• English
  • Bahasa Indonesia




Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu melakukan percepatan dalam  kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan Bawaslu harus mencapai target 100 persen dalam pengisian.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menegaskan perlunya melakukan evaluasi penanganan tindak pidana Pemilu 2024 guna mencari solusi atas berbagai kendala dari pengalaman yang ada.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Majelis Sidang Bawaslu memutuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menyampaikan evalusi hasil kerja pencegahan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran Pemilu 2024 kepada Komisi II DPR RI.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Majelis Sidang Bawaslu melanjutkan sidang dugaan pelanggaran administrasi dengan nomor register 003/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024.

Ditulis oleh : haryo sudrajat
pada : Selasa, 26 April 2016 - 09:33 WIB

Jakarta, Beritaempat – Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono mengatakan, dalam revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pemerintah mengusulkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki wewenang untuk mengadili hingga mendiskualifikasi para pasangan calon (paslon) kepala daerah.

 

Ditulis oleh : haryo sudrajat
pada : Senin, 25 April 2016 - 11:13 WIB

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendorong Komisi Aparatur Sipil Negara mempertegas pemberian sanksi bagi aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti tidak netral dalam pilkada. "Kalau ingin betul-betul memberikan efek jera, sanksinya harus tegas dan terbuka untuk umum," kata anggota Bawaslu Nasrullah dalam seminar nasional bertajuk Evaluasi Pilkada Serentak 2015, di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Sabtu (23/4).

Ditulis oleh : haryo sudrajat
pada : Senin, 25 April 2016 - 11:03 WIB

JAKARTA, KOMPAS — Badan Pengawas Pemilu menilai positif penambahan kewenangan oleh Pemerintah dan DPR untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa, termasuk pelanggaran politik uang. Selain mempercepat proses penindakan, hal itu juga mencegah terjadinya pelanggaran.

Ditulis oleh : haryo sudrajat
pada : Sabtu, 23 April 2016 - 19:01 WIB

Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilu - Dalam rangka membangun sistem pengawasan yang mampu mempersempit ruang kecurangan saat proses penghitungan dan rekapitulasi suara, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar diskusi kepemiluan: "Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Berbasis Teknologi Informasi". Diskusi yang dilaksanakan di Hotel Harper, Yogyakarta ini mengundang sejumlah pakar dan praktisi di bidang teknologi informasi.

Ditulis oleh : Ira Sasmita
pada : Rabu, 20 April 2016 - 13:39 WIB

Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu Republik Indonesia bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menggelar seminar internasional bertajuk “Demokrasi, Pemilu, dan Pengawasan Pemilu” di Yogyakarta, Rabu (20/4). Seminar yang digelar dalam rangka pertukaran pengetahuan serta komparasi sistem pemilu dengan Negara-negara sahabat itu menghadirkan perwakilan dari Argentina, India, dan akademisi sekaligus penyelenggara pemilu dari Belanda.

 

Ditulis oleh : haryo sudrajat
pada : Selasa, 19 April 2016 - 14:00 WIB

Makassar, Badan Pengawas Pemilu – Tim Seleksi  Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016, Prof. Dr. H. Ma’ruf Hafidz, SH.,MH, Dr.Hasrat Arief Saleh, MS dan Rosniaty Azis, S.P.,M.Si serta di saksikan oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Sudirman Rahim, SE.,MM telah selesai melaksanakan Pemeriksaan Keabsahan dan Legalitas Berkas Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Takalar.

Ditulis oleh : ali imron
pada : Senin, 18 April 2016 - 20:57 WIB

Depok, Badan Pengawas Pemilu - Sumber penanganan pelanggaran berasal dari temuan dan laporan pelanggaran yang dilakukan oleh para pasangan calon. Setiap laporan dan temuan dugaan pelanggaran yang ditangani akan dilakukan klarifikasi dan kajian oleh Pengawas Pemilu.

 

Ditulis oleh : Ira Sasmita
pada : Jumat, 15 April 2016 - 18:40 WIB

Manila, Badan Pengawas Pemilu – Jelang pelaksanaan pemilu di Filipina pada 9 Mei mendatang, Bawaslu RI diundang untuk berbagi ilmu tentang pengawasan pemilu di Negara tersebut. Pada acara bertema “Forum on Electoral Contest Resolution in Indonesia and the Philippines” yang berlangsung pada Rabu (13/4) kemarin di Manila, ketua Bawaslu RI Muhammad memaparkan bagaimana peranan pengawas pemilu dalam penegakan demokrasi di Indonesia.

 

Ditulis oleh : ali imron
pada : Kamis, 14 April 2016 - 15:00 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Empat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menyerahkan berkas ke Bawaslu RI terkait hasil seleksi pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) kota Banda Aceh untuk pemilihan kepala daerah serentak tahun 2017, Kamis (14/4).

 

Ditulis oleh : ali imron
pada : Kamis, 14 April 2016 - 14:59 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Empat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menyerahkan berkas ke Bawaslu RI terkait hasil seleksi pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) kota Banda Aceh untuk pemilihan kepala daerah serentak tahun 2017, Kamis (14/4).

 

Halaman

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text