelangaran netralitas ASN, lembaga yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi adalah Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS
pada : Minggu, 13 Desember 2020 - 17:41 WIB

Ogan Komering Ulu, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja memberikan apresias kepada tujuh kabupaten di Sumatra Selatan (Sumsel) yang menggelar Pilkada 2020 dengan angka partisipasi pemilih yang tinggi.

Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi
pada : Minggu, 13 Desember 2020 - 09:48 WIB

Probolinggo, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mohcammad Afifuddin menilai peran Sistem Pengawasan Pemilu (Siwaslu) sangat penting dalam menyajikan Kecepatan hasil pengawasan Pilkada Serentak 2020. Sehingga memudahkan kerja para pengawas yang bertugas di lapangan.

Halaman

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text