Webmail
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menerima izin prinsip formasi aparatur sipil negara (ASN) Bawaslu tahun 2024 dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu, KPU, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memperkuat koordinasi pengawasan konten kampanye Pilkada 2020 di internet. Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar memandang kampanye pilkada akan lebih banyak dilakukan secara dalam jaringan (daring).
Kapuas Hulu, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu menggandeng sembilan suku adat setempat untuk melakukan deklarasi damai Pilkada 2020. Deklarasi diinisiasi oleh Panwascam Putussibau Utara di ruangan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, Minggu (27/9/2020).
Buru, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Republik Indonesia, Gunawan Suswantoro menghadiri acara penandatanganan hibah tanah dari Pemerintah Kabupaten Buru kepada Bawaslu, di Kantor Bupati Buru, Maluku, Sabtu (26/9/2020).
Pangkalpinang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan berharap seluruh jajaran Bawaslu yang mengawasi Pilkada Serentak 2020 bisa melahirkan inovasi atau terobosan dalam menjalankan tugasnya. Sebab, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 yang memungkinkan kegiatan kampanye melalui via daring.
Pangkalpinang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menilai ada empat kunci sukses Pilkada Serentak 2020. Pertama faktor penyelenggara pemilu, kedua faktor peserta pemilu, ketiga faktor pemilih dan keempat faktor stakeholder.
Ambon, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Gunawan Suswantoro menghadiri acara penandatanganan hibah tanah dari Pemerintah Kota Tual dan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya kepada Bawaslu, di Ambon, Jumat (25/9/2020).
Buru Selatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dimasa kampanye yang akan dimulai pada 26 September 2020 sampai dengan 5 Desember 2020 bisa saja menimbulkan gesekan antarpeserta. Penyelesaian sengketa acara cepat dianggap sebagai metode dalam menyelesaikan masalah antarpeserta pemilihan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Petalolo menyatakan dinasti politik bisa membuat penyalahgunaan wewenang. Hal tersebut menurutnya bisa membuat dampak hukum berupa sanksi tegas dalam Pilkada 2020 dari ketentuan yang melanggar seperti politik uang atau pengerahan birokrasi yang membuat Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi tak netral.
 |
